NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

REGIONAL

Empat Miliar Lebih Penggunaan ADD di Banggai Tidak Disertai Pelaporan yang Tepat

Selasa, 16 /01/ 2018 15:31:43 5264 Pembaca  

Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs Khabib Zainuri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Desa di Kabupaten Banggai kepada Anggota DPRD Banggai, Oskar Rasjid Paudi. FOTO : MAHFUL/SN
Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs Khabib Zainuri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Desa di Kabupaten Banggai kepada Anggota DPRD Banggai, Oskar Rasjid Paudi. FOTO : MAHFUL/SN

Transsulawesi.com, Luwuk - Empat milar lebih penggunaan dana desa tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap serta tanpa disertai bukti penggunaan yang valid. Kondisi ini muncul dalam catatan pengelolaan dana desa yang datang dari sejumlah pemerintahan desa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Seperti yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) baru baru ini,  disebutkan Rp 4.523.096.755  hasil penggunaan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Lebih gamblang, Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs Khabib Zainuri menjelaskan, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Sulteng  dalam kaitan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2017 Semester I Kabupaten Banggai cenderung bermasalah.

Setidaknya dari empat item pemeriksaan yang dilakukan BPK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan, semuanya lemah dan tak patut. Lihat saja pada aspek perencanaan, BPK menemukan terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa TA 2016 dan 2017. Indikasinya Bendahara desa belum difungsikan menerima, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan dana desa.

Sementara dari aspek pelaksanaan, BPK menemukan pengadaan barang dan jasa belum sesuai ketentuan, diantaranya terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, penatakeuangan desa belum tertib dalam pemotongan dan penyetoran pajak yang sesuai ketentuan. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban, BPK jelas menyebutkan pelaporan dana desa belum tertib, faktanya, laporan keuangan desa yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap mencapai Rp 4.504.492.605, serta penyertaan bukti yang tidak valid sebesar Rp 18.604.150

Kemudan BPK menemukan pula, aspek pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Kabupaten Banggai belum optimal.

“Semua temuan BPK itu, berdasarkan undang – undang harus ada tindak lanjut dari Pemerintah Banggai dalam waktu 60 hari kedepan untuk memperbaiki dan melengkapi semua kekurangan yang menjadi temuan BPK,” tegasnya Kepala Perwakilan BPK Sulteng ini.

(RN/SN)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan