Di Padang, Tak Ada Satupun Toko Indomaret atau Alfamaret Yang Berdiri

Di Padang, Tak Ada Satupun Toko Indomaret atau Alfamaret Yang Berdiri

Ilustrasi: Penjarahan mini market di Kota Palu setelah gempa dan tsunami. (Foto: REUTERS/Stringer)

Transsulawesi.com, Banggai -- Di kota besar maupun daerah kecil biasanya sangat ditemui gerai Alfamart maupun Indomaret. Namun ternyata khusus daerah Minang, Sumatera Barat ternyata tak bisa ditemukan satupun gerai Alfamart dan Indomaret tersebut.

Alasan kenapa di kota besar seperti Bukittinggi, Padang dan daerah sekitarnya tak ada satupun minimarket waralaba seperti Alfamart, Indomaret, Lawson maupun 7Eleven ternyata memiliki tujuan tersendiri.

Ternyata toko retail 'raksasa' tersebut tidak diizinkan oleh pemerintah daerah masuk ke Sumatera Barat.

Pemda setempat memang melarang minimarket waralaba tersebut beroperasi, sebab ada kekhawatiran keberadaanya dapat mematikan keberadaan pedagang tradisional.

Hal tersebut pernah dikemukakan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah. Ia memastikan tidak akan memberikan izin kepada jaringan waralaba Indomaret dan Alfamart untuk membuka gerainya di Kota padang.

Menurut dia, kehadiran kedua waralaba tersebut dapat merusak ekonomi daerah nantinya.

"Indomaret dan Alfamart tidak dikeluarkan izinnya karena akan merusak ekonomi daerah," kata Mahyeldi beberapa waktu lalu.

Dengan suasana toko yang modern, terang, ber-AC, barang yang tertata apik, aneka barang yang cukup lengkap, dan harga jual yang pasti, tentunya membuat orang lebih suka berbelanja di minimarket waralaba tersebut.

Minimarket waralaba sering dituding sebagai penyebab warung-warung atau toko kelontong menjadi sepi pembeli. Hukum alam pun berlaku bahwa yang kuat yang akan menang, yang kalah akan tersisih.

Kembali pada persoalan polemik perluasan gerai Alfamidi di Kabupaten Banggai. Diberitakan sebelumnya bahwa salah satu praktisi Hukum di kota Luwuk, Indra Dwianto mengatakan bahwa pembangunan Alfamidi di kota Luwuk seharusnya mempunyai kajian seperti yang tertuang pada Permendag tahun 2008. Dimana dalam permendag tersebut sudah jelas mengatur bagaimana ruang-ruang ketika akan didirikan gerainya.

“Pemerintah Daerah seharusnya mengacu kepada permendag 53 tahun 2008. Dalam ketentuan pasal 3 ayat ( 9 ) huruf e, disebutkan pendirian minimarket wajib memperhatikan keberadaan pasar tradisional dan warung masyarakat,” ujar Indra.

Menurut Indra jangan sampai niat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota Luwuk dengan kehadiran gerai Alfamidi, malah justru berpotensi mematikan roda perputaran ekonomi usaha masyarakat kecil seperti “kios-kios kecil dan kios begadang” di kota Luwuk.

“Di jakarta, diatur jarak bahwa minimarket harus berjarak 0,5 km dari pasar tradisional dan warung/kios milik masyarakat. Menyangkut masalah jarak disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan memperhatikan tata ruang wilayah,”.

Oleh karena seharusnya ada payung hukum entah itu peraturan bupati atau perda yang khusus mengatur persoalan jarak.

“Kita tidak anti investasi, tapi seharusnya pemerintah daerah memperhatikan juga kepentingan usaha mikro masyarakat seperti warung dan kios kios,” ungkapnya. (mhr)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.