NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

NEWS MAKER

Advokat Sri Wulan Hadjar Soroti Eksekusi Tanjungsari

Rabu, 28 /03/ 2018 15:33:31 12402 Pembaca  

Sri Wulan Hadjar
Sri Wulan Hadjar

Transsulawesi.com, Luwuk -- Eksekusi lahan yang mencapai luasan hampir 20 hektare di Tanjung Kelurahan Karaton, Luwuk Banggai, Senin 19 Maret 2018, mendapat protes keras dari kalangan advokat. Salah satu sorotan datang dari advokat asal Sulawesi Tengah, Sri Wulan Hadjar. Nilainya, eksekusi diatas lahan padat penduduk itu berlangsung Nonprosedural.

Menurutnya, para warga yang turut terkena penggusuran tidak pernah tertulis dalam amar putusan sebagi pihak yang kalah, sebagamana yang dia ketahui pemenang gugatan Berkah Albakar hanya berhadapan dengan dua orang sebagai tergugat intervensi yakni Hadin dan Husen.

Kini menjadi pertanyaan baginya adalah, apakah eksekusi lahan seluas 20 hektar tersebut adalah benar milik keduanya, “tentu tidak mungkin,” kata Wulan kepada transsulawesi.com, Rabu, 28 Maret 2018.

Seharusnya pengadilan negeri sebelum memerintahkan eksekusi harus lebih teliti lagi dalam menafsirkan putusan mahkahmah, mengingat, diantara masyarakkat Tanjung ada sekitar 50-an warga memiliki surat kepemilikan (Sertifikat). “Dan itu belum pernah dibatalkan oleh putusan apapun,” terangnya.

Mengenai terapan eksekusi perdata yang diatur dalam pasal 207 Rbg/196 HIR, memang benar bahwa pihak yang kalah harus mentaati putusan hukum yang berlaku, yang kemudian diberikan waktu delapan hari sejak adanya putusan sebelum eksekusi dilakukan.

“Apabila pihak yang kalah tidak mentaatinya, maka pihak yang menang bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) agar putusan dilaksanakan".

Tapi perlu diingat, tegasnya kemudian, dalam setiap putusan ada kejelasan siapa pihak yang kalah, artinya eksekusi dilakukan terhadap yang kalah. Dan yang jadi pertanyaan saat ini, apakah ada dalam putusan tersebut disebutkan siapa saja yang kalah.

“Apakah 1400 lebih orang yang dieksekusi ditanjung adalah pihak yang kalah. Nah, jangankan kalah, untuk tergugat saja mereka belum pernah”.

“Ingat suatu putusan hanya mengikat orang-orang yang menjadi pihak didalamnya, bukan untuk orang lain,” tandasnya.

Sehingga itu ia beranggapan eksekusi jilid satu maupun dua sudah tidak sesuai, dan nilainya ada jejak pelanggaran didalamnya.

“ Saya kira perlu bagi pihak yang berwenang agar segera memeriksa eksekusi ini, apakah sudah benar sesuai aturan, atau malah melanggar hukum, atau bahkan mungkin melanggar HAM”.

Mengingat akibat dari kejadian ini, kata Wulan, ada ribuan orang yang terzalimi, “tanpa mereka tahu apa kesalahan mereka”.

“Ingat negara kita adalah negara hukum. Artinya adalah tidak boleh seseorang dinyatakan bersalah atau dihukum atau dieksekusi, sebelum diadili di pengadilan,” tutupnya. (end/ab)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan