NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Publika

Warga Tanjung di Areal Eksekusi Terancam Tanpa Penerangan juga Alas Hak

Minggu, 21 /01/ 2018 07:58:50 7351 Pembaca  

Dihadapan awak media dalam gelaran jumpa pers di Hotel Satika Luwuk, Salam lebih detil juga menyampaikan ultimatimatumnya, agar pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Luwuk tidak lagi memberikan isin pasang ulang jaringan listrik sebagai penerangan kepada waga yang menduduki lahan kliennya tanpa alasan hak. / ABAY transsulawesi.com
Dihadapan awak media dalam gelaran jumpa pers di Hotel Satika Luwuk, Salam lebih detil juga menyampaikan ultimatimatumnya, agar pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Luwuk tidak lagi memberikan isin pasang ulang jaringan listrik sebagai penerangan kepada waga yang menduduki lahan kliennya tanpa alasan hak. / ABAY transsulawesi.com

Transsulawesi.com, Luwuk - Selain meminta pengosongan mutlak diatas areal eksekusi yang berada di Tanjung, Kelurahan Karaton, Luwuk Banggai. Kuasa Hukum ahli waris Ny. Berkah Al Bakar yakni Abdul Salam, SH,.MH meminta kepala Badan Pertanahan Nasional di Banggai agar tidak memproses permohonan sertifikat diatas tanah klien mereka.

“Kami juga mengimbau Kepala Badan Pertanahan Nasional di Luwuk Banggai, Sulteng agar tidak memproses lagi menyangkut permohonan Hak/Sertifikat diatas tanah klien kami di Tanjung,” ungkap Salam yang didampingi Bambang Djafar, SH dan Acther Slady, SH. Sabtu (20/1/2018)

Imbauan yang sama juga disampaikannya kepada aparat Kelurahan Karaton untuk tidak mengeluarkan surat apapun bentuknya berkaitan dengan persyaratan permohonan hak yang dimaksud.

Masih dalam gelaran jumpa pers di Hotel Satika Luwuk, lebih detil Salam menyampaikan ultimatimatumnya kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Luwuk agar tidak memberikan izin pasang ulang jaringan listrik sebagai akses penerangan kepada warga yang menduduki lahan kliennya tanpa alasan hak. Hal itu ditegaskan sebagai bentuk kepastian hukum diatas tanah yang dieksekusi.

“Dan yang sudah dipasang agar ditarik atau dipadamkan dengan segera,” tegasnya.

Selaku kuasa hukum para ahli waris, Abdul Salam, DKK juga sangat berharap agar  penegakan hukum di Kabupaten Banggai tidak dipolitisasi oleh kelompok lain atau kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab, “karena pengosongan ini adalah perintah undang undang.” tegas Salam mengakhiri. (AY/sam)

BACA JUGA: Kuasa Hukum Ny. Berkah Al Bakar Minta Eksekusi di Tanjung Dilanjutkan

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan