Korupsi Pada Proyek Meikarta, Bupati Bekasi Kembalikan Uang Sebesar Rp8 M

Korupsi Pada Proyek Meikarta, Bupati Bekasi Kembalikan Uang Sebesar Rp8 M

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin mengenakan rompi tahanan, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/10). KPK resmi menahan Neneng Hassanah Yasin terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta. (Foto: Poskota)

Transsulawesi.com, Banggai -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima pengembalian uang dari Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp2 miliar terkait dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Total uang diduga suap yang diserahkan Neneng mencapai Rp8 miliar.

"Total pengembalian sampai saat ini adalah Rp8 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkat, Jumat (4/1).

Febri mengatakan Neneng berencana akan mengembalikan sejumlah uang yang ia terima dalam pengurusan izin proyek milik Lippo Group itu. Dalam surat dakwaan pegawai PT Lippo Karawaci Tbk., Billy Sindoro, Neneng disebut menerima total Rp10,8 miliar dan Sin$90 ribu.

Dari hasil penyelidikan,Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin mendapat Rp10 miliar dari PT Lippo Cikarang Tbk setelah meneken Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare untuk proyek pembangunan Meikarta yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. IPPT ditandatangani Neneng pada 12 Mei 2017.

Setelah meneken IPPT tersebut, Neneng lantas memerintahkan E Yusup Taupik menghubungi Edi Dwi Soesianto untuk menanyakan komitmen pengurusan izin awal dalam membangun proyek Meikarta sejumlah Rp10 miliar.

"Selanjutnya Edi Dwi Soesianto menyampaikan kepada Bartholomeus Toto. Penyampaian Edi Dwi Soesianto disetujui oleh Bartholomeus Toto untuk memberikan uang sejumlah sepuluh miliar rupiah kepada Neneng," kata jaksa penuntut KPK I Wayan Riana saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (19/12).

Dalam mengurus sejumlah izin proyek Meikarta, Lippo Cikarang menugaskan Billy Sindoro mantan CEO Siloam Hospital yang dipekerjakan kembali sebagai karyawan PT Lippo Karawaci, Bartholomeus Toto selaku Presiden Direktur Lippo Cikarang.

Kemudian Edi Dwi Soesianto selaku Kepala Divisi Land Acquisition and Permit Lippo Cikarang, Henry Jasmen, Fitradjaja Purnama dan Taryudi yang merupakan Konsultan Perizinan Proyek Meikarta terkait pengurusan perizinan IPPT dan Perizinan lainnya.

Billy, Henry Jasmen, Fitradjaja, dan Taryudi adalah terdakwa suap pengurusan izin proyek Meikarta.

Neneng dan sejumlah anak buahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga menerima suap dengan total Rp16,1 miliar dan Sin$270 ribu terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Neneng mendapat bagian cukup besar yakni Rp10,8 miliar dan US$90 ribu.

Uang tersebut diserahkan PT Lippo Cikarang Tbk., melalui PT Mahkota Sentosa Utama, Billy Sindoro, pegawai Lippo Group, Henry Jasmen; dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, Kepala Departemen Land Acquisition Perizinan PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto serta mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus.

Sampai saat ini baru Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang dibawa ke pengadilan. Sementara itu Neneng dan empat anak buahnya masih dalam proses penyidikan. (mhr)

 

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.