NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Metro Sulawesi

Wulan Hadjar, SH Uraikan Kronologis Tanjungsari yang Berkahir Eksekusi Massal

Selasa, 10 /04/ 2018 14:16:37 5654 Pembaca  

Sri Wulan Hadjar ketika bersama salah satu anggota DPR Provinsi di tenda pengungsian warga Tanjungsari
Sri Wulan Hadjar ketika bersama salah satu anggota DPR Provinsi di tenda pengungsian warga Tanjungsari

Transsulawesi.com, Luwuk – Salah satu advokat yang memfokuskan diri pada kasus eksekusi pengosongan lahan secara paksa di Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Luwuk Banggai mengaku menemukan sejumlah kejanggalan atas perintah eksekusi Pengadilan Negeri Luwuk, Senin 19 Maret 2018 lalu, maupun sebelumnya.

“Saya mendapatkan uraian fakta yang Inshaa Allah kebenarannya dapat saya pertanggung jawabkan,” ungkap Sri Wulan Hadjar, SH, MH advokat yang getol menyorot eksekusi tanjung. Namun semua kejanggalan tersebut, kata Wulan, dapat ditemui ketika flash back kronologi silang perkara sengketa di Tanjungsari.

Seperti berikut penjelasan Wulan Hadjar:

Perkara sengketa lahan di Tanjungsari dimulai pada tahun 1977, saat itu dimulakan terjadinya sengketa antara keluarga Albakar dan Aisyah Datu Adam. Dimana objek yang diperebutkan adalah 3,8 hektare.

Kala itu, jelas Wulan, Albakar membawa bukti surat yang menunjukan bahwa ia adalah pemilik dari lahan yang dikuasai oleh Keluarga Datu Adam tersebut. “Tapi sayang, bukti surat yang diperlihatkan tidak memiliki legalitas dari pemerintah setempat”.

“Surat pada Albakar tersebut adalah surat biasa, bukan SHM ataupun surat dari pemerintah setempat,” kata Wulan, “Dimana surat pegangan tersebut menunjukan batas sebelah utara berbatas dengan Kompleks Dolog, Timur dengan I Lanusa, Selatan dengan jurang, dan barat berbatasan dengan kebun pandan dan hutan bakau”.

Selanjutnya,  Albakar mengaku memiliki tanah dengan luasan 5,5 hektare. Dan ukuran yang dimaksudnya melebihi luas tanah yang dikuasi oleh kerabat Datu Adam itu sendiri.

“Sehingga walaupun Albakar membawa surat yg memuat tanah seluas kurang lebih 5 hektar namun oleh karena yang dikuasai oleh datu adam hanyalah 3,8 hektare, maka perkara yang disidangkan hanya berlaku pada tergugat.

Karena dalam hukum perdata, tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai tergugat, bukan keseluruhan tanah seperti yang diakui penggugat dalam hal ini Albakar.

Diceritakan, keduanya Albakar dan Aisyah Datu Adam adu bukti di Pengadilan Negeri, lalu berlanjut ke Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, disana diputuskan Datu Adam adalah pemilik sah.

“Artinya tanah yang dikuasai Datu Adam seluas 3,8 hektar telah terbukti bukan milik Albakar.”

Nama Albakar baru kembali mencuat pada tahun 1996, ketika Albakat datang mengugat sebidang tanah yang tidak jauh dari tanah yang dipesengketakan sebelumnya.

Kebetulan tanah yang digugat Albakar saat itu, sedang dalam sengketa antara Hadin Lanusu yang berhadapan dengan Husen Taferokila. Dimana Hadin mengklaim bahwa dua bidang tanah yg sedang dikuasai oleh Husen dengan luasan 26,50 m x 22 m dan 6,70 m x 13,35 m adalah miliknya.

Kali ini Albakar menyatakan bahwa tanah yang berperkara oleh keduanya itu adalah miliknya, “ Sehingga bergabungnya Albakar pada perkara tersebut, maka disebut Albakar sebagi penggugat intervensi.”

Sehingga dua bidang tanah seluas 26,50 m x 22 m dan 6,70m x 13,35 m tersebut tidak lagi hanya diperebutkan oleh Hadin dan Husen, melainkan Albakar pula ikut didalamnya.

“Dalam adu bukti kemudian, Albakar kembali membawa bukti yang sama ketika berperkara dengan kerabat Datu Adam. Kali ini Albakar pemenangnya,” terang Advokat yang bernaung di Peradi itu.

Ketika itu Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan tanah seluas 26,50 m x 22 m dan 6,70m x 13,35 m dimenangkan Albakar. Hadin yang tidak merasa puas dengan putusan tersebut langsung melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulteng,  “Lagi-lagi Pengadilan Tinggi Sulteng menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan luasan yang sama.”  Hingga kemudian Hadin menempuh kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

“Disinilah letak awal masalahnya. Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tinggi sulteng namun telah merubah putusan dalam kaitannya luasan lahan.”

“Seharusnya menyatakan tanah seluas 26,50 m x 22 m dan 6,70m x 13,35 m adalah milik Albakar, namun MA tidak lagi menyebutkan luasan dua bidang tersebut,” kata Wulan.

Seperti diketauhi dari amar putusan MA, lahan milik Albakar memiliki batas batas alam, yakni utara berbatas dengan Kompleks Dolog, timur dengan I Lanusa, bagian selatan berbatasan dengan jurang, dan barat berbatasan dengan kebun pandan dan hutan lolaro (kini pelabuhan rakyat).

Akibat itu, Wulan menilai MA telah melakukan kekeliruan yang secara langsung telah menambah luas tanah yang disengketakan. Dari patokan batas alam tersebut, maka secara otomatis dua bidang lahan yang dimenangkan Albakar seharusnya pada ukuran 26,50 m x 22 m dan 6,70m x 13,35 m, kini berubah dan hampir mencapai 20 hektare.

“MA mungkin tidak tau, kalau didalam tanah yang disebutkan dalam putusan tersebut terdapat ratusan orang sebagai pemilik,” katanya.

“Dengan kekeliruan MA tsb maka Albakar seakan mendapat durian runtuh, ia tidak perlu menggugat satu persatu orang yang berada dilahan yang dimenangkan tersebut, karena ia sudah dinyatakan sebagi pemilik”.

Padahal lanjutnya, kalau Albakar sampai melakukan gugatan pada satu persatu, maka predikisinya, belum tentu Albakar bisa menang. Dan yang perlu diingat kata Wulan sekalipun demikian itu, tidak serta merta bisa membuat Albakar dapat menguasai tanah yang disebutkan dalam putusan MA tersebut.

“Itu karena pasal yang mengatur tentang eksekusi yaitu pasal 207 Rbg menyatakan pada pokoknya, apabila pihak yang kalah tidak mentaati putusan, maka pihak yang menang meminta kepada Ketua Pngadilan untuk memaksa pihak yang kalah untuk mentaati isi putusan”.

“Jadi sangat jelas yang seharusnya mentaati aturan eksekusi adalah Hadin dan Husen, bukan pada lainnya,” terangnya. (syf/ab)

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan