Dua Kades dari Bangkep Juga Telah Divonis Terkait Korupsi ADD Desa

Dua Kades dari Bangkep Juga Telah Divonis Terkait Korupsi ADD Desa

Terdakwa Damstuph Liytan, berjalan usai menjalani sidang PN Palu, dua hari lalu. (Foto: media.alkhairaat.id_

Transsulawesi.com, Palu -- Kurun waktu 2018 hingga Maret 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, menyidangkan 22 kasus dugaan korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD).

Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan ADD dan DD ini melibatkan sejumlah kepala desa dan aparat desa lainnya, seperti sekretaris dan bendahara. Dari sekian kasus tersebut, di antaranya sudah divonis dan sebagian lainnya masih berproses di pengadilan.

Melkior Y Satanga

Kades Mandok, Kecamatan Bulagi Utara, terjerat setelah kasusnya mencuat dengan nilai korupsi sebesar Rp266 juta tahun 2016 silam.

Dia telah divonis selama 2,6 tahun penjara pada Kamis (01/03) lalu. Selain itu, Melkior juga dihukum membayar denda Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp266 juta, subsider 6 bulan penjara.

Damstuph Liytan

Ia adalah Kepala Desa Meselesek, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai. Damstuph terjerat kasus dana desa tahun anggaran 2015, dengan kerugian negara mencapai Rp 200 juta.

Pada Kamis, 3 Mei 2018, Damstuph Lytan divonis empat tahun penjara, membayar denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, ia juga harus membayar uang pengganti Rp 200 juta atau subsider tiga bulan penjara. (mhr)