NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Nasional

KPK Teken Sprindik Cagub Maluku Utara Inisial AHM

Kamis, 15 /03/ 2018 04:07:14 8371 Pembaca  

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK di Jakarta.  Photo :  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK di Jakarta. Photo : ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Transsulawesi.com, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meneken surat perintah penyidikan (sprindik) salah satu calon kepala daerah yang ikut berkompetisi pada Pilkada serentak 2018. Kepala daerah tersebut merupakan salah satu calon gubernur Maluku Utara.

Dikutip dari informasi yang didapat CNNIndonesia.com, calon gubernur Maluku Utara yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi tersebut berinisial AHM.

Belum diketahui kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kepulauan Sula itu.

"(Mantan Bupati Kepulauan) Sula, (calon gubernur) Malut (Maluku Utara) AHM," kata sumber kutip CNNIndonesia.com di internal KPK, Rabu (14/3)

Sementara itu, ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah menandatangani satu sprindik calon kepala daerah malam tadi. Namun Agus belum mau menyebut nama calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu. "Yang satu tadi malam sudah tanda tangani, nanti akan kami umumkan," kata Agus di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (14/3).

Sebagai langkah lanjutan, KPK mengusulkan pemerintah membuat perppu yang memberikan jalan supaya partai politik mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Supaya pilkada bisa berjalan baik, ya harus ada langkah-langkah dari pemerintah. Bayangkan saja sudah jadi tersangka dilantik, kan juga rasanya tidak etis ya," kata Agus.

Menurut Agus, perppu perlu diterbitkan oleh pemerintah. Sebab, dengan regulasi saat ini, calon kepala daerah tetap bisa bertarung dalam pilkada, bahkan bisa dilantik sebagai kepala daerah meski statusnya tersangka kasus korupsi.

Agus menilai, dengan adanya ketentuan partai politik bisa mengganti calon kepala daerah berstatus tersangka, maka rakyatlah yang diuntungkan. "Sehingga rakyat juga bisa dapat calon yang terbaik," kata Agus.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Wiranto, meminta KPK menunda sementara penanganan kasus yang melibatkan calon kepala daerah. Wiranto khawatir penanganan kasus ini bakal mengganggu proses pilkada serentak. Namun permintaan itu ditolak tegas pihak KPK. (syf)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan