Ironi Warga Tanjungsari, Tergusur Hingga Menunggu Sertifikat Tanah

Ironi Warga Tanjungsari, Tergusur Hingga Menunggu Sertifikat Tanah

Anak-anak korban penggusuran Tanjungsari, Luwuk Banggai. (Foto: Muhajir)

Transsulawesi.com, Banggai – Hampir genap dua tahun warga Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah terkatung-katung menunggu kejelasan atas hak tanah mereka pasca dua gelombang penggusuran pada pemukiman rumah mereka.

Masih segar dalam ingatan kita pada pertengahan bulan Mei 2017 lalu, Pengadilan Negeri (PN) Luwuk memutuskan eksekusi penggusuran terhadap rumah-rumah dan pemukiman warga. Begitu juga penggusuran melalui surat PN Luwuk tertanggal 17 Januari 2018 memerintahkan kepada warga yang masih menempati pemukiman tersebut untuk segera mengosongkan lokasi yang diklaim sebagai obyek eksekusi.

Akibat kejadian tersebut, 200-an unit rumah warga dan 343 KK yang terdiri dari 1.411 jiwa telah menjadi korban penggusuran sepihak tersebut. Warga yang menjadi korban terpaksa tinggal di puing-puing pemukiman mereka yang sudah rata dengan tanah.

Tak terhitung lagi berapa perlawanan demi perlawanan terus dilakukan warga Tanjungsari atas hak tanah mereka. Penderitaan menghantui mereka kala harus bertahan seadanya di bawah terpal, musholla, dan kontainer barang hanya untuk sekedar bertahan hidup.

Perjuangan panjang mereka bukan perkara mudah. Pasalnya banyak harta benda dari hasil pencaharian mereka selama ini rata dengan tanah. Namun, perjuangan mereka tidak sendiri karena begitu banyak bantuan dari warga Banggai mengalir untuk mereka.

Dengan perjuangan panjang mereka akhirnya menemui titik terang dimana keluarnya surat keputusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan nomor 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk tentang terjadi kekeliruan dalam proses eksekusi lahan, khususnya pada penetapan areal lahan yang masuk dalam wilayah ekseksusi.

Dalam surat penetapan tersebut, bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam melaksanakan putusan sebagaimana penetapan dimaksud. Oleh karena objek eksekusi tidak hanya meliputi bidang tanah yang menjadi objek sengketa, namun juga dilaksanakan terhadap objek bidang tanah yang berada dalam penguasaan pihak lain yang bukan merupakan pihak yang dihukum dalam perkara a quo sebagaimana amar putusan condemnatoir.

Setelah menempuh proses panjang, Bupati Banggai mengatakan akan tetap berupaya dengan maksimal agar para korban yang terkena dampak penggusuran mendapat bantuan langsung dari Kami.

“Ada sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) yang telah kami data, dan saya sudah tanda tangani atas bantuan itu. kalau masih ada tambahannya, mohon segera dimasukan kepada instansi yang terkait,” ujar Bupati Banggai Herwin Yatim.

Setelah dilakukannya pendataan tambahan, kemudian BPN (Badan Pertanahan Nasional), Polres Banggai dan Kejari (Kejaksaan Negeri) akan turun ke lokasi untuk mencocokkannya, dan itu sebagai finalisasi berkas yang kemudian data itu kita akan bawa ke Jakarta.

Pemerintah Daerah tidak hanya mendata atas kepemilikan sertifikat bangunan dan tanah, akan tetapi bantuan berupa pendidikan untuk anak yang putus sekolah. (mhr)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.