NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Fokus

Rishal Arwie: Pikirkan Pembangunan Bangkep, Bukan Tendensi Politik Nonaktifkan Bupati

Sabtu, 19 /05/ 2018 19:39:25 6950 Pembaca  

Ketua DPRD Banggai Kepulauan Rishal Arwie. (Foto:Transsulawesi.com)
Ketua DPRD Banggai Kepulauan Rishal Arwie. (Foto:Transsulawesi.com)

Transsulawesi.com, Bangkep -- Ketua DPRD Banggai Kepulauan Rishal Arwie angkat bicara saat menanggapi gerakan sekelompok masyarakat yang begitu tendensius menuntut untuk menonaktifkan Bupati Aktif Zainal Mus.

Rishal bahkan menanyakan kejelasan identitas masyarakat yang menuntut, karena menurutnya yang tampak sepekan terakhir, hanyalah sekelompok orang dengan tuntutan yang  begitu tendesius lalu mangatasnamakan masyarakat Banggai Kepulauan.

Sebagai Ketua DPRD Bangkep, ia menjelaskan bahwa DPRD tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk mengeluarkan surat rekomendasi ke Mendagri, terkait penonaktifkan kapela daerah saat ini, lantas bagimana jika kemudian ada ribuan massa akasi yang datang menuntut ke DPRD Banggai Kepulauan untuk tidak mengeleluarkan surat rekomendasi ke mendagri.

“Kami DPRD akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai instrumen hukum yang mengatur lambaga DPRD,  baik yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Tentang pemerintahan daerah,  maupun Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD”, Tegas Rishal.

Tidak hanya itu, pria yang dikenal tegas ini mengatakan bahwa pihak DPRD Banggai akan sangat berlebihan jka menaggapi hal tersebut.  

Karena menurutnya, masalah yang seharusnya dipikirkan bersama saat ini adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan PAD Banggai Kepulauan yang masih tergolong rendah dan minimnya pembangunan insfratruktur di tengah ibu kota sebagai identitas Bangkep.

Ia justru merasa heran, banyaknya persoalan ASN yang malah didiamkan. “Banyak permasalahan soal ASN yang seharusnya dipermasalahkan, kok di diamkan”, tandas Rishal.

Rishal menegaskan bahwa dinamika sosial yang berlangsung saat ini di bangkep, hendaknya diarahkan pada nuansa strategis, terkait dengan pembangunan daerah bukan diseret pada polarisasi politis yang sifatnya subjektif.

Sebelumnya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peling Menggugat (AMPM menggelar aksi di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Banggai Kepulauan Bukit Trikora Salakan. Massa mendesak DPRD Banggai Kepulauan segera mengambil sikap untuk mengeluarkan rekomendasi Nonaktifkan Bupati Bangkep yang ditujukan ke Mendagri.

(Mhr/Atu)

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan