NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Opini

Demokrasi Dibawah Bayang Bayang Konflik Kepala Daerah

Selasa, 20 /02/ 2018 13:04:30 7702 Pembaca  

Kamrin Jama
Kamrin Jama

Oleh: Kamrin Jama*

Setelah konflik Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Januari 2018 yang menjadi viral, kini meluas ke Morowali Utara di Propinsi yang sama. Kembali, seorang Wakil Bupati "ngamuk" saat pelantikan ASN dalam pengisian jabatan di Pemda Morowali Utara (9/2/2018). Dua kasus ini menambah daftar panjang konflik internal kepala daerah hasil proses politik elektoral di Indonesia.

Dalam hemat saya, bisa jadi dua kasus di atas adalah bagian dari konflik rebutan jatah hasil Pilkada. Dan dalam konteks yang lebih luas lagi, "pertengkaran" ini bukan sekedar konflik Bupati dan Wakil Bupati, tapi ini juga soal sistem pemilukada dalam sebuah tatanan demokrasi.

Demokrasi idealnya adalah cara mengelola kekuasaan dan sumberdaya bagi kepentingan kemakmuran rakyat dan kebaikan bersama. Namun dalam ruang yang lain, demokrasi juga jadi alat menumpuk kuasa, bagi-bagi jabatan dan juga kadang menjadi mesin pengumpul uang demi kepentingan ekonomi pribadi, kelompok, dan bahkan partai.

Akhirnya, pemilukada yang secara representatif sebagai bagian dari dapur demokrasi, yang secara ideal diharapkan dapat melahirkan kapasitas kepemimpinan di daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmurannya justru kemudian menjadi bias dan bahkan menjadi buas.

Pilkada bukanlah lagi menjadi bagian dari "exercise demokrasi", tapi hasil pemilukada kemudian menjadi arena perebutan resources kekuasaan antara sesama pemenang dalam upaya mengembalikan "cost" politiknya sekaligus juga mempersiapkan "fresh money" sebagai modal politik periode berikutnya.

Konflik rebutan ini, tentu akan berdampak pada bagaimana mewujudkan visi-misi bersama dalam membangun daerah. Saya yakin konsep dan isu-isu besar dalam membangun daerah sebagaimana telah dikampanyekan (dan kemudian diinstitusionalkan melalui perangkat RPJMD dan turunannya) tentu akan mengalami disorientasi operasional, atau bahasa lazimnya "gagal fokus" akibat konflik dan tarik menarik kepentingan elit di daerah.

Alhasil, bahasa manis para pelaku politik dalam kampanye pemilukada hanyalah menjadi seperti "makan roti dalam lelapnya tidur", yang rasa nikmatnya "jualan" itu hanya saat kampanye saja. Karena setelah masa perhitungan suara berakhir dan kursi kekuasaan itu diraih, maka rakyat dan pemenang konstestasi sama-sama merasakan hal yang sama; yakni sama-sama terbangun dari "Mimpi".

Namun suasana kebatinan masing-masing pihak berbeda; bagi rakyat, nikmatnya mimpi hanya sebentar dan sekedar ilusi dan terus hanya menjadi mimpi-mimpi (yang bisa saja berubah menjadi mimpi buruk baginya) sedang bagi sang pemenang, nikmatnya roti dalam mimpi berubah menjadi kenyataan, bahkan lebih nikmat, yang lezatnya melebihi citarasa dari makan roti dalam tidurnya. Yah, karena roti itu telah menjadi ?kue? kekuasaan yang siap saji di meja makan. Dan sayang, kue kekuasaan itu tidak sanggup dinikmati oleh masyarakat kebanyakan, karena mejanya terlanjur dimonopoli oleh para elit di lingkaran kuasa sang pemenang pemilukada.

Nah, dalam konteks ini, apa baiknya label demokrasi yang disematkan melalui ruang pemilu itu, toh nyatanya rakyat tetap juga makan roti seperti dalam mimpi.

Rekonstruksi Manajemen Pilkada dan Birokrasi.

Akhirnya, saya berpendapat bahwa sudah saatnya, pemerintah melakukan evaluasi terhadap model pemilihan langsung Kepala Daerah dengan melakukan kaji kembali dan revisi beberapa regulasi terkait, diantaranya UU pemerintah Daerah dan UU yang mengatur tentang pemilu. Khususnya dalam soal desain model rekrutmen kepala daerah.

Diposisi ini saya memiliki 3 (tiga) opsi solusi; 1). rekrutmen Kepala Daerah tetap melalui proses politik elektoral, namun bakal calon peserta pemilukada harus melalui tahapan assesment, semacam fit and propert test untuk menguji kapasitas kompetensi dan keilmuan dan psikologi kandidat yang dilakukan oleh tim khusus dan independen yang bisa terdiri dari perwakilan anggota KPU, Bawaslu, Akademisi, Psikolog dan Tokoh Masyarakat (dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lainnya). Jadi setiap warga negara (termasuk di dalamnya kader partai)  yang memenuhi syarat berhak mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah. Artinya, model rekrutmen ini kepentingannya selain menghasilkan kandidat yang kapabel dan kompeten,  juga memberikan kesempatan yang luas bagi figur-figur yang "tipis modal, tapi kaya ilmu dan kompetensi" agar dapat masuk bertarung dalam arena demokrasi di daerah. Model ini tidak hanya membuat "nyaman" pemilih, tapi juga sekaligus memastikan bahwa kandidat yang ditampilkan bertarung adalah figur-figur pilihan terbaik dari aspek kualitas, tidak sekedar mengandalkan modal finansial, yang kemudian membentuk mental politik rakyat yang tergantung pada "uang" sebagai barter suara. Dalam model ini, rakyat akan memastikan dirinya bahwa mereka akan memilih pemimpinnya dengan kualitas yang terbaik.

Bakal calon yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat dalam tahap assesment itu kemudian direkomendasikan kepada partai yang berhak mengikuti Pilkada (atau gabungan partai) dan partai diwajibkan  memilih salah satunya untuk menjadi pasangan Kepala Daerah (Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, Walikota/Wawalkot).

2), Rekrutmen kepala Daerah melalui pengangkatan dan penetapan pemerintah pusat, tapi mekanisme rekrutmen melalui mekanisme assesment seperti pada tahap pertama di atas, dengan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerah terakomodir. Atau 3), kembalikan pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme pemilihan di tingkat Legislatif di daerah dan juga harus didahului dengan tahap assesment kandidat.

Dan kedua, kewenangan Kepala Daerah dalam kapasitasnya mengelola birokrasi (baca; sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK) diserahkan kepada Sekretaris Daerah. Reposisi kewenangan selain untuk memastikan netralitas ASN dalam setiap proses politik elektoral, juga sekaligus menghindari politisasi birokrasi dan konflik rebutan jatah jabatan birokrasi di antara pejabat politik di daerah.  Caranya dengan melakukan revisi terhadap UU ASN, khususnya pada pasal 53 huruf d dan e tentang kewenangan pengangkatan, pemberhentian pejabat di daerah.

Sehingga, Kepala Daerah hanya fokus bagaimana ia mengorganisasi dan mengoperasionalkan politik kebijakannya bagi kemakmuran, kesejahteraan rakyat dan pembangunan di daerah.

*Penulis Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM Yogyakarta.

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan