Lagi-Lagi, Bupati Buton Tengah Tak Hadiri Sidang

Lagi-Lagi, Bupati Buton Tengah Tak Hadiri Sidang

Benny Utama, SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton. (Foto: dewi/Transsulawesi)

Transsulawesi.com, Buton -- Untuk ketiga kalinya, Bupati Buton Tengah (Buteng),  Samahudin, S.E., kembali tak menghadiri panggilan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Kamis (06/02), di Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo, Kabupaten Buton.

Benny Utama, SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton, mengungkapkan Ketidak hadirannya kali ini dikarenakan Bupati Buteng sedang berada diluar daerah dengan memperlihatkan surat tugas.

"Ini sudah panggilan ketiga untuk agenda sidang mendengarkan keterangan saksi korban, namun Buteng, Samahudin, belum juga menghadiri. Kali ini, ada surat tugas yang diperlihatkan, selaku kepala daerah beliau lagi ada kegiatan diluar daerah, menghadiri kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin," ungkapnya kepada awak media ini, Kamis (06/02), usai sidang.

Lebih lanjut Benny mengatakan untuk agenda berikutnya masih tetap dengan pemeriksaan saksi korban yang diagendakan pada Rabu, 12 Februari 2020, mendatang.

"Sesuai petunjuk majelis hakim Bupati Buteng harus tetap dihadirkan pada sidang berikutnya," lanjutnya.

Benny mengatakan apabila pada panggilan berikutnya Bupati Buteng tidak juga menghadiri persidangan, namun dengan keterangan resmi alasan ketidakhadirannya, JPU akan memohon kepada majelis hakim untuk dibacakan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Apabila pada sidang berikutnya Bupati Buteng tidak juga menghadiri kami akan memohon kepada majelis hakim untuk dibacakan BAP nya. Karena pada saat diambil keterangannya untuk BAP saksi korban sudah disumpah terlebih dahulu," ucapnya.

 

Terkait substansi kasus yang menimpa Sadli, Benny menegaskan bahwa pasal yang diterapkan kepada Sadli berdasarkan keterangan saksi ahli, yakni ahli ITE, ahli bahasa dan ahli dari Dewan Pers, dengan barang bukti berupa keterangan saksi dan print out tulisan Sadli.

"Berdasarkan keterangan yang ada di BAP tersebut, JPU menggelar ekspos perkara di internal Kejaksaan, dan memutuskan perkara ini bisa ditindak lanjuti. Dasar penetapan pasal yang menjerat Sadli berdasarkan keterangan ketiga ahli tersebut yang tertuang dalam BAP. Nantinya biar majelis hakim yang menilai apakah unsurnya memenuhi syarat atau tidak," urainya.

Moh. Sodli Saleh alias M. Sadli Saleh Bin H. Saleh, salah seorang wartawan yang bertugas di Kabupaten Buteng, dijerat, pertama, dengan pasal 45 A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2, kedua, atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait tulisannya yang berjudul "Adakadabra, Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat" yang terbit di media online liputanpersada.com. (dewi)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.