NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Fokus

Langkah Pemenang Tender Alkes 39,4 Miliar RSUD Luwuk Yang Terhenti di Jakarta

Minggu, 11 /03/ 2018 14:45:15 5252 Pembaca  

Dua terdakwa kasus korupsi alkes RS Bob Bazar divonis 1,2 tahun penjara. (Lampungnews/Adam)
Dua terdakwa kasus korupsi alkes RS Bob Bazar divonis 1,2 tahun penjara. (Lampungnews/Adam)

Transsulawesi.com, Jakarta – Langkah panjang PT Hutama Sejahtera Radofa yang pernah memenangkan salah satu tender Alat Kesehatan (alkes) di RSUD Luwuk pada tahun 2017 dengan paket 39,4 Milliar harus berakhir dengan status sebagai tersangka pada kasus alkes RSUD Cengkareng.

Walau pada tahun 2016 pernah dikabarkan pernah terkait kasus suap Rumah Sakit Umum Daerah Lampung Selatan pada tahun 2016. Namun perusahaan ini entah mengapa bisa melanggeng mulus sebagai pemenang pada tender besar tahun 2017 di LPSE Banggai.

Namun langkah PT Hutama Sejahtera Radofa terjegal dengan ditetapkan tersangka, menyusul Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan Direktur PT Hutama Sejahtera Radofa, Fajar Salomo Hutapea sebagai tersangka kasus dugaan mark up anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Cengkareng. PT Hutama Sejahtera Radofa menjadi pemenang tender alkes di RSUD Cengkareng.

Dua orang tersangka lainnya yakni pengawas RSUD, satu orang lainnya pihak swasta. Ketiga orang tersangka adalah Dwiyani Mahastuti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anita Apulia yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tersangka ketiga yakni Direktur PT Hutama Sejahtera Radofa, Fajar Salomo Hutapea sebagai pemenang tender alkes.

"Saat ini kasus sudah masuk ke penyidikan. Ada tiga orang tersangka, tidak ditahan," kata Kasie Intel Kejaksaan Negeri Jakbar Teguh Ananto kepada wartawan di kantornya, Rabu (7/3/2018).

Menurut Teguh, ketiga tersangka diduga terlibat kasus korupsi pengadaan 13 item alat kesehatan pada anggaran tahun 2014. Nilai kontrak pengadaan alat ini sebesar Rp 10,8 miliar.

"Untuk nilai pagu sebesar Rp 15 miliar. HPS sebesar Rp 12,6 miliar dan nilai kontrak Rp 10,8 miliar. Untuk kerugian masih dihitung BPKP Provinsi DKI Jakarta," kata Teguh.

 (Mhr)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan