Kepala Suku Andio Masama, Pemrakarsa Tambang Nikel Diduga Langgar Permen LH

Kepala Suku Andio Masama, Pemrakarsa Tambang Nikel Diduga Langgar Permen LH

Foto: Transsulawesi

Transsulawesi.com, Banggai -- Kepala suku Andio Masama, di Kabupaten Banggai, Rahmat Djalil kembali mengaskan bahwa masyarakat masama tetap menolak tambang nikel bersama sama masyarakatnya dan akan terus memperjuangkan penolakan ini sampai titik darah penghabisan.

“Masama rawan banjir, masama butuh percetakan sawah baru bukan tambang nikel,apa jadinya jika daerah resapan air di jadikan tambang nikel. lanjutnya lagi tambang nikel hanya menyengsarakan rakyat “. Terlebih lagi setelah berorasi di depan hotel tempat dilangsungkannya sidang komisi penilaian AMDAL  kegiatan pertambangan biji nikel PT. Banggai Mandiri Pratama,yang juga dihadiri oleh wakil bupati banggai H. Mustar labolo. saat beliau didaulat untuk menyampaikan aspirasinya dirinya kembali mengatakan  tegas menolak eksploitasi i tambang di wilayah masama. 

Rahmat mengatakan bahwa masama sejak 1982 hingga sekarang wilayah masama (Lamala barat saat itu), menjadi lumbung pangan kabupaten banggai . dihadap komisi lingkungan kab.banggai dirinya meminta agar supaya pemerintah kab.banggai tidak mengeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup { SKKL ) untuk kegiatan tambang  nikel di kec.masama. hal ini juga di perkuat oleh pernyataan hampir seluruh undangan baik itu pemerhati lingkungan dan LSM  serta dinas terkait.

Rahmat Djalil menilai pihak pemrakarsa dalam hal ini pihak konsultan perusahaan tidak mengindahkan Permen LH no 17 tahun 2012 tentang pedoman keterllibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan dan izin lingkungan yang dibuktikan begitu banyaknya koreksi dari tim tehnis penilai amdal yang jumlahnya 30 poin .dalam pandangan rahmat djalil kepala dinas DLH sekaligus ketua komisi penilai amdal Banggai terkesan memaksakan dan terburu buru. 

Rahmat Djalil mengatakan kalau tidak salah bulan Februari atau Maret kewenangan Izin amdal sudah menjadi kewenangan kementrian. Rahmad djajij siap menempuh jalur hukum bila dalam berita acara tidak memasukkan rekomendasi 30 poin dari tim tehnis penilai amdal karna hal tersebut menjadikan dokumen cacat administrasi dan cacat hukum.

Ada yang aneh dimata Rahmad, dalam sidang komisi amdal pada hari jumat kemarin tidak melibatkan masyarakat Masama,  Bualemo dan Luwuk Timur. Karena dirinya sendiri bersama tokoh pemuda bisa masuk karna menerobos bukan sebagai undangan. Sementara sidang penilaian amdal harus dihadiri oleh perwakilan masyarakat wilayah terdampak tambang  karena dokumen amdal bukan dokumen rahasia.

(sam)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.