NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Metro Sulawesi

Penangkapan ikan secara ilegal masih rentan terjadi di Teluk Tomini

Senin, 05 /03/ 2018 05:07:21 4295 Pembaca  

Polisi mengamankan nelayan asing pelaku pencurian ikan di Belawan, Sumatera Utara, 21 Mei 2015. Personel Dit Polair berhasil menangkap satu nahkoda dan empat nelayan asing asal Thailand, yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia dengan barang bukti ikan sebanyak 1 ton. ANTARA/Irsan Mulyadi
Polisi mengamankan nelayan asing pelaku pencurian ikan di Belawan, Sumatera Utara, 21 Mei 2015. Personel Dit Polair berhasil menangkap satu nahkoda dan empat nelayan asing asal Thailand, yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia dengan barang bukti ikan sebanyak 1 ton. ANTARA/Irsan Mulyadi

Transsulawesi.com, Parimo -- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong Sabaruddin mengatakan wilayah perairan teluk Tomini masih rentan dengan prkatek ilegal fishing. Dimana, para nelayan sering melakukan aksi penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak dibenarkan.

Bukti rawannya eksploitasi ikan secara ilegal itu, kurun waktu Januari 2018 sebanyak tiga pelaku ditangkap oleh petugas TNI Angkatan Laut.

"Sebelumnya pada 2017, satu orang pelaku sudah diamankan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah," kata Sabarudin seperti dikutip antarasulteng.com, Minggu (4/3)

Padahal kata Sabarudin, pihaknya rutin mensosialisasikan kepada para nelayan di kabupaten itu agar tidak menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai prosedur.  Bahkan pihak kelautan memberikan bantuan alat tangkap yang legal kepada nelayan. "Tetapi illegal fishing masih tetap terjadi," ungkapnya.

Adapun kesulitan terkait pengawasan lapangan dan sejumlah kendala yang dihadapi, yakni tidak adanya armada patroli yang dimiliki dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong.

Sementara perairan Parigi Moutong garis pantainya mencapai 472 kilometer.

Walau demikian, untuk pengawasan pihaknya telah bekerja sama dengan Polairud Polda Sulteng dan pos TNI Angkatan Laut setempat.

Namun satu hal, dengan adanya pembagian kewenangan berdasarkan amanah Undang-Undnag tentang pemerintahan daerah, maka urusan perikanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, walau demikian itu pengawasan tetap dilakukan kabupaten guna membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng.

"Dengan adanya Undang-Undnag 23 tentang Pemerintahan Daerah ini, kami di kabupaten tidak memiliki kewenangan dan kami kesulitan, tetapi kalau ada laporan kami tetap menindak lanjuti, artinya laporan itu kami terima dan kami teruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi," tutup Sabaruddin.  (rn/syf)

 

ANTARA

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan