NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Metro Sulawesi

Petisi Online Tuntutan Keadilan Eksekusi Tanjung Ditujukan Ke Presiden RI

Sabtu, 24 /02/ 2018 20:19:42 2703 Pembaca  

Screen shot laman petisi Change.org
Screen shot laman petisi Change.org

Transsulawesi.com, Luwuk -- Sebuah petisi terkait permohonan keadilan dan penegakan hukum atas eksekusi lahan di Tanjungsari Kelurahan Karaton telah digagas akun atas nama Vincentius Amin melalui change.org. Terpantau hari ini, Sabtu 24 Februari 2018 sudah ditanda tangani 641 akun.

Petisi yang diberi judul “permohonan keadilan dan penegakan hukum sebenar-benarnya” juga ditujukan ke Presiden RI. Ir Jokowidodo. Vincentius Amin dalam petisi itu membeberkan penggusuran dilakukan terhadap mereka tanpa pandang bulu,kami yang punya sertifikat resmi terbitan BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat dan telah dinyatakan sah secara hukum oleh BPN turut menjadi korban penggusuran tanpa adanya persidangan,” tulis Vincentius yang mengaku berdomisili di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Berikut isi petisi yang termuat di halaman change.org

Kepada YTH Bapak Presiden Joko Widodo

Dengan hormat,

saya berdomisili di kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. saat ini menghadapi daerah tempat tinggal kami, daerah Tanjung, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tengah mengalami perampasan hak tanah/tempat tinggal kami.

Kami mengalami penggusuan secara paksa berdasarkan surat eksekusi dari pengadilan setempat. yang menjadi masalah besarnya, kami yang punya sertifikat resmi terbitan BPN setempat dan telah dinyatakan SAH secara hukum oleh BPN turut menjadi korban penggusuran tanpa adanya persidangan. tanah dan rumah tempat tinggal kami di rampas begitu saja oleh orang-orang yang mengaku sebagai "pemilik" tempat tersebut berdasarkan surat-surat dari pengadilan setempat. di surat-surat tersebut jelas dinyatakan hanya dua bidang yang berhak di eksekusi dengan luasan tidak lebih dari 1000 m2 (seribu meter persegi) tapi yang terjadi dilapangan, terjadi eksekusi (penggusuran) sampai hampir 8 (delapan) hektar tanah.

sekarang, mereka hendak menggusur lebih luas lagi,bahkan sampai pelabuhan penyeberangan dan gudang dolog pun mereka mau gusur.

anehnya ada orang-orang di pengadilan setempat menyatakan eksekusi tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. padahal semua kopian putusan pengadilan tersebut telah diperiksa oleh kami sebagai masyrakat awam dan tidak ada yang menyatakan yang harus digusur sedemikian luasnya.

mohon keadilan yang sebenar-benarnya, agar tanah/rumah yang sudah bersertifikat tidak dirampas oleh orang-orang tersebut dan peninjauan kembali terhadap kasus ini supaya semua transparan.

Pengadilan harus transparan menjelaskan dengan bukti-bukti yang akurat, bukan hanya keterangan dari saksi-saksi yang diragukan. (syf)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan