Modus Korupsi Kades Sukamaju I Hingga Ratusan Juta

Modus Korupsi Kades Sukamaju I Hingga Ratusan Juta

Setelah melalui pemeriksaan Kejaksaan Negeri Banggai, SY diketauhi melakukan tindak pidana korupsi pada sejumlah program desa. (Foto: Asnawi Zikri/Luwuk Post)

Transsulawesi.com, Luwuk – Kades Suka Maju 1, Kecamatan Batui Selatan, SY menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa (DD) tahun 2017, Rabu (5/12/2018).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Banggai, Rusly Tomeng SH, mengungkapkan, Kades Suka Maju 1 diduga telah menyelewengkan dana desa tahun anggaran 2017. Lalu berlanjut dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Pensus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

Setelah melalui pemeriksaan Kejaksaan Negeri Banggai, SY diketauhi melakukan tindak pidana korupsi pada sejumlah program desa.

Beberapa program tersebut seperti alat kesenian, pembangunan jalan desa, mebeler Posyandu, dan pengadaan bibit ternak sapi.

Hal tersebut berhasil diketahui setelah penyidik setelah memeriksa sejumlah saksi, baik dari aparatur desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa maupun tim asistensi dana desa dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banggai.

“Saksi dari DPMD sangat membantu dalam memberikan data. Ini semua juga berdasarkan rekomendasi APIP,” ujar Kasi Pidsus dikutip dari Luwuk Post.

Kejaksaan Negeri Banggai menetapkan SY ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di ruang Kasi Pidsus Kejari Banggai hingga kemarin sore. Setelah itu, SY langsung ditahan dan dititip di Lapas Kelas IIB Luwuk.

Kasus ini pun mulai diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Banggai pada Oktober 2018 lalu. “Hari ini (kemarin, Red), tim penyidik berkesimpulan sudah memenuhi dua alat bukti sehingga menetapkan tersangka dan menahan tersangka untuk 20 hari ke depan. Tersangka saat ini dititip di Lapas Luwuk,” tuturnya kepada awak media sesuai pemeriksaan.

Dikatakan, tim penyidik berkesimpulan, tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tipikor. “Sesuai dengan hasil perhitungan auditor, kerugian negara sekitar Rp 225 juta,” ungkap Rusly.

Belajar dari kasus ini, Rusly mengharapkan, agar anggaran yang bersumber dari dana desa itu betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. Jangan dispekulasi. Ikuti aturan saja, sehingga apa yang diterapkan pemerintah terasa kepada masyarakat.

Jangan sekali-kali berani menyelewengkan, apalagi dana desa setiap tahun bertambah. Kejaksaan selaku instansi penegak hukum yang diamanatkan akan mengawal penggunaan dana desa di Kabupaten Banggai,” tandas Rusly. (mhr)