NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

REGIONAL

Ada Dugaan Lahan Warga Masuk Izin HGU Sawindo. DPRD Terbitkan Rekomendasi Penertiban

Sabtu, 17 /02/ 2018 22:03:42 8815 Pembaca  

Ilustrasi rekomendasi tentang kebun warga yang diduga diinclave sepihak oleh perusahaan perkebunan
Ilustrasi rekomendasi tentang kebun warga yang diduga diinclave sepihak oleh perusahaan perkebunan

Transsulawesi.com, Batui -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai melalui surat rekomendasi mendesak PT. Sawindo Cemerlang di Batui agar segera menertibkan lahan masyarakat yang diduga masuk dalam izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit milik mereka. Rekomendasi tentang lahan masyarakat yang ada dalam areal HGU itu diterbitkan 12 Pebruari 2018.

Ir. Naim Saleh anggota legislatif DPRD Banggai ketika dihubungi transsulawesi.com melalui aplikasi pesan singkat (WA) terkait keabsahan surat rekomendasi yang kini salinannya banyak beredar dikalangan petani plasma sawit, dengan singkat dirinya membenarkan surat tersebut adalah benar.

“(Surat rekomendasi) itu berdasarkan hasil rapat di Kantor Sawindo Cemerlang,” ujar Naim (16/2). Setelah itu, aleg besutan Partai Gerindara ini sudah enggan membalas ketika dimintai  tanggapan lebih lanjut dari upaya penyelesaian konflik lahan di areal sawit warga tersebut.

Demikian pula La Iwan Kepala Humas (Legal Dept) PT. Sawindo Cemerlang, memilih diam dan mengaku belum dapat memberikan tanggapan  terkait rekomendasi yang dilayangkan kepada pihaknya itu. “Belum ada respon,” balasnya singkat.

Rekomendasi bernomor 890 / 102 / DPRD diterbitkan DPRD pasca munculnya sejumlah desakan dari warga pemilik lahan maupun Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Batui. Dimana  mereka mendesak pemerintah dan wakil rakyat di DPRD agar turun tangan menyelesaikan dugaan pencatutan lahan milik mereka (warga) yang dimasukan kedalam Izin HGU tanpa persetujuan juga kompensasi ganti rugi sebelumnya.

Dari empat poin isi rekomendasi, dibagian awal DPRD meminta agar lahan masyarakat yang masuk dalam areal HGU PT Sawindo Cemerlang agar segera di inclave, sedangkan terkait pengambilan buah oleh perusahaan terhadap lahan sawit (Plasma) yang masih bermasalah, DPRD dalam poin berikutnya menanggapi hal itu harus dilakukan secara terpisah. “Bahwa pengelolaan lahan plasma baik didalam  maupun diluar  areal PT Sawindo pengelolaannya harus dilakukan terpisah,” demikian kutipan isi rekomendasi.

Sementara itu Randianto ketua kelompok petani plasma Kelurahan Bakung, Kecamatan Batui menanggapi rekomendasi yang diterbitkan DPRD Banggai itu merupakan sedikit langkah maju dari DPRD dalam membantu perjuangan warga atas hak tanah mereka. Dan ia berharap sebaiknya perusahaan segera menjalankan isi dari rekomendasi tersebut. “ Sudah seharusnya perusahaan (Sawindo) secepatnya melakukan apa yang (telah) direkomendasikan,” kata Randi. Mengingat dari empat poin yang dilahirkan DPRD merupakan sebuah antisipasi terhadap konflik horizontal antara warga dan perusahaan.” Supaya tidak ada konflik agraria yang berkepanjangan,” ujarnya. (syf)

BACA: Pemilik Lahan Ambil Alih Kebun Sawit di KM 6 Bakung

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan