NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Nasional

Bagi-bagi Sertifikat Ala Jokowi dan Fakta Lain di Luwuk Banggai

Kamis, 12 /04/ 2018 09:45:33 5117 Pembaca  

Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah di Bali / Photo :
ANTARA FOTO/Wira Suryantala
Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah di Bali / Photo : ANTARA FOTO/Wira Suryantala

Transsulawesi.com, Jakarta  -- Komisi III DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan tujuan pembagian 5 juta sertifikat yang dilakukan Presiden Jokowi, seyogyanya untuk memberi kepastian hak atas kepemilikan lahan. Namun hal itu tidak terjadi di Luwuk Banggai.

Dimana kata Andi seperti dilansir laman resmi DPRRI (www.dpr.go.id), Pengadilan Negeri (PN) Luwuk melakukan eksekusi secara sepihak, pada objek bersertifikat di lahan Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, tanpa berkoordinasi dan melihat objek lahan.

Olehnya itu Ia meminta instansi terkait dalam hal ini Gubernur, Kapolda, BPN, Bupati dan DPRD untuk melindungi hak-hak keperdataan warga di Tanjung Sari. Khususnya korban eksekusi yang memiliki Alas Hak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 “Negara harus beri jaminan, karena kepemilikan sertifikat merupakan bukti tertinggi dalam status hak tanah. Jangan sampai Presiden Jokowi bagi-bagi sertifkat tapi di sisi lain ada aparat yang mengabaikan status kepemilikan itu, mudah-mudahan kasus lahan sengketa di Luwuk ini kasus yang terakhir,” ungkapnya pada Selasa (10/04/2018) kemarin.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku, sangat prihatin atas kejadian tersebut. Terlebih, ia  menilai adanya kesewenangan yang dilakukan PN dalam pelaksaan eksekusi ini  melampaui batas putusan Mahkamah Agung (MA).  

“Masa ada di wilayah kita yang masyarakat memiliki Alas Hak kepemilikan tanah tapi  di eksekusi paksa oleh Pengadilan Negeri, ini tidak boleh diabaikan. Makanya Komisi III datang ke Luwuk untuk melihat situasi terkini dan kondisi objektif pasca pelaksaan eksekusi. Kami konsen terhadap objek yang masih memiliki hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.   

Sementara itu, Aktivis dan Pejuang Agraria Eva Bande, mengusulkan agar Presiden segera membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria Indonesia.

“Satgas Konflik Agraria itu harus dipimpin langsung oleh presiden agar tidak terjadi salah prosedur dan pembiaran yang kerap terjadi di wilayah-wilayah konflik agraria” ujarnya.

Bedasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan konflik agrarian di Banggai ini pada dasarnya merupakan sengketa perdata antara dua pihak yang seharusnya tidak melibatkan tanah dan permukiman warga. Namun, ketidakjelasan putusan objek sengeketa oleh PN Luwuk mengakibatkan objek putusan meluas ke rumah dan pemukiman warga.

Sedikitnya ada ratusan unit rumah warga dan 343 KK yang terdiri dari 1591 jiwa yang telah menjadi korban dari penggusuran sepihak tersebut. Dalam penggusuran secara sepihak ini telah banyak terjadi pelanggaran secara administrasi dan Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas tanah dalam proses penggusuran tersebut.

 (syf/yan)

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan