Jatam Desak Polda Sulteng Usut Pelaku Pencemaran di Danau Tiu Morut

Jatam Desak Polda Sulteng Usut Pelaku Pencemaran di Danau Tiu Morut

Jatam Sulteng menuntut agar beberapa perusahaan yang beroperasi di Morowali Utara segera diperiksa saat melakukan aksi protes di depan Mapolda Sulteng, Rabu (31/07). (Foto: Istimewa)

Transsulawesi.com, Palu – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengusut tuntas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang di Danau Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara (Morut).

Jatam Sulteng menuntut agar beberapa perusahaan yang beroperasi di Morowali Utara segera diperiksa saat melakukan aksi protes di depan Mapolda Sulteng, Rabu (31/07).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Mohammad Taufik, dalam orasinya mengungkapkan bahwa tercemarnya Danau Tiu dengan lumpur sejak adanya aktivitas beberapa perusahaan tambang di wilayah hulu.

"Warga yang bermukim diwilayah sekitar Danau Tiu, kesehariannya berprofesi sebagai nelayan tradisional. Tercemarnya Danau Tiu mengakibatkan ancaman akan hilangnya mata pencaharian mereka," katanya dikutip dari Sulteng Terkini.

Lebih lanjut dikatakan, beberapa perusahaan tambang yang melakukan pencemaran di Danau Tiu patut diduga telah melanggar Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Selain itu, tercemarnya Danau Tiu juga patut diduga telah menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Diuraikan bahwa pada 2016 lalu, Pemprov Sulteng melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morut, melakukan upaya restocking (penebaran) bibit ikan di Danau Tiu dengan total 90 ribu ekor, yang dianggarkan lewat APBD.

90 ribu ekor bibit ikan ini, lanjutnya, terdiri dari 45 ribu ekor jenis ikan mas dan 45 ribu ekor jenis ikan nila. Kedua jenis bibit ikan tersebut didatangkan dari Balai Beni Sentral, Desa Kalawara, Kabupaten Sigi, dan Balai Benih Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Timur,  Kabupaten Poso.

Usai menggelar aksi didepan Mapolda Sulteng,  massa melanjutkan aksinya didepan kantor DPRD Sulteng.

Dalam aksi ini, Jatam Sulteng meminta DPRD Sulteng untuk segera membentuk kelompok kerja atas pencemaran yang terjadi. Serta memanggil instasi terkait guna mengevaluasi semua izin tambang yang ada di Sulteng. (mhr)