Rugikan Negara Rp800 Juta, Kades Desa Mbeleang Balut Terjerat Kasus Korupsi

Rugikan Negara Rp800 Juta, Kades Desa Mbeleang Balut Terjerat Kasus Korupsi

Ilustrasi Kades Sukamaju I (Foto: Asnawi Zikri/Luwuk Post)

Transsulawesi.com, Banggai – Kepala Desa Mbeleang, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut (Balut), Sosomo terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Ironisnya, anaknya Mudaparsu Sosomo selaku bendahara desa juga ikut terlibat.

Kasus ini berhasil diungkap setelah dilakukan penyelidikan pada anggaran tahun 2016 dan 2017 di Desa Mbeleang pekerjaan fisik berupa pembangunan sarana ibadah (masjid) dan jalan rabat beton juga proyek air bersih.

Sebanyak tiga buah pekerjaan yang dikerjakan tidak kunjung selesai. Sehingga ditengarai merugikan keuangan daerah sekira Rp800 jutaan itu

Hal itu diungkap Kapolres Bangkep AKBP Aditya Surya Darma yang dimintai keterangannya melalui Kasat Reskrim Iptu Sukri Larau, Sabtu (19/1/2019) di ruang kerjanya.

“Pekerjaannya pada item fisik berupa pembangunan masjid, jalan rabat dan air bersih. Berdasarkan hasil audit inspektorat Balut nilai kerugian sebesar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah,” tutur orang pertama di Satreskrim Polres Bangkep itu.

Sukri Larau menuturkan, penyidikan kasus itu telah dimulai sejak Agustus 2018 hingga akhirnya pada 7 Januari 2019 JPU Kejari Balut menyatakan berkas perkara itu lengkap dan meminta agar penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti guna dilakukan penuntutan.

“Kedua tersangka setelah kita periksa kemudian kita lakukan penahanan sejak September hingga kita serahkan ke JPU Kejari Balut, keduanya oleh penyidik saya Bripka I Wayan Giri Yase telah diserahkan ke JPU guna dilakukan penuntutan,” tambah perwira dua balok ini.

Tersangka yang dijerat dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu oleh JPU Kejari Balut juga dilakukan penahanan.

Rencananya kasus tipikor dana desa itu segera dilimpahkan JPU ke Pengadilan Tipikor Palu untuk kemudian dipersidangkan.

Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi khususnya dalam pengelolaan dana desa. Kendati demikian kasat mengimbau warga turut serta melakukan pengawasan serta melaporkan jika menemukan adanya dugaan tipikor di masing-masing wilayahnya.

Satreskrim Polres Bangkep menjamin akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima serta menjamin kerahasiaan pelapor. (mhr)