Pemprov Sultra Serukan Pentingnya Kelompok Masyarakat Nelayan

Pemprov Sultra Serukan Pentingnya Kelompok Masyarakat Nelayan

Foto: Dewi

Transsulawesi.com, Banggai -- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerukan pentingnya berkelompok kepada masyarakat nelayan lokal di Sultra agar dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya pesisir yang memiliki potensi besar.

Untuk itu, digelar Talk Show yang bertajuk "Saatnya Berkelompok: Makna 0 - 2 mil bagi Perikanan Skala Kecil di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (10/12), di Metro Entertainment, jalan Sipajonga, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kotw Baubau.

Talk show yang menghadirkan tiga narasumber yang mewakili pemangku kepentingan utama di Sultra yang diwakili oleh nelayan, DKP dan Bappeda Sultra, ini diadakan dengan harapan masyarakat pesisir yang kebanyakan terdiri dari nelayan kecil dan tradisional dapat tergugah untuk berkelompok dengan adanya prioritas alokasi ruang bagi mereka.

Lebih jauh dari itu, publik juga dirasa perlu untuk mengetahui arah kebijakan sektor perikanan skala kecil pemerintah yang fokusnya meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal dan tradisional.

Seperti pada rangkaian talk show sebelumnya, suasana yang informal dan cair sangat kental di acara yang dikenal dengan nama 'Ngobras' atau 'Ngobrol Bareng dan Diskusi'.

Kali ini, tema utamanya adalah seputar Perda Provinsi Sultra nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sultra Tahun 2018-2038 yang didalamnya terdapat unsur peraturan pemanfaatan ruang bagi kegiatan perikanan tangkap yang dikhususkan untuk nelayan skala kecil dan masyarakat tradisional.

Secara eksplisit, Pasal 29 Ayat 5 menyatakan bahwa "Pemanfaatan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan pada Zona Perikanan Tangkap dalam wilayah 0 - 2 mil diprioritaskan bagi nelayan kecil, masyarakat lokal dan/atau masyarakat tradisional".

Dengan banyaknya nelayan skala kecil Provinsi Sultra (lebih dari 90% dari total 90.674 nelayan berdasarkan data dari DKP Sultra 2016) yang menggantungkan hidup mereka dari menangkap ikan diwilayah pesisir 0-2 mil laut, maka kelestarian ekosistemnya menjadi hal yang sangat penting.

Permasalahan saat ini adalah para nelayan skala kecil tersebut secara tidak langsung telah mengeksploitasi sumber daya tanpa perhitungan yang berimbas kepada fenomena overfishing. Fenomena ini diperparah dengan adanya nelayan dari daerah lain yang datang untuk memancing di kawasan yang sama.

Tanpa adanya skema pengelolaan yang tepat, para nelayan skala kecil akan terus mendapatkan kerugian dari kegiatan penangkapan yang berlebih dan merusak, serta berkompetisi dengan nelayan dari luar daerah yang datang dan mengeksploitasi secara berlebih. Imbasnya adalah kesejahteraan nelayan kecil di daerah pesisir pun terus terancam.

Berkaca dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu inovasi pengelolaan kawasan laut dan sumber daya perikanan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah setempat agar pengelolaan perikanan skala kecil dapat berjalan dengan baik.

Dengan begitu, tidak hanya ekosistem yang terjaga, namun juga kesejahteraan para masyarakat pesisir, terutama para nelayan kecil.

Sebagai bentuk turunan dari Ayat 5 pasal 29 Perda nomor 9 Tahun 2018, model pengelolaan yang saat ini telah dikembangkan untuk mengedepankan kepentingan nelayan kecil adalah Pengelalaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang diusung oleh Pemerintah Provinsi dengan bantuan dari RARE sebagai mitra Pemerintah.

Sebagaimana yang telah tertulis pada Ayat 6, "Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat diatur pelaksanaannya melalui PAAP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

PAAP mengedepankan pentingnya mengelola ekosistem secara menyeluruh agar ekosistem-ekosistem yang menopang keberadaan stok ikan diwilayah pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang (yang memang banyak terdapat di wilayah 0-2 mil) terjaga utuh.

Salah satu komponen yang penting dari program PAAP adalah adanya kelompok nelayan yang diberikan izin khusus untuk jangka waktu tertentu daribpemerintah untuk menangkap ikan pada daerah tertentu (daerah yang telah disepakati) dengan sistem pengawasan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Dr. H. Eka Paksi, S.Sos, M.Si, Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Sultra menuturkan bahwa Perda nomor 9 tersebut merupakah inisiatif dari Pemerintah untuk menentukan arah penggunaan sumber daya dengan penetapan struktur dan pola ruang yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Ia menegaskan, dengan adanya alokasi 0- 2 mil laut yang dikhususkan untuk nelayan kecil, masyarakat lokal dan/atau masyarakat tradisional ini diharapkan dapat memiliki keleluasaan dalam mengelola karena secara hukum telah mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Senada dengan Eka Paksi, Kepala DKP Sultra, Ir. H. Askabul Kijo, M.Si, mengatakan bahwa Pemprov Sultra mendukung adanya alokasi khusus 0-2 mil.

Salah satu bentuk dukungan yang telah dikembangkan adalah menerapkan konsep PAAP di 22 tempat berbeda yang tersebar di 11 Kabupaten di Sultra.

"Intinya adalah bagaimana nelayan dapat berkelompok dan bekerjasama dalam mengelola sumber daya perikanan yang ada di wilayah mereka. Karena hanya dengan berkelompoklah suatu pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan," tandasnya.

Bagi nelayan, inisiatif seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dimana mereka secara langsung mendapatkan ruang untuk mengelola sumber daya laut dan ikan di daerah mereka tanpa harus khawatir bahwa sumber daya tersebut akan dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Adianto, mewakili nelayan kecil di Kabupaten Wakatobi, mengatakan bahwa tantangan dalam membentuk kelompok adalah bagaimana meyakinkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya yang ada di daerah mereka sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa pendapatan mereka terus menurun itu diakibatkan mereka tidak memberlakukan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas mereka, dan ini yang perlu kita dorong, agar mereka bisa sadar dan merubah perilaku mereka," pungkasnya.

Talkshow ini merupakan salah satu rangkaian kampanye tentang perikanan berkelanjutan di Provinsi Sultra yang akan berlangsung hingga tahun 2021.

Acara yang turut dihadiri Kepala Dinas dan Kepaka Bidang Perikanan Tangkap dari DKP Buton, Muna, Buton Utara, Buton Selatan, dan Buton Tengah serta awak media yang memiliki perwakilan atau korespondensi di Kota Baubau. (dewi)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.