Banjir Interupsi, Rapat Paripurna Perdana DPRD Banggai Berlangsung Alot

Banjir Interupsi, Rapat Paripurna Perdana DPRD Banggai Berlangsung Alot

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai sementara, Suprapto, didampingi Wakil ketua, Batia Sisilia Hadjar, ini dibanjiri dengan interupsi dari para anggota. (Foto: Dewi)

Transsulawesi.com, Banggai -- Rapat paripurna perdana anggota DPRD Banggai dengan agenda utama terkait pengusulan, penetapan dan pengesahan susunan anggota fraksi, Jumat (30/08), diruang sidang utama DPRD Banggai, berlangsung alot.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai sementara, Suprapto, didampingi Wakil ketua, Batia Sisilia Hadjar, ini dibanjiri dengan interupsi dari para anggota.

Hujan interupsi terjadi usai rapat pembahasan agenda utama yang hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit.

"Sebelum rapat paripurna ini saya tutup, terlebih dahulu saya ingin membahas bersana rekan-rekan sekalian terkait sejumlah surat yang telah masuk, khususnya yang bersifat insidentil," ungkap Suprapto.

Menanggapi hal tersebut, Sukri Djalumang, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, menegaskan agar para anggota perlu menunggu dibentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) terlebih dahulu.

"Sebaiknya kita semua menunggu dibentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) terlebih dahulu. Sehingga ada yang bertanggungjawab atas penyelesaian surat masuk itu," ucap Sukri, anggota pertama yang memberikan tanggapan.

Saripuddin Tjahtjo, melanjutkan agar membentuk panitia khusus (Pansus) karena belum memiliki tata tertib(Tatib)

"Dewan saat ini belum memiliki tatib, saran saya sebaiknya dibentuk pansus," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Irwanto Kulap, Sekretaris Fraksi Golkar, juga angkat bicara. Menurutnya, persolan surat-surat, khususnya yang bersifat insidentil, sangat penting untuk segera diselesaikan, dewan tidak bisa mengabaikannya.

"Saya menawarkan kita untuk membentuk panitia adhok atau kelompok kerja (pokja). Entah nantinya melibatkan utusan fraksi atau seperti bagaimana tergantung kesepakatan kita semua," tuturnya.

Ia melanjutkan, pada tahun 2014 lalu juga sempat dibentuk dua Pokja, yakni pokja tatib dan pokja penyelesaian Akper yang saat itu juga bersifat insidental.

"Apa yang menjadi aspirasi rakyat tidak boleh kita abaikan. Dalam range kedepan kita juga belum memiliki agenda. Tatib perlu segera dibahas. Untuk itu, pokja tatib perlu dibentuk. Saya yakin dengan semangat baru ini tatib bisa segera kita revisi" tandasnya.

Senada dengan Irwanto, Sekretaris Fraksi PKS, Mursidin, sepakat dengan pembentukan pokja apabila persoalan yang timbul benar-benar bersifat insidental.

"Dahulu karena persoalan masif maka lahirlah Pokja Akper. Saya sepakat dengan pak Irwanto terkait pembentukan Pokja. Namun, saya ingin bertanya, apakah sekarang persoalannya bersifat urgen sehingga harus dibentuk pokja," ungkap Mursidin.

Menanggapi apa yang disampaikan Mursidin, Irwanto mengatakan bahwa apa yang menjadi keluh kesah masyarakat harus disahuti secepatnya.

"Keluh kesah masyarakat harus segera disahuti. Kita secepatnya aspiratif. Marwah lembaga harus kita jaga. Apalagi pimpinan sementara berasal dari PDIP dan NasDem," tambah Irwanto tanpa memaparkan lebih lanjut terkait kepemimpinan partai PDIP dan Nasdem.

Penasaran dengan kata insidental, Masnawati Muhammad, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, juga memberikan tanggapannya dengan mempertanyakan persoalan apa saja yang telah masuk ke dewan saat ini.

"Persoalan apa saja yang telah masuk ke dewan saat ini? Kita perlu menyimaknya agar mengetahui dan memilah apakah bersifat insidental atau tidak. Saya sepakat dibentuknya pokja kalau sifatnya insidental. Namun, bila tidak bersifat insidental, maka pimpinan dewan sementara harus segera membahas tatib," tegas Masnawati.

Lampu microfon tak berhenti menyala dimeja Masnawati saja. Para anggota dewan satu persatu ingin menyampaikan saran dan uneg-uneg.

Mursidin menyarankan agar dewan terlebih dahulu mengurus persoalan internal, diantaranya terkait ruang fraksi yang tak tercukupi dikarenakan ada fraksi yang belum memiliki ruangan tanpa menyebut nama fraksi yang dimaksud.

Anggota fraksi PKB, Bachtiar Pasman, menyampaikan bahwa paripurna perdana terkesan seperti debat kusir, yang langsung dipotong ucapannya oleh Saripuddin Tjatjo dengan menegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam rapat merupakan saran-saran, bukanlah debat kusir.

Melihat hal tersebut, Suprapto yang tetap tenang memimpin jalannya paripurna yang berlangsung alot dan dihujani interupsi kembali memberikan kesempatan kepada Bactiar untuk melanjutkan apa yang ingin disampaikannya.

"Saat ini yang diperlukan time schedule agar tidak lahir multi persepsi. Sebaiknya pimpinan dewan sementara hanya mengarahkan saja. Nanti para anggota yang akan membahasnya satu persatu," tegas Bachtiar.

Suprapto pun memberikan penawaran kesimpulan yang langsung disetujui oleh peserta paripurna.

"Kita menunggu dibentuknya AKD terlebih dahulu dan fokus membahas tatib. Pabila ada persoalan rakyat yang insidental maka semua fraksi akan diundang untuk menyelesaikannya. Sidang paripurna ini saya nyatakan ditutup," tandasnya. (dewi)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.