NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

NEWS MAKER

Soal eksekusi jilid II di Tanjungsari, Nasrun Hipan Ingatkan semua pihak

Selasa, 23 /01/ 2018 20:27:19 10108 Pembaca  


Transsulawesi.com, Luwuk - Praktisi Hukum Kabupaten Banggai, Nasrun Hipan, SH., MH meminta Pengadilan Negeri Luwuk agar berhati-hati dalam melaksanakan eksekusi lanjutan di kawasan Tanjung Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk. Hal ini diungkapkan Nasrun setelah munculnya penegasan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tentang rencana eksekusi jilid dua.

Dikatakannya, salah satu dari sejumlah poin yang mengganjal proses eksekusi pada lahan yang di maksud yakni adanya alas hak yang dipegang oleh masing-masing pemilik tanah yang belum pernah diuji keabsahannya oleh Pengadilan Negeri Luwuk.

“Serta tidak adanya Diktum Putusan yang tegas menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukumnya sertifikat hak milik perorangan,” ungkap Nasrun dalam pesan tertulisnya pada transsulawesi.com, Selasa 23 Januari 2018.

Di poin lain, Ketua DPC Peradi Banggai ini juga menjelaskan, mengenai luasan areal eksekusi yang kurang lebih mencapai 18 Hektar dengan penetapan batas yang mengikuti batas alam. Nilainya perlu di perhatikan kembali.

Mengingat kata dia, akurasi kebenaran peta areal eksekusi yang sempat ditunjukan kuasa hokum Ny. Berkah Al Bakar tidaklah singkron dengan esensi bukti surat penjualan maupun kenyataan tentang telah terjadinya peralihan hak dari Salim Al Bakkar sebelum Gugatan Intervensi Tahun 1996 diajukan.

Karena jika menilik balik surat penjualan dari Sech Saleh Bin Hasan Al Amri kepada Kalia Sangaji adalah meliputi 2 (dua) bidang tanah, sedangkan yang dijual oleh Kalia Sangaji kepada H. Husin hanyalah meliputi 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat 174 pohon kelapa.

“Artinya masih terdapat 1 (satu) bidang tanah milik Kalia Sangaji yang tidak terjual. Ini harus diperjelas dulu.” Ungkapnya.

Sedangkan menyangkut tanah yang terdapat dikompleks Dolog yang menurut informasi juga akan dieksekusi, oleh Nasrun Hipan ditegaskan bahwa tanah yang ditempati bangunan dolog dan sekitarnya seluas 1,5 hektar, telah diganti rugi oleh Pemda Banggai kepada Ahli waris Salim Al Bakkar yang semula akan diperuntukan pembangunan pelabuhan / dermaga.

“Adapun ganti rugi tersebut telah diterima Panitia Pembangunan Masjid dan telah digunakan untuk pembangunan masjid Jami atau Masjid Mutahidah Luwuk.”

Atas fakta inilah, peta (yang ditunjukan) tersebut tidak pernah diajukan sebagai Bukti Surat dalam Gugatan Intervensi Tahun 1996. (SP/sam)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan