NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Peristiwa

Kantor Pertanahan Banggai Disegel Massa, Aktifitas Pegawai Seharian Lumpuh

Selasa, 27 /03/ 2018 19:55:01 6473 Pembaca  

 Tampak pintu depan dipaku rapat dengan beberapa buah balok kayu yang disilangkan, serta sejumlah bak sampah dijejer di depannnya. Photo: transsulawesi.com
Tampak pintu depan dipaku rapat dengan beberapa buah balok kayu yang disilangkan, serta sejumlah bak sampah dijejer di depannnya. Photo: transsulawesi.com

Transsulawesi.com, Luwuk -- Ratusan pengunjuk rasa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah yang prihatin dengan eksekusi lahan pada bidang tanah bersertifikat di Tanjungsari, Kelurahan Karaton, melakukan aksi penyegelan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai di Luwuk. Selasa, 27 Maret 2018.

Saat penyegelan, tampak pintu depan dipaku rapat dengan beberapa buah balok kayu yang disilangkan, serta sejumlah bak sampah dijejer di depannnya, akibat itu para pegawai tidak dapat melalui pintu depan, dan dilaporkan aktifitas kantor sempat terhanti karena adanya aksi ratusan massa tersebut.

Para pengunjuk rasa yang menamakan diri Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu tersebut, juga membakar sejumlah ban  bekas di halaman kantor.

Nyaris saja kobaran api yang dibuat peserta aksi melahap bangunan kantor yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi No.135 Luwuk tersebut, beruntung para pegawai pertanahan dan dibantu satuan pengamanan yang berada dilokasi langsung turun tangan berjibaku memadamkan api.

Dalam tuntutannya para pengunjuk rasa meminta penjelasan pihak pertanahan, mengapa eksekusi tetap dilangsungkan diatas lahan yang memiliki sertifikat, juga mempertanyakan langkah pejabat kantor pertanahan, yang nilai mereka, sama sekali tidak berbuat ketika lahan warga yang bersertifikat tersebut, ikut tergusur dalam eksekusi pengosongan lahan.

Baik itu dalam eksekusi tahap pertama, 3 Mei 2017, maupun eksekusi di tahap dua 19 Maret 2018.

Hingganya, Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bersatu menuntut Kantor Pertanahan serta Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, agar bertanggung jawab atas terbitan sertifikat warga yang dianggap tidak lagi memiliki nilai, maupun kekuatan hukum sebagai dasar kepemilikan.

Pantauan transsulawesi.com, aksi yang berlangsung siang tadi, terjadi berlangsung di tiga titik, yakni Kantor DPRD Banggai, Kantor Pengadilan Negeri Luwuk dan berkahir di Kantor Pertanahan.

(end/yan/ab)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan