NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Fokus

Warga Tanjung Surati Mendagri RI, Isinya Bikin "Baper"

Senin, 26 /03/ 2018 16:32:16 5388 Pembaca  

Seorang bocah terpaksa menikmati makan siang dibawah puing puing reruntuhan eksekusi. Photo. Istimewa
Seorang bocah terpaksa menikmati makan siang dibawah puing puing reruntuhan eksekusi. Photo. Istimewa

Transsulawesi.com, Luwuk -- Merasa dikibuli dan hanya diberikan jaminan palsu oleh pemerintah daerah setempat.  Akhirnya masyarakat korban eksekusi pengosongan lahan di Tanjungsari, Kelurahan Karaton, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, mengirim surat terbuka yang ditujukan langsung ke Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, di Jakarta.

Matene Dg Malewa selaku perwakilan masyarakat Tanjungsari kepada transsulawesi.com, mengatakan, surat yang dikirim ke Tjahjo Kumolo, merupakan permohonan ke Kemendagri agar masyarakat tanjung bisa mendapat keadilan serta perubahan kondisi yang kini semakin sulit.

“Ini harapan terdalam kepada pak menteri, apa kebijakan yang bisa diberikan kepada kami,” ujar Matene yang karib disapa bunda Bece itu.

Dalam surat terbuka sejumlah 2 lembar itu, Bece menjelaskan banyak hal yang sudah mereka lakukan agar mendapat keadilan serta penangguhan penggusuran. Khususnya mereka yang memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik.

Sebelumnya mereka sempat diminta Bupati Banggai (Herwin Yatim), agar bermohon kembali menempati lahan yang sempat tergusur pada eksekusi jilid pertama 3 Mei 2017 lalu, katanya, sembari menunggu rencana penataan kembali. Namun kata Bece itu semua tidak benar. 

“Malah di tahun 2016, kami dikumpul karena ada pak bupati , saat itu saya bertanya langsung ke bupati. Bagimana dengan kami yang memiliki sertifikat, saat itu pak bupati bilang, tidak akan digugat, atau di kore kore , apalagi digusur”.

“Tapi kenyataan kami sampai dua kali tergusur,” keluhnya.

Dalam surat yang tertanggal Luwuk, 24 Maret 2018, Masyarakat Tanjung membeberkan lebih luas.

Bapak Menteri yang kami hormati.

Rakyat Tanjungsari terzholimi. Kami diusir dari rumah-rumah kami yang bersertifikat. 343 Kepala keluarga (1411) orang jumlah kami seluruhnya. Sebagian besar dari kami adalah remaja, anak-anak, dan balita,terpaksa harus tidur diatas jalan, di tenda darurat, dan di masjid bagi ibu dan bayi-bayi mereka yang berusia 1 hinga 4 bulan, sebab kami tak punya rumah lagi.

Sebagian Anak-anak kami tidak dapat bersekolah karena baju seragam mereka tertimbun reruntuhan rumah. Kami tidak bisa memasak, karena bahan untuk dimasak dan alat untuk memasak juga tak ada lagi.

Semua derita ini terjadi karena penggusuran paksa rumah kami di Tanjung Sari yang dikawal oleh 1000-an Aparat Polisi yang berlangsung 3 hari sejak 19-21 Maret 2018. Ini bukan yang

pertama kali pak Menteri, sebelumnya tanggal 3-6 Mei 2017 sebagian rumah kami sudah digusur tetapi kami masih mencoba bertahan di sisa-sisa puing rumah dan dirumah saudara-saudara kami yang masih tersisa.

Tetapi dalam penggusuran yang sekarang, seluruhnya habis rata dengan tanah. Tentu saja kami tidak akan mampu bertahan menghadapi terjangan polisi dan tentara yang berjumlah 1000-an itu.

Kami sudah berusaha berkali-kali meminta pertolongan kepada Bupati Banggai untuk membantu agar Eksekusi Penggusuran di wilayah kami tidak terjadi, tetapi penggusuran pertama dan yang kedua kali ini Bupati tidak hadir saat kami sangat membutuhkannya.

Kami semakin yakin, Bupati Banggai terlibat dalam upaya mengusir kami dari Tanjung. Dalam kapasitasnya sebagai Bupati tidak digunakan untuk mengupayakan agar ribuan polisi itu jangan sampai datang ke Banggai.

Bupati juga tidak berusaha mencegah melalui kebijakannya membicarakan nasib kami dengan kepala Pengadilan Negeri yang mengeluarkan surat perintah eksekusi itu.

Setelah penggusuran pun Bupati Banggai tidak datang untuk menjelaskan duduk masalah, mengapa dia membiarkan kami digusur. Padahal saat kami datang kepadanya telah memperlihatkan bukti-bukti Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN atas tanah-tanah kami serta IMB untuk bangunan rumah kami, yang semuanya dikeluarkan oleh Negara, dan wajib dilindungi oleh negara.

Tetapi semua itu tidak menggoyahkan hatinya menolong rakyat Tanjung.

Kepada Bapak Menterilah kami menaruh harapan atas perubahan Kondisi Kami. Dia tidak layak jadi pemimpin, dia membohongi kami melalui janji-janji saat ingin jadi Bupati, tetapi kini kami dicampakkan, dihinakan, dan tidak dipedulikan.

Kami mohon hentikan penderitaan kami Pak Menteri, beri dia sanksi seberat-berat sanksi,dan cabutlah jabatan Bupati darinya.

Sebab, kalau tidak hidup kami yang sekarang bernaung di bawah langit Tanjung Sari, akan terus menderita entah sampai kapan.

Kalau pun dia dan jajarannya sekarang dan nanti membawa bantuan kepada Kami di Tanjung, sungguh,kami semua sepakat

menolak bantuan dari Pemda Banggai, karena kami yakin bantuan itu bukan datang dari hati yang tulus.

Bapak Menteri yang kami hormati, Pihak Mabes Polri telah datang kepada Kami, dan menyatakan bahkan berada diposisi yang benar, dan membenarkan pula tindakan kami mempertahankan hak.

Mabes Polri telah melakukan penilitian mendalam atas insiden yang kami alami, telah menyatakan dengan resmi akan menghukum seluruh anggota yang melakukan kekerasan terhadap warga Tanjung, mencopot Kapolres Banggai, serta meneliti lebih jauh keterlibatan Polda Sulteng yang mengirimkan pasukan hingga 800 orang ke Banggai.

Kami menghormati sikap Mabes Polri itu, sehingga rasa marah kami setidaknya berkurang, dan kami telah berjanji menjaga situasi agar selalu kondusif. Kami juga mendengar, Kepala Pengadilan Negeri Luwuk akan diproses melalui lembaga yang ada di atasnya, karena telah mengeluarkan perintah Eksekusi diluar batas logika serta pertimbangan hukum.

Bapak Menteri yang kami Hormati,

Dengan ini kami meminta dengan segala pengharapan, kiranya Bapak juga memeriksa Bupati Banggai dengan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan asas kejujuran, kebenaran, dan kemanusiaan.

Apa yang terjadi atas diri kami di Tanjung adalah bukti nyata yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Negara tidak hadir ketika rakyat menderita, kalaupun Negara hadir tetapi untuk menggusur Rakyat Tanjung.

Melalui kebijakan Bapak Menteri, kami mohon hadirkanlah negara dalam arti sesungguhnya di Banggai, dengan mencopot Bupati Banggai dari jabatannya, supaya dia sadar bahwa kedudukannya itu bukan untuk berbuat sewenang-wenang.

Demikian permohonan kami, dengan memohon ridha dan izin Allah SWT kiranya hati nurani Bapak Menteri terketuk dan menempatkan derita kami di dalamnya, sehingga segera menindaklanjuti permohonan kami ini sesegera mungkin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

(end/ab)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan