Jokowi Singgung Prabowo soal Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektar

Jokowi Singgung Prabowo soal Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektar

Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Transsulawesi.com, Jakarta -- Presiden petahana Joko Widodo menyindir calon presiden Prabowo Subianto atas kepemilikan lahan ratusan ribu hektar di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Jokowi menyinggung soal kepemilikan lahan saat berlangsung debat kedua dalam segmen ketiga mengenai SDA dan lingkungan hidup.

"Saya tahu pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur 220 ribu hektare, di (Kabupaten) Aceh Tengah 120 ribu," kata Jokowi. "Saya sampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," sambungnya

Pernyataan ini muncul saat Jokowi dan Prabowo berdebat mengenai persoalan agraria di Indonesia. Jokowi menjelaskan kebijakannya dalam dua tahun terakhir membagikan sertifikat sebanyak 2,6 juta hektare lahan dibagikan kepada masyarakat adat, petani, hingga nelayan.

"Dalam dua tahun ini sudah 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare yang kita siapkan," kata Jokowi.

Selain memberikan tanah, Jokowi mengatakan pemerintah juga memberikan pendampingan kepada warga yang mendapat tanah. "Kami mendampingi mereka agar tanah yang sudah diberikan jadi produktif dan memberikan pendampingan," kata Jokowi.

Prabowo menyatakan pembagian sertifikat tanah hanya merupakan kebijakan untuk 1-2 generasi, namun tak cukup untuk jangka panjang. Dia menyatakan akan menyelesaikan persoalan agraria adalah berdasarkan pasal 33 UUD 1945, namun tanpa penjelasan lebih lanjut karena waktu tak cukup.

Pisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prabowo mengemukakan ide memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan. Dia mengatakan, tugas KLH seharusnya mengawasi sektor kehutanan. "KLH harus mengawasi kehutanan. Jadi ini akan kami pisahkan sehingga KLH benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup. Tidak jadi satu," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengatakan mengatasi soal lingkungan hidup harus dengan penegakan hukum dengan tegas. "Harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan," ujar dia. (sam)