KNPI Banggai Desak DPRD Bentuk Pansus Dana Hibah dan Penyelewengan Anggaran

KNPI Banggai Desak DPRD Bentuk Pansus Dana Hibah dan Penyelewengan Anggaran

Rapat dengar pendapat di DPRD Banggai. (Foto: Transsulawesi)

Transsulawesi.com, Banggai -- Massa Aksi DPD KNPI Banggai yang di pimpin oleh Didik Djibran melakukan aksi demonstrasinya di DPRD Kabupaten Banggai terkait persoalan di tubuh KNPI Banggai. Massa aksi DPD KNPI Banggai yang berdemo, akhirnya bertemu dengan Arif Tjajo, Naser Djibran dan Winancy Ndobe dikantor DPRD Banggai, untuk menggelar rapat dengar pendapat, Kamis (9/1/2020).

Setelah masa menyampaikan orasinya masa diterima untuk dengar pendapat  diruangan rapat menyikapi orasi masa aksi Arif Tjajo menekankan jika diperlukan maka harus pansus, menyambung pernyataan Winancy Ndobe turut menegaskan bahwa pemalsuan itu Jelas pidana.

Dalam tuntutannya Organisasi Kepemudaan yang dipimpin oleh Didik Djibran manyampaikan:

1. Menyikapi dualisme kepemimpinan KNPI Yang terjadi secara nasional dengan menegaskan Keabsahan Kepengurusan DPD KNPI Yang diketuai oleh Didik Djibran, melalui SK No: Keputusan Dewan Pengurus Daerah Provinsi Sulteng Knpi Nomor: Kep.002./Dpdknpi-Sulteng/1/2020.

2. Menuntut menghadirkan sektor terkait seperti Keuangan dan Inspektorat untuk dengar pendapat.

3. Membekukan segala aset dan hak pengelolaan anggaran kepada Pengurus DPD KNPI hasil palaksanaan musda diwilayah toili.

4. DPRD merekomendasikan Pansus Anggararan Dana Hibah Yang dikelola oleh pengurus DPD KNPI dibawah kepemimpinan Irfan Bungaadjim.

5.Menindak lanjuti Bukti-Bukti dugaan penyelewenangan pengelolaan dana hibah yang dikelola DPD KNPI Periode sebelumnya.

Menyanggupi pemintaan masa aksi Arif Tjajo menyampaikan akan menjadwalkan kembali dengar pendapat minggu depan mengingat beberapa anggota komisi terkait yaitu komisi III sedang melaksanakan tugas luar.

“Kita akan jadwalkan kembali hal ini sambal menunggu anggota lainnya hadir,” ujarnya. (mhr)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.