NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Reportase

Isi Simpulan Rapat BAP DPD RI Terkait Permasalahan Dampak Sosial di Tanjung

Kamis, 29 /03/ 2018 00:13:37 6110 Pembaca  

Photo. Istimewa
Photo. Istimewa

Transsulawesi.com, Luwuk -- Terkait permasalahan dampak sosial pasca pelaksanaan eksekusi tahap II atas lahan di Tanjung Sari Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Badan Akuntabiltas Publik Dewan Perwakilan Daerah RI (BAP-DPDRI) menggelar rapat diruang Komite III DPD RI.

Rapat yang dihadiri Bupati Banggai, Ir Herwin Yatim dan Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang. BAP menyimpulkan sejumlah poin sebagai simpulan rapat, Selasa, 28 Maret 2018.

Dalam poin yang disepakati, dibagian pertama sebagai landasan, yakni:  

1. Mengingat

(a)  Sudah ada putusan MA Nomor 2351.K/Pdd/1997 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

(b)  Adanya gugatan perlawanan terhadap putusan MA tersebut, melalui Register Perkara Nomor 25/Pdt.Plw/2018/PN.Luwuk.

Kedua hal itu merupakan ranah hukum, dimana tentunya BAP-DPD RI tidak bisa masuk dalam ranah tersebut.

Memang masalah yang terjadi adalah sudah dalam “ranah hukum”. Menghadapi hal tersebut BAP DPD RI juga harus berhati hati agar DPD RI jangan sampai melakukan intervensi terhadap keputusan pengadilan.

2. Ada suatu asas dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa barang siapa terkena atau dirugikan oleh suatu putusan perdata maka yang bersangkutan bisa melakukan balik / perlawanan. Dan hal itu sudah dilakukan sebagaimana gugatan nomor 25/Pdt.Plw/2018/PN Luwuk.

3. Penyelesaian perkara perdata bisa dilakukan melalui upaya perdamaian dengan mengacu pada Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

4. BAP DPD RI akan mencoba mediasi persolanan di Sulawesi Tengah ini melalui mekanisme yang ada dilembaga DPD RI, dengan mengundang semua pihak yang terkait, diantaranya Rapat Konsultasi dengan Mahkamah Agung dan RDP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai adalah juga yang termasuk pihak tergusur / korban dari perkara tersebut.

Selanjutnya simpulan rapat BAP DPD RI ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPD RI, Novita Anakotta, SH,. MH, dan KH Ahmad Sadeli Karim, Sc yang kemudian diikuti Hj. Nurmawati Bantilan, SE selaku anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah.

Turut membubuhkan tanda tangan pula Bupati Banggai dan Ketua DPRD Banggai. (yan/end)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan