Anggota DPRD Sulteng Angkat Bicara, Setelah Dilaporkan Longki Terkait Berita Hoax

Anggota DPRD Sulteng Angkat Bicara, Setelah Dilaporkan Longki Terkait Berita Hoax

Gubernur Sulteng, Longki Djanggola saat mendatangi Polda Sulteng dalam rangka melaporkan Yahdi Basma, anggota DPRD Sulteng dari Partai NasDem terkait kasus dugaan hoax di medsos, Jumat (5/7). Foto: PaluPoso

Transsulawesi.com, Palu -- Anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma melalui Tim Kuasa Hukum Pena 98 untuk Yahdi Basma, akhirnya angkat bicara setelah dilaporkan Gubernur Longki Djanggola atas dugaan menyebarkan berita Hoax mengenai people power didanai oleh Longki Djanggola.

Setelah dilaporkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Longki ke Kepolisian, tim Kuasa Hukum Pena 98 untuk Yahdi Basma (YB), Muh Rasyidi Bakri mengatakan, Yahdi Basma kerap bersikap kooperatif.

"Kliennya (Yahdi Basma) juga sama sekali tidak menanggapi puluhan berita yang menuding dirinya sebagai penyebar berita hoaks people power tersebut, demi menghindari kesan inteventif pada proses yang berlangsung di Polda Sulteng," kata Rasyidi dikutip dari kumparan.

Diberbagai kesempatan kepada Tim  Hukumnya, Yahdi berulangkali menunjukkan sikapnya dalam bahasa verbal. "Saya tidak mungkin punya niat menghina Pak Longky, nah beliau itu orang tua kita. Yang saya lakukan selama ini, khususnya sejak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi pada 2014, ya memang harus 'mengkritisi, seluruh kinerja dan kebijakan Pemerintah Provinsi," kata Rasyidi mengutip pernyataan Yahdi.

Sekaitan dengan mencuatnya tudingan penyebar berita hoax pendana people power tersebut yang dialamatkan ke Yahdi, Rasyidi mengungkapkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, dalam perjalanan pulang dari rapat evaluasi Pemilu oleh PENA'98 di Kota Batam, sat transit 5 jam di Jakarta, selama 2 jam Yahdi Basma mengikuti viralnya pemberitaan di Facebook Grup berupa postingan Foto Kliping Koran dengan headline berjudul "Longky Membiayai People-power di Sulteng. Setelah viral lebih 2 jam kata Rasyidi, Yahdi Basma memposting status di Facebook. Jejak digital tersebut katanya, bisa dicek di

Sekitar  40 menit selanjutnya setelah Yahdi Basma "mencurigai" keaslian foto koran tersebut tambahnya, kliennya menganjurkan agar pelaku yang produksi editan dimaksud harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Hal itu bisa dicek melalui jejak digital di https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1500237860107172&id=100003629166422.

Rasyidi menegaskan, adapun yang dilakukan Yahdi Basma, yang kemudian perbuatannya itu dituding sebagai penyebaran berita hoax, adalah ikhtiar kliennya untuk menjalankan fungsi kontrol sebagai wakil rakyat dan sekaligus dalam tugas fungsionalnya sebagai Ketua Pansus Pengawasan Penanggulangan Bencana DPRD Sulteng.

Hal ini terang benderang dapat dilihat dari rangkaian kalimat  postingannya dan demi menjaga orisinalitas serta penegakan hukum, status tersebut tidak pernah diedit oleh Yahdi Basma, apalagi "dihapus" di wall akun Facebooknya.

"Haaa ? Ada Kepala Daerah biayai People Power di Sulteng? Jika benar…. Miris….Muak….!, Masih lebih bagus beliau biayai: 1. Buka Puasa, Sahur dll, 2. Biaya Persiapan jelang Idul Fitri 1440-H/2019-M yg tdk lama lagi…Bagi puluhan ribu Korban Bencana Pasigala yang sampai saat ini masih tersebar di banyak shelter pengungsian, hidup di dalam tenda-tenda yang sudah koyak dan sekian kali berganti terpal," kata Rasyidi menyebutkan secara rinci rangkaian kata di akun Facebook milik Yahdi.

 

Sikap reaktif yang dilakukan Yahdi Basma menurut Rasyidi, didorong tidak saja oleh naluri kecintaannya pada prinsip kinerja sebagai wakil rakyat dalam mengontrol kekuasaan eksekutif, tapi juga lebih pada situasi batiniah yang ia alami sebagai korban terdampak parah pada Bencana 28 September 2018 lalu, dimana ratusan keluarga bersama ibu kandungnya turut meninggal dunia dalam likuefaksi terbesar di dunia yang terjadi di Kelurahan Petobo, Palu Selatan, kala itu.

Sementara itu kasus dimana suatu headline koran diedit lalu disebarkan oleh suatu akun medsos, kurun 30 tahun ini khususnya di media sosial, tidak pernah terjadi. "Baru kali ini, jika itu benar sebagai editan. Artinya, siapapun mata  yang melihat foto koran dimaksud, seketika percaya keasliannya. Foto dimaksud bukan flyr meme dan sebagainya Demikian pula Yahdi Basma yang melihatnya," ujarnya.

Oleh karena itu, pada penyebaran foto editing koran yang memuat berita hoax tersebut, justeru Yahdi Basma adalah korban dari "orang Jahat" yang memproduksi editan foto tersebut.

"Maka memang YB mendorong diungkapnya kasus ini melalui profesionalitas (sarana teknologi Cyber-Crime) Polri yang kami yakini bisa temukan siapa pelaku pembuat hoaks tersebut," uajrnya.

Harus diingat pula tambahnya, berita hoax editan tersebut muncul di tengah kuatnya narasi di publik tentang upaya melakukan people power dari tokoh-tokoh pendukung Capres nomor urut 02 kala itu. Apalagi tanggal tersebut jelang pengumuman Pilpres oleh KPU yang direncanakan 22 Mei 2019.

Menyadari bahwa Longki Djanggola adalah ketua Partai Gerindra  Sulteng, logika Yahdi Basma menurut Rasyidi, diyakinkan oleh judul foto koran itu. Sementara disaat bersamaan, hak-hak warga korban di pengungsian masih terlampau banyak yang belum dipenuhi, yang secara spontan memicu naluri kliennya sebagai wakil rakyat untuk mempertanyakan kebenaran berita tersebut, termasuk dengan "membagikan nya" ke sejumlah what'sapp  grup.

"Upaya YB untuk mengecek kebenaran berita editan tersebut dengan memforward ke group whatsapp, adalah dengan harapan akan mendapat klarifikasi dari teman-temannya yang ada di grup whatsapp. Namun sayangnya upaya YB tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab justru digunakan untuk memperkeruh situasi dengan cara melaporkan kepada Bapak Longki Djanggola," kata Rasyidi. (sam)

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.