Jokowi Bebaskan Baasyir, Aktivis HAM Soroti Napi Lansia Lain

Jokowi Bebaskan Baasyir, Aktivis HAM Soroti Napi Lansia Lain

Jokowi Bebaskan Ba

Transsulawesi.com, Banggai – Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar menilai narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, berhak mendapatkan pembebasan tanpa syarat dengan alasan kemanusiaan.

Pria berusia 80 tahun itu telah menjalani 2/3 masa hukumannya dari vonis 15 tahun, dan telah menerima pengurangan masa tahanan.

Akan tetapi, dia meminta pemerintah tak diskriminatif pada ribuan narapidana lansia lainnya yang juga ingin menghirup udara bebas.

"Saya bisa setuju dengan alasan Jokowi [dengan membebaskan karena] kemanusiaan. Tapi apakah hal itu bisa diterapkan pada ribuan orang yang ingin JC (justice collaborator), grasi, remisi dan orang yang mengajukan amnesti?" kata dikutip dari CNNIndonesia.com.

Dia melanjutkan bahwa tidak semua narapidana memiliki pengacara yang memiliki hubungan dengan presiden seperti halnya Yusril Ihza Mahendra untuk ABB. Yusril diduga mengajukan grasi pada Presiden Jokowi, namun 4 ribu lebih narapidana lansia lainnya tidak memiliki akses yang sama.

Maka, dia meminta semua permintaan dari narapidana diriset, dibuka dan ditelaah secara adil dalam pertimbangan dan kesempatan yang sama dengan Ba'asyir.

Dia juga tidak heran apabila pembebasan ini dipolitisir sedemikian rupa ke arah politik. Namun yang terpenting baginya, hal yang dialami Ba'asyir ini juga bisa dirasakan napi lain.

"Jadi kalau hari ini orang ramai gara-gara ini faktor mau pilpres, ada yang bilang bahwa ini untuk membelah dukungan Prabowo yang kebanyakan berbasis Islam dengan memberikan satu hadiah pada ABB yang representasinya kelompok sana ya mungkin bisa saja," ucapnya.

Kebebasan Ba'asyir menurut Haris tidak bisa menjadi satu-satunya dasar keadilan korban terorisme.

Dalam kasus hukum seperti terorisme hingga perkosaan, menurut dia, negara juga harus berperan ikut memberikan pengurangan penderitaan dan kerugian terhadap korban.

"Jadi gini jika terjadi sebuah peristiwa hukum di mana diduga ada pelanggaran hukum, itu bukan cuma menghukum pelakunya saja perspektifnya," kata Haris.

"Penanganan sebuah perkara bukan semata-mata hanya menghukum pelakunya tetapi menanggulangi penderitaan dan kerugian korban itu penting. Itu tugas negara, negara jangan kabur," ucap dia.

Untuk itu, Haris mengatakan negara wajib berperan dalam menghadirkan keadilan bagi korban terorisme.

 

Sebelumnya, pengacara Ba'asyir, Yusril Ihza Mahendra mengakui proses negosiasi pembebasan Ba'asyir cukup alot.

Kata Yusril, berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Ba'asyir sebenarnya telah diperbolehkan bebas bersyarat sejak 13 Desember 2018 lalu. Namun, ada sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dulu oleh Ba'asyir, yakni setia terhadap NKRI dan Pancasila.

Yusril mengatakan saat diajukan syarat itu, Ba'asyir enggan menandatanganinya lantaran berpegang teguh hanya setia kepada Islam. Dia lantas mendatangi LP Gunung Sindur, Bogor, tempat Ba'asyir dipenjara untuk bernegosiasi terkait hal tersebut.

Ba'asyir lebih memilih mendekam di penjara ketimbang menyetujui syarat tersebut. Setelah negosiasi panjang, Yusril akhirnya berbicara dengan Presiden Joko Widodo untuk melunakkan persyaratan pembebasan.

Menurut Yusril, presiden punya kewenangan menghilangkan syarat-syarat yang tertuang dalam Permenkumham No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sehingga Ba'asyir bisa bebas tanpa sumpah setia pada Pancasila. (mhr)