Bahas Hunian Tetap, Pemkot Dan DPRD Palu Konsultasi Ke Gubernur Sulteng

Bahas Hunian Tetap, Pemkot Dan DPRD Palu Konsultasi Ke Gubernur Sulteng

Gubernur juga berharap Pemkot dan DPRD Palu fokus kepada upaya percepatan pemulihan kondisi masyarakat. (Foto: Dewi)

Transsulawesi.com, Palu -- Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu melakukan kunjungan konsultasi ke Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (30/11), diruang kerja Gubernur.

Ketua DPRD Kota Palu, Ishak Cae mengungkapkan konsultasi digelar guna menindaklanjuti hasil pertemuan di istana Presiden dalam hal percepatan pemulihan masyarakat akibat dampak gempa terkait penetapan lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) masyarakat.

"Saat ini DPRD Palu sementara membahas APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2018, dimana salah satu kegiatan yang diusulkan Pemkot palu adalah pembangunan sarana dan prasarana pendukung pemukiman Huntap masyarakat dan terkait dengan rencana Revisi Tata Ruang kota Palu," ungkapnya kepada Gubernur.

Gubernur Sulteng, Drs. Longki Djanggola, M.Si pada kesempatan itu menyampaikan bahwasanya lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Huntap berada di tiga lokasi, yakni diwilayah Kelurahan Tondo, Talise dan Duyu.

"Lokasi ini sesuai dengan penetapan dan usul Walikota Palu," ungkapnya.

Ia mengatakan, selaku Gubernur Sulteng dirinya meneruskan usulan tersebut ke Bappenas dan talah mendapat persetujuan dari kepala Bappenas. Lokasi Huntap saat ini masih dalam finalisasi kajian dari JAICA.

"Persetujuan lokasi Huntab tersebut dari Bappenas sesuai usul Walikota Palu, namun belum di-SK-kan  karena masih menunggu hasil kajian dari JAICA. Setelah hasil kajian JAICA selesai akan ada pelaksanaan penandatanganan rencana Induk pemulihan pasca bencana Sulteng.  Setelah itu, Kabupaten/Kota Palu menyusun Rencana Aksi sesuai panduan yang disediakan," urainya.

Lebih lanjut diungkapkan, alokasi anggaran untuk pembangunan Hutap dan sarana prasarana pendukung seluruhnya dibiayai pemerintah sesuai Master Plan Kota Palu Baru.

Ia memaparkan, sesuai hasil kajian terdapat 4 zona kelayakan pembangunan Huntap termasuk zona merah. Zona merah ini tidak diperkenankan mendirikan bangunan, tetapi  bangunan yang masih berada pada zona merah tersebut tidak digusur.

"Pemerintah akan mensosialisasikan hasil kajian tersebut agar masyarakat mengetahui tujuan kita kedepan. Dan juga agar masyarakat lebih dapat bersahabat dengan Gempa. Hasil kajian akan diteruskan kepada Pemkot palu, Pemkab sigi dan Donggala untuk ditindaklanjuti. Desember nanti kajian tersebut sudah rampung," tandasnya.

Sementara itu, Walikota Palu Hidayat , menyampaikan bahwa Pemkot Palu mengusulkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan pada lokasi Huntap sebesar 100 M.

Ia memaparkan, anggaran tersebut untuk menjaga apabila tidak ada pengalokasian anggaran. Tapi bila anggaran pembangunan Huntab dan sarana prasarana pendukung sesuai Mater Plan tersedia , maka anggaran ini menjadi saving dan dapat dialokasikan untuk penggunaan lainnya sesuai kebutuhan dan persetujuan DPRD.

"Sama seperti alokasi anggaran bantuan pengungsi dari APBD tahun 2018 Kota Palu, tetapi BNPB bersedia untuk membiayainya maka anggaran tersebut saat ini kita saving," pungkasnya.

Menanggapi Walikota Palu, Gubernur menyampaikan bahwa antisipasi yang dilakukan Pemkot Palu sangat baik.

"Hal tersebut sudah baik. Supaya kebutuhan masyarakat bisa teratasi," kata Longki yang menerima kunjungan konsultasi didampingi Asisten Adm Pembangunan dan SDA, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perkimtan, dan Kepala BPBD.

Gubernur juga berharap Pemkot dan DPRD Palu fokus kepada upaya percepatan pemulihan kondisi masyarakat.

"Mari kita fokus ke percepatan pemulihan kondisi masyarakat. Jangan memikirkan hal-hal lain dulu, agar masyarakat kita cepat pulih," tandasnya. (dw)

 

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.