NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Nasional

Gugatan HTI Ditolak, Hakim Anggap Sudah Salah Sejak Awal

Senin, 07 /05/ 2018 17:27:41 7808 Pembaca  

Simpatisan HTI saat aksi di Jakarta tahun 2010. (AFP PHOTO / ADEK BERRY)
Simpatisan HTI saat aksi di Jakarta tahun 2010. (AFP PHOTO / ADEK BERRY)

Transsulawesi.com, Jakarta -- Massa simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengkritik keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan HTI atas kebijakan pemerintah mencabut badan hukum organisasi transnasional itu.

Keputusan PTUN itu membuat HTI tetap menjadi organisasi terlarang di Indonesia. Sementara di luar ruang sidang, perwakilan dari DPP HTI Irwan Syaifullah mengatakan putusan hakim hanya mengadili aspek prosedural.

"Kita tadi yang diadili adalah aspek prosedur, tapi ternyata aspek substansial tidak dibahas. Kita dikatakan akan mengganti UUD 45 dan Pancasila. Padahal belum melakukan sama sekali," kata Irwan di hadapan massa simpatisan.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak seharusnya didaftarkan sebagai perkumpulan Kementerian Hukum dan HAM.

Hakim merujuk pada keterangan saksi dan ahli yang mengatakan bahwa HTI sama dengan Hizbut Tahrir di seluruh dunia.

HTI maupun HT dianggap sama-sama berupaya menegakkan khilafah islamiyah dalam skala global. Hal itu terbukti dari buku-buku yang menjadi pedoman anggota HTI dalam melaksanakan kegiatan di Indonesia.

"Meskipun demikan HTI tidak didaftarkan menjadi partai politik tapi perkumpulan berbadan hukum," ucap Hakim anggota Roni Erry Saputro saat membacakan pertimbangan dalam sidang putusan di PTUN, Jakarta, Senin (7/5).

"Berdasar hal tersebut maka menurut majelis hakim pendaftaran mereka sejak kelahirannya sudah salah sejak terbit badan hukumnya," lanjut Roni.

Dalam pertimbangan, hakim juga meyakini HTI bukan jaringan organisasi internasional belaka. Oleh karena itu, HTI dianggap seharusnya didaftarkan sebagai partai politik, bukan berstatus perkumpulan.

"Melainkan jaringan partai politik dunia yang dapat dibuktikan dalam buku-buku rujukannya," kata roni.

Hakim lantas menolak gugatan HTI soal pembubaran organisasi massa tersebut oleh pemerintah. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, HTI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

"Menolak gugatan penguggat (HTI) untuk seluruhnya," kata hakim ketua Tri Cahya Indra Permana saat membacakan putusan.

Dengan demikian, HTI tetap berstatus ormas terlarang di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan