Ratu Alkes Asal Makassar Imelda Obey, Didesak DPR RI Untuk Ditangkap

Ratu Alkes Asal Makassar Imelda Obey, Didesak DPR RI Untuk Ditangkap

Pengusaha alat kesehatan (Alkes) asal Makassar, Imelda Anton Obey. (Foto: matasulsel.com)

Transsulawesi.com, Makassar -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memerintahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menangkap salah satu pengusaha alat kesehatan (Alkes) asal Makassar, Imelda Anton Obey.

Imelda yang menjadi pengusaha sekaligus makelar pengadaan alkes di berbagai daerah di Sulsel ini diduga kerap melakukan permufakatan jahat dan intimidasi ke sejumlah kepala daerah.

"Kami sudah perintahkan, agar Kejati segera memproses hukum dan tangkap yang bersangkutan (Imelda_red)," tegas anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding kepada SINDOnews, Senin (25/11/2019).

Menurut Sarifuddin, terungkapnya sepak terjang Imelda berawal dari kinerja Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D) yang dibentuk masa Jaksa Agung HM Prasetyo, kerap dimanfaatkan oleh oknum jaksa untuk mencari keuntungan pribadi alias memeras pejabat.

Bersamaan intimidasi oknum jaksa tersebut, lanjut Sarifuddin, nama Imelda pun mencuat, disinyalir sebagai peluncur agar kerja-kerja pemerasan berjalan lancar.  Imelda diketahui dekat dengan Jaksa Agung HM Prasetyo yang sebelumnya menjabat.

Lantaran kedekatan itu, dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan, intimidasi, manipulasi alkes serta tindak permufakatan jahat lainnya. Selama HM Prasetyo menjabat, Imelda juga tidak tersentuh hukum.

"Kami juga sudah memerintahkan agar TP4D dibubarkan!," tegas Sarifuddin.

Data SINDOnews, sepak terjang Imelda dalam manipulasi alkes pernah hampir terungkap oleh Kajati Sulsel, Hidayatullah saat menjabat pada tahun 2016-2017. Saat itu Hidayatullah menemukan dugaan manipulasi, korupsi, pengaturan lelang dan sejenisnya pada pengadaan alat kesehatan (Alkes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangkajene dan Kepulaan.

Hidayatullah sempat menetapkan tersangka dalam kasus tersebut yakni Dokter Susanto Cahyadi (yang diduga merupakan perpanjangan tangan Imelda_red). Perannya yang serupa dengan broker itu, membuat tersangka leluasa mengatur perusahaan pemenang selain juga melakukan pemasokan langsung alat-alat kesehatan tersebut.

Dua rekanan yang diduga diatur untuk dimenangkan oleh tersangka yaitu PT Aras Sanobar serta PT Mardin Jaya Mas. Selain melakukan pengaturan pemenang lelang, tersangka juga diduga ikut terlibat dalam penggelembungan harga perkiraan sementara (HPS) sejumlah alat kesehatan, diantaranya kursi pemeriksaan gigi atau dental unit yang dipatok seharga Rp500 juta, padahal harga yang sebenarnya hanya Rp200 juta.

Alat kesehatan ini juga jumlahnya tidak satu melainkan beberapa unit yang disebar ke sejumlah puskesmas di kepulauan Pangkep. Kejati saat itu mengusut kasus ini dengan sejumlah dugaan perbuatan melawan hukum, tidak hanya sebatas korupsi semata namun juga dugaan manipulasi/pemalsuan merk alat kesehatan yang diadakan.

Merk alat kesehatan yang diduga dipalsukan itu berasal dari perusahaan asal Jerman. Adapun manipulasi merk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat yaitu berupa membuat merk dengan cara disablon.

Pengadaan alkes ini dilakukan untuk tahun 2016. Anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN sebesar Rp22 miliar lebih. Anggaran awal yang dicairkan sebesar 30% namun, pengadaan yang dilakukan sudah 100%, yang diduga menggunakan dana APBD Pemkab Pangkep.

Sementara meski telah diadakan 100%, faktanya alkes tersebut belum dinikmati 21 puskemas di wilayah Pengkep dan kepulauan sebagaimana peruntukannya.  Tidak hanya belum dinikmati, beberapa alkes juga ditemukan sudah dalam kondisi rusak.

Selain Susanto, Kejati juga menetapkan Pejabat Kasubag di Dinas Kesehatan Pemkab Pangkep, berinisial SL dan satu perusahaan koorporasi berinisial AS sebagai tersangka dan pelaku kejahatan korupsi alkes Pangkep 2016.

Hanya saja kasus ini terhenti saat Jaksa Agung Muda (JAM) Intel Kejagung, Jan Maringka membebaskan tersangka dan menghentikan kasus tersebut di hari pertama menjabat Kajati Sulsel pada Jumat 24 Februari 2017 lalu.

Kasus alkes ini pun dilupakan, membuat Imelda Obey kembali bisa leluasa melancarkan aksinya di berbagai daerah, sebut saja pada lelang proyek alkes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji sebesar Rp 23.659.000.000.

Imelda Obey dan Direktur RSUD Haji Makassar diduga melakukan konspirasi permufakatan untuk memuluskan proyek yang seharusnya e-catalog menjadi lelang.

Peran anak Anton Obey itu diungkapkan KPA, yang juga menjabat Wakil Direktur RSUD Haji Makassar, Ahdy Syafar. Imelda Obey diketahui adalah bagian dari PT. Naura Permata Nusantara. Salah satu perusahan pemenang tender Alkes di berbagai daerah di Sulsel.

Sindo News

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.