NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Fokus

Komisi III DPR-RI Nilai Ada 'Eror in Persona' Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Selasa, 10 /04/ 2018 23:18:28 5299 Pembaca  

Photo: transsulawesi.com
Photo: transsulawesi.com

Transsulawesi.com, Luwuk -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai menyikapi serius kasus eksekusi  pengosongan lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Banggai beberapa waktu lalu dikawasan padat penduduk Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk.

Sarifuddin Sudding salah satu anggota DPR RI yang berkesempatan mengunjungi tenda pengungsian serta berdialog dengan korban eksekusi mengatakan, ada eror in persona dalam pelaksanaan eksekusi yang berlangsung dua kali tersebut.

“Saya sudah mendengar langsung dari warga dan melihat data data yang ada, sangat dimungkinkan Ketua PN Banggai selaku pelaksana eksekusi diduga telah melakukan kesalahan,” kata Sudding, saat rapat dengar pendapat antara komisi III DPR RI dan pihak terkait di Kantor Bupati Banggai, Selasa 10 April 2018.

Menurutnya, dengan pernyataan Kakanwil Badan Pertanahan Sulteng Jonahar yang menyebutkan jika diatas lahan yang masuk dalam titik eksekusi itu terdapat 62 buah sertifikat hak milik dan satu sertifikat HGB yang sah. Maka baginya, sangat perlu pihak terkait melakukan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga.

“Itu harus dilakukan karena diatas lahan yang dieksekusi ada kepemilikan orang lain yang sah dimata hukum,” ujar Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan tersebut.

Hingga itu, dia bersama anggota Komisi III lainnya, tidak hanya sekedar berasumsi atau mensangkakan hal itu begitu saja, Namun Sudding dalam pernyataannya secara tegas, akan meminta Komisi Yudisial (KY) untuk segera memeriksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banggai, Sulawesi Tengah, yang kini dijabat Ahmad Yani.

Selain itu, Komisi III juga meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan kepada panitera PN Banggai selaku eksekutor dan seluruh jajaran terkait eksekusi tersebut. Tanpa terkecuali Bareskrim Polri, agar segera melakukan pengusutan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Masih dalam rapat dengar pendapat, Anggota Komisi III lainnya menanggapi hal serupa, Masinton Pasaribu mengatakan ada dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan eksekusi lahan Tanjung, “Olehnya kami meminta komnas HAM untuk mendalami kembali dugaan pelanggaran Ham selama pelaksanaan eksekusi,” ujar Masinton.

Sementara Arsul Sani, politisi besutan partai berlambang Kabah dalam kesimpulannya meminta pemerintah daerah lebih fokus memikirkan nasib para korban eksekusi. (syf)

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan