NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Metro Sulawesi

Tidak hanya memaki, Wabup Morut juga sobek SK Pelantikan

Sabtu, 10 /02/ 2018 02:59:58 886 Pembaca  

Wakil Bupati Morowali Utara, Asrar Abd. Samad. Ia marah-marah dan menendang kursi saat pelantikan pejabat eselon
Wakil Bupati Morowali Utara, Asrar Abd. Samad. Ia marah-marah dan menendang kursi saat pelantikan pejabat eselon

Transsulawesi.com, Kolonodale - Insiden mengamuknya Wakil Bupai Morowali Utara Asrar Abdul Samad dipastikan berkaitan erat dengan ketidaksepakatannya atas pelantikan sejumlah pejabat eselon III, dilingkup Pemkab Morowali Utara. Hal itu tampak ketika Asrar dengan emosi meminta protokoler menghentikan pembacaan Surat Keputusan (SK) Bupati Aptripel Tumimomor, "Hentikan pelantikan ini, jangan dilantik, jangan dilantik!" teriak AsrarJumat (9/2).

Tak berhenti disitu saja, ia lalu berdiri dan turun dari panggung dan  kemudian bergegas menuju protokoler lalu kemudian merampas naskah SK dan merobek-robeknya di depan segenap hadirin dan tamu undangan yang hadir.

Setelah Asrar merobek-robek SK, para petugas keamanan dari kepolisian, TNI dan Satpol PP segera mengamankan Asrar di ruang kerjanya.

Emosi Asrar semakin meluap-luap, ia melemparkan foto bupati lewat jendela ruang kerjanya di lantai dua dan jatuh di jalan aspal depan kantor bupati. Foto bupati pun pecah.

Belum puas, Asrar pergi lagi ke depan ruang pelantikan pejabat dan berteriak-teriak kembali.

"Segera hentikan pelantikan!" ucap politikus PBB itu.

Asrar kemudian diamankan petugas dan membawanya kembali ke rumah dinas wabup. Saat melintas di teras utama depan kantor bupati, Asrar menendang mobil dinas bupati jenis Toyota Fortuner sehingga pintu tengahnya penyok.

Meskipun ada insiden tersebut, pelantikan 49 orang pejabat eselon III dan 84 orang pejabat eselon IV tetap dilakukan.

Sementara itu, Asrar membenarkan semua tindakan yang dilakukannya saat pelantikan tersebut dan menyatakan siap mempertanggungjawabkannya, khususnya kepada Gubernur Sulteng dan Menteri Dalam Negeri.

Ia menilai pelantikan tersebut cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang benar seperti pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan dirinya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam masalah ini. (syf)

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan