Sosialiasi Nikel di Masama Langgar Peraturan Pemerintah Terkait Izin Lingkungan

Sosialiasi Nikel di Masama Langgar Peraturan Pemerintah Terkait Izin Lingkungan

Foto: Istimewa

Transsulawesi.com, Banggai – Sosialisasi perusahaan biji Nikel PT. Banua Kita Pura (BKP) yang dilaksanakan pada Jumat, (26/3) kemarin mendapatkan protes keras dari ketua suku Andio Rahmat Djalil.

Menurutnya pertemuan itu tidak berkoordinsai dengan pihak-pihak pemerintah daerah Kabupaten Banggai khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

“Pertemuan itu illegal, karena mengacu pada PP LH No.27 2012 minimal 10 hari sebelum sosialisasi harus ada pengumuman dan padang fanplet,” ungkapnya.

Menurutu Ketua Adat Masama Kabupaten Banggai, Rahmat Djalil tetap konsisten menolak investasi pertambangan nikel di wilayahnya. Dikarenakan perusahaan yang masuk di wilayah Masama menerapkan sistem amburadul.

Anehnya, pertemuan tersebut tetap berjalan dan diklaim mendapat dukungan dari masyarakat Kecamatan Masama Kabupaten Banggai. Dukungan ini menjadi kesimpulan dari sosialisasi investasi Dari jalannya diskusi antara masyarakat dengan perusahaan yang berlangsung dua sesi itu, tidak ada pernyataan penolakan dari warga.

Rahmat juga menduga bahwa sosialisasi tersebut hanya akal-akalan dimana sebelumnya PT Bumi Persada Pratama gagal dan sekarang mengganti dengan bendera baru yakni PT. Banua Kita Pura (BKP).

Rahmat juga menduga perusahaan PT. Banua Kita Pura (BKP) telah melakukan pembohongan public dengan berniat untuk meloloskan izin IUP pertambangan nikel di Masama.

(mhr)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.