Sembilan Kepala Desa Banggai Studi Banding Pengelolaan Bumdes Di Jawa Tengah

Sembilan Kepala Desa Banggai Studi Banding Pengelolaan Bumdes Di Jawa Tengah

Sembilan Kepala Desa Banggai Studi Banding Pengelolaan Bumdes Di Jawa Tengah. (Foto: DSLNG)

Transsulawesi.com, Banggai -- Sembilan orang kepala desa percontohan program Pro Seven Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, melakukan studi banding pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan dukungan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan (CSR) PT Donggi-Senoro LNG.

Kegiatan ini merupakan lanjutan program kerja sama antara DSLNG, Kementerian Desa, dan Pemkab Banggai dalam Program Pro Seven (Peace Through Sustainability Village Development) yang telah berjalan sejak 2017, demikian siaran pers PT. DSLNG yang dikutip di Palu, Rabu.

Program Pro Seven bertujuan mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Banggai melalui rangkaian program yang komprehensif dan terukur. Salah satunya adalah pengembangan bumdes yang sudah berjalan di desa-desa percontohan Program Pro Seven, yaitu Desa Ondo-ondolu dan Uso di Kecamatan Batui, Desa Manyula, Solan, dan Babang Buyangge di Kecamatan Kintom, Desa Koyoan dan Sayambongin di Kecamatan Nambo, Desa Sentral Sari dan Labotan di Kecamatan Lamala.

Studi banding yang berlangsung selama tiga hari diawali dengan mengunjungi Desa Panggungharjo yang terletak di Kecamatan Bantul, Yogyakarta. Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan bumdes Panggung Lestari pada Maret 2013 sebagai upaya pendayagunaan potensi desanya yang kini mampu mengungkit perekonomian masyarakatnya.

Bumdes Panggung Lestari memfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan nama “KUPAS” yang merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah. Sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan sampah dengan kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp 344 juta atau meningkat lebih dari Sembilan kali dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp 37 juta.

Selain pengelolan sampah, Bumdes Panggung Lestari juga memiliki beberapa jenis kegiatan jasa pengelolaan lingkungan lainnya diantaranya pengolahan minyak jelantah, dan Produksi Minyak Tamanu. Selain itu juga bergerak dalam bidang jasa wisata desa dengan membangun Kampoeng Mataraman, Swadesa, dan Agrobisnis.

Selanjutnya, rombongan kades ini menuju Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari sekitar 700 keluarga di Desa Ponggok, 430 di antaranya menjadi investor dalam usaha pengelolaan obyek wisata Umbul Ponggok. Karena itu, Desa Ponggok, yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, terpilih sebagai desa wisata terbaik di Indonesia untuk kategori pemberdayaan masyarakat.

Rombongan ini juga mengunjungi Desa Bleberan yang berhasil memanfaatkan potensi air di desanya. Bleberan berhasil membangun tiga unit bumdes, yakni untuk pemanfaatan wisata, pemanfaatan sumber mata air, dan usaha simpan pinjam. Untuk pemanfaatan sumber mata air, sejak 2007 pihak desa membentuk unit pengelolaan air, lalu menyalurkan air ke seluruh warga desa.

Caranya, warga, pihak swasta, dan pemerintah desa menyedot sumber Mata Air Jambe, lalu ditampung di reservoir. Dengan cara ini, cukup membayar Rp 3 ribu per kubik, warga Bleberan tak lagi kekurangan air bersih. Mereka juga memoles Air Terjun Srigethuk dan Goa Rancang Kencana menjadi obyek wisata yang menarik dikunjungi.

Bahkan pengelolaan sumber mata air ini diklaim kian profesional, tak jauh dari pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Karena itu, meski kemarau melanda, warga setempat tinggal mengambil air dari saluran air yang terpasang di tiap-tiap rumah.

Di sela-sela kunjungan, Direktur Penanganan Daerah Paska Konflik Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu yang mewakili dari Kementerian Desa PDTT, Sugito, menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah salah satu cara mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu kemampuan optimalisasi sumber-sumber perekonomian desa sangat diperlukan. Termasuk di dalamnya aset dan potensi aset yang dimiliki oleh desa.

Lembaga ekonomi yang paling pas untuk masyarakat desa, kata Sugito, adalah badan usaha milik desa. Kepala Desa sebagai pemimpin di desa memiliki peranan yang strategis untuk menentukan arah bagi pembangunan desa itu sendiri. Apalagi masyarakat desa cenderung mengacu kepada pemimpin dan tokoh desa cukup kuat. Niat baik dari kepala desa itulah yang menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi desa.

Diharapkan, kata Sugito, sepulang dari studi banding ini semakin memperkaya pengetahuan, ide, dan gagasan para kepala desa untuk memajukan desanya. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat melakukan pendampingan yang berkelanjutan dengan dukungan dari DSLNG yang selama ini selalu bersinergi. Kementerian Desa sendiri sangat mengapresiasi kegiatan ini dan akan terus mendukung dengan program-program yang telah ditetapkan.

Kepala Desa Sayambongin, Alamsyah, mengutarakan hal yang sama bahwa program ini dinilai sangat bermanfaat. Pendampingan sangat diperlukan sehingga bumdes benar-benar bisa berjalan dengan mandiri. Semoga dari program ini, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan potensi desa yang digerakan perekonomiannnya dengan bumdes. (adv)