NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Metro Sulawesi

Transparansi DBH Migas Mestinya Diaplikasikan Melalui Perda

Rabu, 18 /04/ 2018 23:46:24 2726 Pembaca  

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi (kedua dari kanan) bersama Perwakilan Pertamina MGDP, Sri Kustianingsih (tengah) dan Humas Eksternal JOB Tomori, Hidayat Monoarfa (kiri) saat mengabadikan momen usai mengunjungi IPDN Tomohon, Rabu 18 April 2018. (Foto: IST)
Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi (kedua dari kanan) bersama Perwakilan Pertamina MGDP, Sri Kustianingsih (tengah) dan Humas Eksternal JOB Tomori, Hidayat Monoarfa (kiri) saat mengabadikan momen usai mengunjungi IPDN Tomohon, Rabu 18 April 2018. (Foto: IST)

Transsulawesi.com, MANADO -- Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, Didik S. Setyadi, mengungkapkan pembagian jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas semestinya berpengaruh langsung ke wilayah penghasil. Dan dalam penerapannya sudah selayaknya ada prodak peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut.

Dalam tinjauannya, Perda yang menjadi payung hukum itu diharapkan bisa memberikan informasi kepada publik secara transparan seberapa besar jatah DBH-nya.

“Biar wilayah penghasil dan masyarakat tahu berapa persen untuk ring satu dan berapa persen untuk wilayah lainnya dalam perda. Dengan begitu kan transparan," papar Didik kepada jurnalis dalam kegiatan Forum Kehumasan dan Gathering Media yang diselenggarakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) se Kalimantan dan Sulawesi di Manado, Selasa (17/04/2018).

Ia mencontohkan, bagi wilayah penghasil yang notabene nya berada di ring satu tambang, maka sudah selayaknya keciprat porsi yang lebih besar. Dimana, hal tata caranya diatur dalam perda yang dibuat daerah penghasil.

Memang untuk saat ini, imbuh didik, ada beberapa wilayah penghasil migas belum membuat perda yang mengatur pembagian jatah DBH-nya. "Padahal itu penting loh,” tukasnya. Dimana perda dibuat mendasari turunan dari undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Sayangnya, banyak daerah belum membuat turunannya dalam bentuk Perda. Harusnya dibuatkan perda turunan dari undang-undang itu. Biar jelas anggarannya itu kemana saja”.

“Tapi saya juga tidak menyalahkan pemda yang belum punya perda DBH Migas. Bisa saja mereka gak punya perda tapi implementasinya sudah tepat. Namun, akan lebih baik lagi jika diperdakan," tegasnya.

Didik juga menambahkan, terkait perusahaan Migas, agar menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum, bahwa dalam sistem peraturan Indonesia, segala harta kekayaan alam yang ada di dalam bumi adalah milik Negara Indonesia. Artinya menyeluruh.

Bukan berarti karena keberadaannya di wilayah tertentu kemudian masyarakat mengklaim itu sebagai aset kekayaan daerahnya. "Kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga wajib mengacu ke peraturan pemerintah. Lahannya jelas milik masyarakat sesuai amanat undang-undang. Tapi jangan lupa ketika itu akan digunakan negara maka kita harus memahami kepentingan umumnya. Lahan tetap dibayarkan pemerintah sesuai ketentuan," jelasnya.

Diakui memang, sejauh ini, dirinya kerap menemukan problematika ketika tambang migas akan dibuka di suatu wilayah. Terkadang pemerintah daerah dan masyarakat masih selalu berfikir sektarian.

Sehingga Ia berharap dengan adanya sosialisasi dari pemerintah dan media, maka masyarakat bisa memahami keuntungan adanya tambang migas di daerahnya. Sebab, meski itu menjadi milik negara tapi daerah penghasil tetap kebagian hasilnya. (van)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan