NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

REGIONAL

Pernyataan Sikap KNPA Terhadap Penggusuran Masyarakat Tanjung Sari Jilid Dua

Kamis, 15 /02/ 2018 17:16:07 6098 Pembaca  

Anak anak korban penggusuran Tanjung Sari, Luwuk Banggai. (Foto: Transsulawesi.com)
Anak anak korban penggusuran Tanjung Sari, Luwuk Banggai. (Foto: Transsulawesi.com)

Transsulawesi.com, Banggai – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyerukan agar pemerintah segera hentikan penggusuran paksa tanah masyarakat Tanjung Sari, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Dalam pernyataan sikapnya yang dilansir dalam laman resminya kpa.or.id, KNPA mengatakan menjelaskan bahwa warga Tanjung Sari, kembali mengalami ancaman penggusuran. Ini adalah kali kedua warga mengalami penggusuran dan tindakan represif, setelah pada pertengahan bulan Mei 2017 lalu, Pengadilan Negeri (PN) Luwuk atas permohonan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris memutuskan eksekusi penggusuran terhadap rumah-rumah dan pemukiman warga.

Akibat kejadian tersebut, 200-an unit rumah warga dan 343 KK yang terdiri dari 1.411 jiwa telah menjadi korban penggusuran sepihak tersebut. Warga yang menjadi korban terpaksa tinggal di puing-puing pemukiman mereka yang sudah rata dengan tanah.

Belum pulih luka tahun lalu, warga kembali menerima ancaman penggusuran melalui surat PN Luwuk tertanggal 17 Januari 2018 memerintahkan kepada warga yang masih menempati pemukiman tersebut untuk segera mengosongkan lokasi yang diklaim sebagai obyek eksekusi.

Menurut laporan dari Koordinator KPA wilayah Sulteng, Noval Apek Saputra hari ini (24/01) di lapangan ratusan warga menggelar aksi menghadang rencana penggusuran lanjutan, yang akan dikawal oleh PN Luwuk. Di tempat yang sama, puluhan aparat, polisi dan TNI bersenjata lengkap sudah berjaga-jaga untuk mengawal proses penggusuran.

Putusan dan perintah pengosongan oleh PN Luwuk pada obyek tanah yang nyata-nyata telah dimiliki secara sah oleh masyarakat, dan dibuktikan dengan sertipikat (SHM) resmi Kementerian ATR/BPN, menunjukkan bahwa putusan dan eksekusi penggusuran ini cacat hukum dan sarat praktek-praktek mafia tanah. Dalam Surat BPN RI Kantor Wilayah Sulteng bernomor 899/72/VI/2017 Perihal Penjelasan Eksekusi Tanah di Kel. Simpong, Kec Luwuk, Kab. Banggai menyatakan bahwa ternyata pelaksanaan eksekusi di lapangan mengalami perluasan dari obyek perkara yang sebenarnya, sehingga menyangkut kepemilikan tanah orang lain yang sudah bersertipikat.

Dalam pernyataan sikapnya, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) meminta kepada:

Kapolri untuk memerintahkan Kapolda Sulteng dan Kapolres Banggai menghentikan proses pengawalan eksekusi penggusuran yang diperintahkan oleh PN Luwuk, mengingat putusan tersebut cacat hukum. Sekaligus, menarik pasukannya dari lokasi konflik;

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI untuk segera mengeluarkan hasil pemeriksaannya terhadap Ketua PN Luwuk, Nanang Zulkarnain Faisal S.H, sesuai desakan kami atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Front Masyarakat Tanjung Bersatu (FMTB), Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR), dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST) kepada Komisi Yudisial tertanggal 18 Agustus 2017.

Ombudsman RI segera menindak dugaan mal administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dan mantan Kapolres Banggai, Beni Baeki Rustandi SIK dalam proses eksekusi dan rencana penggusuran warga Tanjung Sari;

Komnas HAM segera mengusut dugaan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemkab dan Polres Banggai sebelum, selama, dan sesudah proses penggusuran;

Kementerian ATR/BPN mengintruksikan kepada Kanwil BPN Sulteng dan Kantah Banggai untuk memberi perlindungan hukum terhadap warga yang masih memiliki SHM yang sah;

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan jajarannya segera melakukan investigasi ke lapangan, mendorong proses-proses penghentian pemaksaan eksekusi penggusuran lanjutan dan tindakan represif aparat;

Presiden sebagai pimpinan tertinggi segera memerintahkan jajarannya untuk menghentikan praktek-praktek mafia pertanahan, yang melakukan persekongkolan jahat antara pihak pengusaha, pemda, BPN, dan pengadilan dengan menggunakan hukum untuk menggusur tanah rakyat.

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) sendiri merupakan komite dari beberapa organisasi masyarakat yakni, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Sawit Watch (SW), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Perempuan (SP), Yayasan Pusaka, Aliansi Petani Indonesia (API).

(Mhr)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan