NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Opini

Petani dalam Lintasan Kapitalisme

Senin, 23 /04/ 2018 22:34:03 3347 Pembaca  

Ilustrasi: pertanian.go.id
Ilustrasi: pertanian.go.id

Transsulawesi.com -- Sejarahwan asal Inggris, Eric Hobsbawm, di awal 1990an pernah berujar soal ‘matinya petani’ (the death of peasantry). Ia cukup yakin ketika itu, dengan mengamati turun drastisnya jumlah petani di Eropa dan Amerika Utara serta derap akumulasi di belahan dunia lain, petani tidak akan lama lagi lenyap sebagai kategori sosial-ekonomi yang berarti. Hanya saja, masifnya gelombang konflik agraria yang melibatkan petani dan hingga kini tetap bercokolnya petani dalam jumlah statistik signifikan di kawasan negeri ‘terbelakang’, seakan dengan gamblang telah mementahkan ramalan Hobsbawm. Tapi apakah soalnya memang sesederhana itu?

Persoalannya tidak bisa begitu sederhana, sebagian justru karena istilah ‘petani’ itu sendiri. ‘Petani’ dalam tanda petik, barangkali adalah salah satu istilah paling populer yang sekaligus paling problematik dalam diskusi ilmu sosial. Tiap akademisi bisa menukil watak ‘petani’ sesuai perspektifnya sendiri, entah karena alasan disiplin keilmuan atau ideologi. Amat sulitnya meraih konsensus tentang apa itu ‘petani’, pernah membuat seorang antropolog, Anthony Leeds menggerutu bahwa ‘petani’ hanyalah “terminologi cerita rakyat yang diadopsi ke dalam ilmu sosial..yang tidak punya presisi apapun” (Leeds, 1977: 22).

Keruwetan kian bertambah jika kita membahas ‘petani’ dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, ‘petani’ bisa punya beberapa padanan kata: peasant dan farmer. Hanya saja, dalam ilmu sosial, perbedaan istilah peasant dan farmer bukan hanya soal gagah-gagahan teoritik yang sepele. Istilah satu memiliki makna yang sama sekali berbeda dari yang lain. Apakah hanya kebetulan belaka jika banyak orang berbahasa Inggris menyebut ‘petani’ di negeri-negeri kapitalis maju yang menguasai puluhan hektar tanah dan memiliki asupan padat teknologi dengan sebutan ‘farmer’, sementara menyebut ‘petani’ di kawasan negeri pinggiran seperti Indonesia dengan istilah ‘peasant’?

Eric Wolf (1955), salah satu teoritisi ‘petani’ yang termashyur telah memberi petunjuk sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Wolf menggunakan istilah ‘peasant’ ketika merujuk pada produsen pertanian yang tujuan utamanya ialah subsistensi, memproduksi produk pertanian semata untuk bertahan hidup dan mempertahankan status sosial mereka. Pengertian ini tidak jauh beda dari makna awal kata ‘peasant’ yang pertama muncul dalam bahasa Inggris pada sekitar akhir abad pertengahan dan awal abad pencerahan, yang berarti ‘orang miskin pedesaan’, ‘orang biasa’, maupun ‘orang sederhana’, yang tidak harus selalu terlibat dalam pertanian (Edelman, 2013). Tidak jarang kata ‘peasant’ kemudian memperoleh makna peyoratifnya: bodoh, kasar bahkan menjurus dekat dengan kriminal. Sebaliknya, ‘farmer’ dikaitkan dengan mereka yang memproduksi produk pertanian dengan tujuan untuk melakukan re-investasi dan ekspansi usaha produksinya itu, ringkasnya: akumulasi. Berakar dari kata Prancis ferme yang berarti ‘sewa’ atau ‘pinjam’, farmer sering diasosiasikan dengan makna pengolah pertanian, yang dalam istilah modern punya nuansa ‘kewirausahaan’ untuk mengembangkan bisnisnya.

Pembedaan konseptual ini seakan memberi fondasi yang kokoh untuk menyebut eksisnya ‘farmer’ di negeri kapitalis maju sementara tetap bercokolnya ratusan juta ‘peasant’ di negeri-negeri kapitalis pinggiran. Dari sini, orang diajak untuk berpandangan bahwa deklarasi Hobsbawm soal ‘the death of peasantry’ meski mungkin valid untuk kawasan kapitalis maju, namun tidak berlaku untuk kawasan ‘terbelakang’. Soalnya lebih ruwet dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Dengan mengartikan baik ‘peasant’ maupun ‘farmer’ sebagai sama-sama ‘petani’, bisa jadi lelucon jika kita mengatakan ‘petani’ telah mati di negeri kapitalis maju meski ‘petani’ (yang sama) juga tetap bertahan di kawasan kapitalis pinggiran. Kita nanti akan kembali lagi ke soal ini.

Perspektif dan Sejarah

Hal yang segera perlu disorot ialah melihat kepercayaan umum bahwa ‘peasant’ hingga kini masih bertahan di negeri-negeri kapitalis pinggiran. Teodor Shanin, salah satu teoritikus utama ‘petani’ memberi beberapa batasan akan yang bisa disebut sebagai ‘petani’ (peasant). Shanin (1973) menerangkan empat ciri utama ‘petani’: produksi pertanian melibatkan anggota rumah tangga yang tidak dibayar sebagai komponen utama pekerja, pertanian dan ternak menjadi sumber mata pencaharian utama, mereka dalam subordinasi dari berbagai arah oleh pihak lebih berkuasa seperti negara atau kaum perkotaan, dan terakhir mereka memiliki budaya tradisional yang spesifik seperti identifikasi komunal, suburnya ideologi solidaritas dan menjunjung tinggi nilai egalitarianisme. Shanin bersikeras, ‘petani’ seperti yang digambarkannya ini masih tersebar luas di apa yang ia sebut ‘mayarakat berkembang’.

Pandangan Shanin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh A.V Chayanov, tokoh kunci neo-populisme agraria Rusia. Chayanov, yang karya-karyanya baru diterbitkan dalam buku bahasa Inggris The Theory of Peasant Economy di tahun 1966 menyimpulkan bahwa watak utama dari ‘ekonomi ‘petani’ (peasant economy) adalah ‘motivasi’ (istilah yang dipilih Chayanov sendiri) ‘petani’ untuk subsistensi, alias sekadar berproduksi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Chayanov mendasarkan pengamatannya pada ‘petani’ dan pertanian Rusia di awal abad 20. Melihat tersebar luasnya pekerja anggota rumah tangga yang tidak dibayar dalam produksi pertanian, Chayanov beranggapan bahwa ‘upah’ sebagai kategori penting dalam ekonomi kapitalis tidak eksis di pertanian Rusia. Jika ‘upah’ tidak eksis, kategori ekonomi kapitalis yang lain seperti ‘sewa’, ‘bunga’ dan ‘profit’ karenanya juga tidak bisa eksis dalam produksi pertanian semacam itu (Chayanov, [1966] 1986: 5).

Dari sini Chayanov melanjutkan, ‘petani’ Rusia (yang kemudian diabstraksikan menjadi konsep ‘ekonomi petani’) tidak mendasarkan proses produksi mereka dengan kalkulasi untung-rugi sebagaimana dalam ekonomi kapitalis. Kalkulasi yang mereka pakai ialah ‘rasio pekerja-konsumen’ (labor-consumer ratio) (Chayanov, [1966] 1986: 48). Maksudnya, rumah tangga ‘petani’ akan menghitung produksi pertanian mereka berdasarkan jumlah pekerja (orang dewasa usia kerja) yang tersedia di dalam rumah tangga dan kebutuhan konsumen (pekerja plus tanggungannya: anak-anak dan orang tua yang sudah tidak bekerja) dalam unit rumah tangganya. Berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga dengan tenaga kerja yang tersedia, ‘petani’ akan selalu berupaya untuk menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan keluarga dan seberapa berat tenaga kerja harus dilimpahkan untuk memenuhi kebutuhan itu.

Dalam kondisi normal, jika tenaga kerja yang tersedia dalam rumah tangga relatif setara dengan jumlah konsumen dalam rumah tangga yang harus ditanggung (rasio ketergantungan rendah), maka tiap pekerja dari rumah tangga itu dapat hanya bekerja secara wajar untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka (subsisten). Mereka, ungkap Chayanov, tidak memiliki insentif untuk memproduksi lebih besar dari kebutuhan keluarganya, karena untuk memproduksi lebih besar, akan berarti tiap pekerja di rumah itu mesti menanggung beban kerja lebih berat lagi. Dengan kondisi seperti itu, “melanjutkan kerja menjadi sia-sia belaka”, kata Chayanov ([1966] 1986: 6). Jika rumah tangga memiliki rasio ketergantungan yang tinggi (jumlah tenaga kerja lebih kecil dari jumlah konsumen dalam rumah tangga), tiap pekerja sudah pasti mesti bekerja lebih keras lagi untuk sekedar memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya.

Keadaan kian memburuk jika terjadi kondisi krisis (gangguan alam maupun sosial). Dalam situasi ini, rumah tangga ‘petani’ dipaksa memaksimalkan tenaga kerja yang ada (intensifikasi) untuk sekedar memenuhi kebutuhan minimal yang dalam kondisi normal dapat dipenuhi tanpa melakukan intensifikasi pekerjaan. Demi tetap terpenuhinya kebutuhan keluarga, pekerja dalam rumah tangga akhirnya melakukan apa yang disebut Chayanov sebagai ‘self-exploitation’, dengan mengurangi asupan konsumsi atau menambah beban kerja per pekerja, maupun kombinasi diantara keduanya. Dengan pengorbanan ‘self-exploitation’ ini pula, mereka bisa menghindari kehilangan tanah, yang amat krusial bagi reproduksi rumah tangga selanjutnya.

Pandangan Chayanov memberikan beberapa implikasi yang kadang implisit, dan kemudian menjadi arena perdebatan hangat bagi teoritisi baik di jamannya maupun sesudahnya. Karena menekankan ‘ekonomi petani’ punya watak tersendiri (subsistensi) yang berbeda dengan kalkulasi kapitalis (profit), Chayanov melihat ‘ekonomi petani’ tidak bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam mode produksi spesifik seperti ‘feodalisme’ maupun ‘kapitalisme’. Ia meyakini, ‘masyarakat petani’ adalah mode produksi tersendiri yang memiliki corak berbeda dengan feudalisme atau kapitalisme. Shanin (1973) meski dengan lebih implisit, mengamini hal ini dalam bangunan teori kontemporernya. Dengan cara ini, ‘Mode produksi petani’ (peasant mode of production) menyediakan perangkat konseptual bagi mereka yang hendak menjaga kelangsungan hidup ‘masyarakat petani’’ (peasant society).

Di sisi lain, perspektif Chayanovian yang percaya ‘petani’ akan terus berwatak subsisten dalam kondisi normal (tidak punya insentif untuk akumulasi) dan pada saat bersamaan mereka akan mengorbankan diri sendiri dengan ‘self-exploitation’ ketika ekonomi memburuk (menghindari proletarianisasi), menjadi pilar penggambaran masyarakat ‘petani’ kecil yang relatif homogen nan ulet menjaga etika subsistensi mereka sepanjang waktu. Karena sifatnya yang relatif homogen ini pula, ‘petani’ dibayangkan menjunjung tinggi nilai solidaritas maupun budaya egalitarianisme seperti telah disebut Shanin.

Tentu saja, sudah sejak jamannya, pandangan Chayanov ini diserang dari berbagai arah. Satu kritik menyebut teorinya ‘statis’, karena tidak memberikan penjelasan historis tentang perkembangan pertanian dan perannya dalam konteks ekonomi nasional Rusia, dan makanya pendapatnya soal ‘watak subsistensi ‘petani’ dan kecenderungan ‘petani’ untuk tetap kecil dan relatif homogen disebut sebagai ‘tidak realistis’. Yang menarik ialah tanggapan Chayanov terhadap kritik-kritik itu. Menjawab tuduhan ‘statis’, Chayanov sekadar bilang “Kami tidak memberi perhatian pada masa depan pertanian ‘petani’, maupun konsepsi ekonomi nasional dan sejarahnya, dan tidak pula dengan perkembangan historis dari sistem ekonomi” (Chayanov, [1966] 1986: 44). Ia melanjutkan, “Untuk saat ini, kami mengelaborasi elemen statis dalam ilmu mengenai pertanian petani” (hal. 45). Di satu sisi mengakui keunggulan metode Karl Marx yang telah memperoleh “pengakuan dalam ilmu sosial”, namun di sisi lain belum mampu menengok aspek sejarah ‘petani’ dan pertanian Rusia, Chayanov berjanji “..dalam beberapa tahun ke depan, kami akan mampu menjelaskan kepada kami sendiri dan pihak lain apa yang dapat kami ambil ke dalam penelitian praktis kami dari pengalaman melimpah metode Marxis” (Chayanov, [1966] 1986: 46).

Selanjutnya, Chayanov mengaku bahwa “Itu sudah cukup benar jika ‘petani’ tidaklah homogen; selain ‘petani’-pekerja di pertanian, juga ada banyak sekali semi-proletariat dan ‘petani’ semi-kapitalis” (Chayanov, [1966] 1986: 47). Seakan untuk menutupi keengganannya memasukkan kategori kelas dalam bangunan teoritiknya, Chayanov saat itu bilang: “Kami hanya menginvestigasi bentuk kelembagaan pertanian keluarga di pertanian” (ibid).

Kelemahan utama teorinya Chayanov bukanlah karena ia semata diciptakan dari logika abstrak, tanpa pengamatan empiris sama sekali. Chayanov mendasarkan pengamatannya justru pada kondisi empiris Rusia seperti telah diulas sebelumnya. Keterbatasan mendasar dari Chayanov ialah kegagalannya untuk mengikutsertakan dengan serius aspek relasi sosial ‘petani’ dengan sistem ekonomi, politik dan sosial yang lebih luas dari pertanian dalam lintasan historis tertentu. Dengan fokus pada siklus internal demografi rumah tangga ‘petani’, Chayanov menganggap kondisi sosial di luar rumah tangga itu sebagai sebatas ‘eksternal’, faktor luar yang hanya sesekali memberi peluang maupun hambatan bagi reproduksi rumah tangga. Kondisi sosial ekonomi politik di luar rumah tangga ‘petani’ yang berkembang seiring waktu tidak dilihat sebagai bagian melekat yang menentukan reproduksi rumah tangga ‘petani’ dan karenanya juga ‘watak mereka’.

Chayanov memang memberi penjelasan soal respon ‘petani’ terhadap faktor ‘eksternal’ ini, tapi gambarannya hanya melulu pada strategi ‘adaptasi’ dari ‘petani’ yang wataknya dibayangkan tidak berubah sepanjang waktu (tetap subsistensi) (Bernstein, 2009: 65). Jadi dalam kondisi normal atau surplus, ‘petani’ akan ‘adaptasi’ dengan mekanisme tertentu tanpa mengubah ‘watak subsistensinya’. Begitu pula dalam kondisi krisis, strategi ‘adaptasi’ dengan ‘self exploitation’ akan dilakukan tanpa mentransformasi watak ‘petani’ itu sendiri. Dengan fokus pada siklus internal rumah tangga ‘petani’ yang dianggap tetap, teori ‘petani’ Chayanov dapat diterapkan ke berbagai periode sejarah yang berbeda (trans-historical concept). Cukup sulit membayangkan konsepsi semacam ini tidak akan jatuh pada pengamatan ahistoris.

Akan menarik sebenarnya melihat bagaimana Chayanov berupaya lebih serius menjelaskan soal relasi sosial ‘petani’ ini. Chayanov nampaknya tidak punya waktu memberikan analisis historis sesuai janjinya. Daniel Thorner (1986: xxii), salah satu pendukung simpatiknya akhirnya berkomentar: “Meski mencakup kemungkinan yang amat luas, teorinya Chayanov tentang pertanian keluarga tetap pada dasarnya adalah teori yang statis. Sejak 1860an hingga 1920an, ekonomi pertanian Rusia telah mengalami perubahan amat fundamental”. Begitu pula dengan Shanin yang di fase tulisannya lebih belakangan (Shanin, 1986: 19) merasa perlu untuk memberi tekanan lebih soal pentingnya melihat perubahan agraria pedesaan melalui lensa relasi kapital (capital) dan pekerja (labor) yang lebih luas dari sekadar internal pertanian semata, apalagi semata internal siklus rumah tangga. Meski demikian, usaha Shanin untuk menginkorporasi analisis semacam itu nampak lebih sebatas ornamen, daripada suatu upaya serius untuk menstransformasi teorinya tentang ‘petani’.

Membantu Petani?

Penetrasi kapitalisme ke kawasan pinggiran sudah barang tentu tidak selalu berjalan mulus. Ancaman kehilangan tanah pertanian dan sumber penghidupan memicu perlawanan ‘petani’ di berbagai sudut dunia yang sebagiannya telah direkam Eric Wolf dengan apik dalam Peasant Wars of the Twentieth Century (1969). Di abad 21, berbagai perjuangan petani melawan penetrasi dari korporasi global yang menjadi motor globalisasi di gambarkan oleh kaum neo-populis sebagai bagian dari proses ‘re-peasantization’ (Ploeg, 2008; McMichael, 2013). Mereka merayakan gerakan agraria trans-nasional global di bawah satu payung ‘People of the Land’ dalam melawan korporasi pertanian. Mereka mengasumsikan bahwa ‘semua’ petani tengah dalam bahaya penetrasi korporasi kapitalis. Ujungnya, petani dilihat sebagai satu kelas tunggal yang dieksploitasi oleh korporasi pertanian.

Sorotan lebih jauh terhadap dinamika gerakan agraria trans-nasional memberi pandangan lain. Via Campesina (the peasant way), organisasi petani trans-nasional terbesar sekaligus mungkin paling berpengaruh di dunia, terdiri dari berbagai organisasi serikat petani nasional yang mewakili berbagai kelompok, dari pekerja pedesaan, buruh pertanian, hingga ‘petani kecil dan menengah’ baik di negeri pinggiran maupun di kawasan kapitalis maju. Begitu luas dan beragamnya anggota Via Campesina menyulitkannya menghindari ambiguitas dan kontradiksi. KRRS Karnataka di India ialah serikat petani yang menjadi salah satu tulang punggung pendirian Via Campesina. Keberhasilan mereka melawan korporasi benih seperti Monsanto memberi profil tinggi dan pengaruh terhadap agenda global Via Campesina. Beranggotakan petani menengah dan kaya di India, KRRS Karnataka nyatanya menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah serikat buruh tani di India untuk menjadi anggota Via Campesina. Bukan kebetulan jika agenda buruh pertanian seperti soal upah, jauh tertutup dari agenda melawan korporasi benih dan pupuk. Tidak hanya itu, KRRS Karnataka juga bahkan awalnya menolak menjadikan agenda ‘Reforma Agraria’ sebagai agenda global Via Campesina (Borras, dkk, 2008: 24). Kampanye ‘Kedaulatan Pangan’ terasa lebih dominan, demi melawan korporasi global.

Hal lain yang perlu dilihat ialah aspek akumulasi kapital pertanian global yang tidak rata. ‘Petani kecil dan menengah’ yang menjadi anggota Via Campesina mendapat tanda petik mengingat bobotnya amat berbeda untuk kawasan kapitalis maju dan pinggiran. Di negeri seperti Prancis, Jerman dan Inggris, rata-rata penguasaan tanah pertaniannya ialah sekitar 40-50 hektar (Bureau & Matthews, 2005: 5). Sebaliknya di kawasan seperti Afrika dan Asia, penguasaan tanahnya ‘petani kecil menengah’ mereka mungkin sulit untuk mencapai seperlimapuluhnya dari petani dengan kategori yang sama di Eropa dan Amerika.

Ditambah lagi, karena perkembangan spesifiknya, Eropa Barat (dan kemudian EU) dan Amerika Serikat telah dikenal amat murah hati memberikan subsidi dan bantuan lain kepada petani mereka. Per tahun, subsidi pertanian di masing-masing kawasan itu bernilai milyaran dolar. Mengomentari melimpahnya subsidi di Amerika Serikat, seorang pengamat bertanya: “Apa jadinya pertanian di Amerika Serikat tanpa berbagai program (subsidi) itu? (Schmitz, dkk 2005: 418). Selain memastikan kemakmuran petani di kawasan metropolitan, subsidi dan berbagai skema bantuan lainnya tentu bukannya tanpa efek sama sekali bagi petani di kawasan pinggiran. Juga karena sejarah khususnya sebagai bekas koloni, petani-petani di kawasan ini bukan hanya kesulitan bersaing dengan rekan petani mereka di kawasan metropolitan yang dimanjakan dengan subsidi. Tapi bahkan sejak 1980an, institusi internasional yang mana pengaruh negeri-negeri kapitalis maju (‘rejim pangan’) amat kuat terhadapnya, justru memaksa pengurangan dan penghapusan subsidi bagi petani di kawasan pinggiran dengan dalih ‘pasar bebas’.

Meski telah melawan perdagangan bebas bagi produk pertanian yang dikomandoi korporasi global, gerakan agraria trans-nasional nampak mengaburkan isu perbedaan struktural antara petani di kawasan metropolitan dengan mereka yang di kawasan pinggiran. Kecil kemungkinan kepemilikan tanah semata akan menjamin penghidupan bagi petani di kawasan pinggiran jika mereka dibiarkan sendirian sementara petani metropolitan tetap ditopang bantuan melimpah. Via Campesina sendiri nampak enggan untuk mengangkat persoalan ini dalam kampanyenya (Edelman, 2013: 9). Barangkali ini disebabkan kekhawatiran mereka akan terjadinya friksi dengan ‘rekan’ mereka dari metropolitan yang dianggap akan melemahkan gerakan. Tapi apakah memprioritaskan persatuan memang diperlukan dalam situasi hadirnya perbedaan kepentingan?

Melawan korporasi global demi mempertahankan sumber penghidupan (baik secara sosial maupun lingkungan) memiliki argumentasinya sendiri yang berdasar. Di kawasan kapitalis maju, petani yang terkomodifikasi kini memang lebih homogen akibat proses diferensiasi kelas yang telah terjadi jauh sejak transisi ke kapitalisme. Ini menyisakan hanya segelintir populasi (angkanya sekitar dibawah kisaran 5% dari total populasi) bekerja sebagai produsen kecil komoditas pertanian yang membuat mereka relatif homogen. Menjadi lebih menarik karenanya kampanye untuk menempatkan korporasi sebagai lawan di satu pihak, dan menyatukan semua produsen kecil pertanian yang relatif homogen itu ke dalam satu kesatuan pihak yang lain.

Di kawasan pinggiran, ‘masyarakat petani’ yang mengalami proses komodifikasi berbarengan dengan kolonisasi dan bahkan mengalami akselerasi pasca kemerdekaan, telah bertransformasi menjadi produsen kecil komoditas yang sebagian dari mereka memperoleh peluang sekaligus hambatan dari pasar dengan derajat dan dampak yang berbeda-beda. Tetapi, karena situasi spesifik terkait dengan warisan kolonial dan gelombang neoliberal, transformasi agraria di kawasan pinggiran tidak meniru rekan mereka di metropolitan. Sejumlah besar populasi masih bergelut di pertanian (angkanya mungkin berkisar 30-50% dari total populasi) dengan penguasaan tanah jauh lebih kecil dan bantuan dari negara yang minim. Dalam proses ini, bagaimanapun, sebagian petani toh tetap mampu mengakumulasi dengan menyisakan tetangganya sekedar sebagai ‘petani gurem’ yang mesti bekerja sebagai buruh upahan di tempat lain. Apakah pengertian Shanin soal ‘petani’ masih bermakna ketika sekitar separuh dari pendapatan mereka diperoleh dari luar pertanian? Sebagian tetangga lain yang kehilangan tanah sama sekali bahkan mesti jadi buruh tani. Petani di kawasan pinggiran jauh lebih terdiferensiasi ke dalam kelas-kelas sosial yang berbeda dibanding ‘rekan’ mereka di kapitalis maju.

Disini, buruh-buruh tani penyewa lahan dan ‘petani gurem’ mendambakan lahan lebih luas untuk mengembangkan reproduksi diri dan keluarganya sekaligus menghindari diperintah dan diperas tenaganya oleh tetangga mereka yang lebih makmur. Sebaliknya, petani kapitalis (pemilik tanah luas yang memungkinkannya terlibat dalam akumulasi) karena kian terjerat komodifikasi, amat haus akan lahan yang lebih banyak lagi dan semaksimal mungkin memeras tenaga tetangganya sendiri yang lebih lemah (karena tidak menguasai sarana produksi) demi memenuhi tuntutan logika efisiensi dan akumulasi. Bagaimana mendamaikan kedua aspirasi ini? Sementara petani kapitalis menikmati kopi dan bersantai ria memberi komando bagaimana jalannya produksi, buruh-buruh tani dan ‘petani gurem’ mesti bersimbah keringat mengolah lahan yang bukan miliknya sendiri. Dalam situasi ini, petani mana yang mesti dibela? Tanpa kehati-hatian menyorot petani dengan cara memperhitungkan dinamika diferensiasi kelas produsen kecil komoditas pertanian dan perbedaan struktural antara mereka yang berada di pusat kawasan kapitalis dan pinggiran, kita barangkali bukan hanya akan gagal menghancurkan kerangkeng eksploitasi bagi mereka yang begitu mendambakannya, tapi bisa jadi justru turut melanggengkan posisi eksploitatif itu sendiri.

Muhtar Habibi, mahasiswa Doktoral SOAS, University of London

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan