Listrik Dicabut, Warga Geruduk Kantor PLN di Palu

Listrik Dicabut, Warga Geruduk Kantor PLN di Palu

Kantor PLN Rayon Kamonji di Jalan Munif Rahman Palu, Digeruduk Massa, Rabu (6/3). Foto: Kumparan

Transsulawesi.com, Palu -- Sebanyak 20 orang perwakilan warga Perumahan Taman Ria Estate, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendatangi Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Kamonji di Jalan Munif Rahman Palu, Rabu (6/3).

Mereka protes terhadap PLN yang telah mencabut 15 buah meteran listrik pra-bayar hingga pemutusan aliran listrik. Pihak PLN juga memberikan sanksi finansial sebesar Rp 6 juta. Perwakilan massa diberi kesempatan melakukan dengar pendapat bersama setelah sebelumnya terjadi dialog antara warga dengan petugas PLN setempat.

Ketua RW di lingkungan perumahan tersebut, Usman Saham, menegaskan kedatangan mereka bermaksud untuk mengklarifikasi terkait pencabutan serta pemberian denda kepada warganya oleh PLN Rayon Kamonji.

Dia menjelaskan warga perumahan melapor bahwa meteran listrik pra-bayar mereka dicabut oleh petugas PLN tanpa alasan yang jelas pada 4 dan 5 Maret 2019. Menurut Usman, PLN beralasan pencabutan itu dilakukan karena meteran telah diutak-atik oleh warga. Padahal, kata dia, semua meteran yang dicabut masih dalam kondisi tersegel.

"Kalau meteran itu sudah diutak-atik, pasti eror. Akibatnya jaringan listriknya mati. Namun saat pelaksanaan pencabutannya warga masih menggunakan listrik tersebut," ujar Usman.

Selain itu, kata Usman, warga yang telah dicabut meteran listrik pra-bayarnya diberikan denda sebesar Rp 6 juta per unit. Hal serupa diutarakan Ketua RT perumahan, Ahmad Kadafi, yang berpendapat tindakan yang dilakukan PLN tidak beralasan dan terkesan arogan.

Ahmad juga mengatakan petugas lapangan yang didampingi pihak kepolisian saat pencabutan meteran listrik di rumah warga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, seakan-akan warga telah melakukan tindakan kriminal.

"Kami ini masyarakat awam. Mana mungkin berani mengutak-atik meteran listrik. Kami juga korban bencana alam. Seharusnya pihak PLN empati dengan masyarakat. Saya selaku RT keberatan karena meteran saya juga dicabut tanpa adanya pemberitahuan lebih dahulu," ujar Ahmad.

Menanggapi hal itu, Manejer PLN Rayon Kamonji, Waluyo, menjelaskan tujuan dari pencabutan meteran pulsa atau pra-bayar itu untuk menelusuri oknum yang ingin melakukan modifikasi terhadap meteran tersebut karena dalam meteran terdapat kode pengamannya.

Waluyo menuturkan untuk membedakan meteran tersebut sudah diutak-atik atau belum, cukup dengan menekan nomor 71 pada meteran, kemudian tekan tombol enter. Jika muncul angka nol, kata dia, itu menandakan meterannya belum pernah dibuka. Namun bila tertulis angka lainnya maka terindikasi pernah dibuka.

"Ini juga untuk mengantisipasi adanya keterlibatan petugas kami dalam melakukan kecurangan di lapangan," kata Waluyo.

Setelah melakukan dengar pendapat selama kurang lebih dua jam yang diwarnai adu argumen hingga hampir menjurus kekerasan fisik, akhirnya dihasilkan beberapa poin kesepakatan antara PLN Rayon Kamonji dengan warga. Di antaranya, warga diminta memasukkan surat keberatan kepada pihak PLN yang ditandatangani masyarakat perumahan Taman Ria Estate.

Sementara itu, bagi rumah yang telah dilakukan pencabutan meteran dan pemutusan aliran listrik oleh PLN akan kembali menggunakan meteran pasca-bayar. "Untuk meteran pra-bayar warga yang masih terdapat pulsa listriknya kami akan mengembalikanya ke dalam meteran baru yang akan dipasangkan kembali," kata Waluyo.

Poin kesepakatan lainnya, yakni PLN tidak akan melakukan pemutusan aliran listrik di perumahan tersebut. Petugas lapangan nantinya hanya melaksanakan pendataan semua meteran yang ada dengan jaminan keamanan dari warga setempat.

Selain itu, kata Waluyo, setiap petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang bertugas di lapangan akan melapor kepada pihak kelurahan atau RT dan RW terlebih dulu sebelum melakukan tugasnya.

Kumparan