Beda Pandangan Pimpinan Ormas Soal Bendera Tauhid

Beda Pandangan Pimpinan Ormas Soal Bendera Tauhid

Wapres JK membacakan kesepakatan sejumlah Pimpinan Ormas Islam dan pemerintah (Foto: Setwapres)

Transsulawesi.com, Banggai -- Wakil Presiden yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengadakan pertemuan di rumah dinasnya, di kawasan Menteng, Jakarta pada Jumat malam (26/10). Sejumlah pimpinan lembaga negara serta ormas Islam hadir memenuhi undangan.

Agenda pertemuan yakni membicarakan perihal pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan Banser di Garut pada Senin lalu (22/10). Aksi-aksi protes di berbagai daerah juga turut menjadi topik pembicaraan.Pertemuan yang berlangsung tertutup ini memakan waktu sekitar 3,5 jam, dari pukul 19.00 hingga 22.30 WIB.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi mengamini pertemuan berjalan alot sebelum menghasilkan 5 keputusan yang dibacakan JK di akhir pertemuan.

Dalam pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Zainut mengungkapkan para tamu menyampaikan pandangan perihal pembakaran bendera di Garut beserta aksi protes yang menjadi buntutnya.

"Lalu baru dirumuskan oleh beberapa orang. Setelah itu dibacakan lagi oleh Pak JK untuk meminta pendapat rapat," kata Zainut.

Dia mengatakan para tamu saling mengutarakan pendapat dalam suasana yang akrab.

"Tidak ada yang krusial, pertemuan berjalan dengan penuh keakraban, saling memberikan pendapat dan masukan, semua semangatnya sama ingin mencari solusi yang maslahat untuk bangsa," ucap Zainut.

Menurut dia, setiap pembicaraan diiringi tensi yang naik dan turun di antara parai pihak dengan pelbagai pandangan.

"Memang ada sedikit beda persepsi terkait dengan 'bendera'," kata Zainut.

Perbedaan persepsi, kata Zainut, terkait dengan penulisan 'bendera' dalam poin-poin kesepakatan.

Para tamu memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal itu. Frasa 'bendera dengan kalimat tauhid' atau 'bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)' yang akan dicantumkan dalam poin kesepakatan bersama.

"Apakah bendera dengan kalimat tauhid atau bendera HTI, akhirnya disepakati bendera saja," tutur Zainut.

Pimpinan ormas Islam dan lembaga negara menghasilkan lima poin kesepakatan bersama. Semuanya disampaikan oleh JK di hadapan wartawan di rumah dinasnya.

Keputusan bersama memang hanya tercantum kata bendera saja. Tidak ada frasa 'bendera dengan kalimat tauhid' maupun 'bendera HTI'.

Kalimat dalam kesepakatan bersama yang mengandung kata 'bendera' tertera pada poin 2 dan 3. Berikut bunyi kedua poin tersebut.

"Para Pimpinan ormas Islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Garut dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan," bunyi poin 2.

"Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikan permohonan  maaf. Pimpinan GP Anshor serta Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tesebut dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan beharap tidak terulang kembali," bunyi poin 3.

"Mengamati secara saksama peristiwa pembakaran bendera di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, bersama ini kami para pimpinan ormas Islam menyampaikan pernyataan sebagai berikut," tutur JK yang lanjut membacakan 5 poin kesepatan bersama.

Perihal siapa saja pihak yang memiliki perbedaan persepsi soal pencantuman kata 'bendera' dalam kesepakatan bersama, Zainut enggan membeberkan. Kata dia, yang penting semua pihak telah menyudahi pertemuan dengan kesamaan pandangan.

"Sudahlah kan semangatnya itu untuk islah, perbaikan dan meredam konflik dan perpecahan umat jadi tidak perlu ditonjolkan perbedaannya, tapi persamaannya," ujar Zainut seraya terkekeh.

Diketahui, pimpinan lembaga negara hadir dalam pertemuan antara lain Mensekneg Pratikno, Menag Lukman Hakim Saifudin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hadir pula Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin didampingi Sekjen Anwar Abbas dan Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Saadi.

Kemudian, Ketua Umum dan Sekjen PBNU Said Aqil Siroj dan Helmy Faishal Zaini. PP Muhammadiyah diwakili Ketua Umum Haedar Nasir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti. Lalu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abas, Sekjen PB NU Helmy Faishal, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid, cendekiawan muslim Azzyumardi Azra, dan Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.

Semuanya membubuhkan tanda tangan di poin kesepakatan bersama.

CNN Indonesia

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.