NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Mengulik "Perubahan Nama Kabupaten Banggai Kepulauan"

OPINI Selasa, 02 /01/ 2018 16:18:28 2115 Pembaca  

Perkantoran Pemerintah Daerah Banggai Kepuluan
Perkantoran Pemerintah Daerah Banggai Kepuluan

Oleh : Kamrin Jama

Membaca wacana perubahan nama Kabupaten Banggai Kepulauan yang digulirkan dari hasrat politisi lokal di penghujung tahun 2017, muncul pertanyaan saya: Apa urgensinya perubahan nama itu dan ada apa dibalik hembusan ide perubahan tersebut? Dari dua pertanyaan ini, saya malah berpikir bisa jadi ide ini adalah bagian dari "dagangan" dalam meramaikan bursa pasar politik 2019 di Banggai Kepulauan untuk meraih kursi panas WAKIL RAKYAT.

Yup, dagangan baru yang dilabeli "agenda perubahan nama kabupaten" juga bisa jadi adalah cara para pemain politik memainkan bola liar dalam rangka menaikan citra dan elektabilitas politiknya di mata rakyat.

Mengapa? Karena dari hasil "jualan" itu akan ada aktor pedagang yang mencitrakan dirinya sebagai "New Hero" yang kemudian memposisikan dirinya dan tampil sebagai "pahlawan perubahan". Label ini tentu akan menjadi komoditas dagangan politik yang akan dikelola secara apik melalui formula kampanye dalam perebuatan suara rakyat Banggai Kepulauan di tahun 2019 nantinya.

Hal ini sebenarnya bukanlah "metode" baru dalam panggung politik di negeri Banggai Kepulauan. Secara empris, berkaca dari kontestasi politik sebelumnya, Pilkada 2006, para kontestan  menggunakan isu pemindahan ibukota sebagai jualannya untuk merebut simpati pemilih di pulau Peling (yang secara geografis adalah tujuan pemindahan ibukota) dan strategi ini sangat efektif memenangkan sang kandidat.

Pada kontestasi pemilu legislatif 2009, ada calon kuli rakyat berbondong-bondong menampilkan diri sebagai "pahlawan" pemindah ibu kota. Lagi-lagi mainan itu berhasil mengantarkan mereka ke kursi perlemen Bukit Trikora.

Pilkada 2011, ada juga kontestan yang menggunakan topik "KASUBI" (baca: program Ubi kayu atau Singkong) sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan politik kandidat petahana. Alhasil, dagangan murahan ini mampu mengalahkan kandidat yang melabeli dirinya sebagai "heronya" pemindah ibu kota.

Dan yang tak kalah menarik juga pada Pileg 2014, ketika program "KASUBI" yang gagal itu kemudian dikonversi ke program "SAWITISASI", yang kemudian menjadi mesin propaganda dalam menarik simpati dan dukungan suara rakyat. Soal hasil, silahkan pembaca yang budiman bisa melihatnya; "Sawitnya gagal produksi, tapi calegnya malah duduk manis nikmati panen hasil kampanye di meja DPRD."

Dari narasi ini, maka ide perubahan nama kabupaten, selain sebuah gagasan yang diproduksi dari rahim kelompok elit politik lokal, juga masih perlu membutuhkan ruang untuk diperdebatkan, untuk melihat secara terang benderang urgensi dan membuka tabir kepentingannya baik secara politik, ekonomi, historis, dan pemerintahan serta asas kemanfaatan terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Banggai Kepulauan, juga sekaligus menghindari “sajian” masakan yang belum matang.

Ruang debat yang tepat adalah membawa gagasan perubahan ini ke dalam dapur akademik yang representatif dengan melibatkan infra dan suprastruktur politik di Banggai Kepulauan untuk membedah "kemanfaatan perubahan nama Kabupaten Banggai Kepulauan" itu. Sehingga isu perdebatannya tidak sekedar menggiring opini publik pada soal setuju atau tidak setuju terhadap gagasan perubahan nama itu, tapi pokok dari debat itu adalah proses melihat dan mengurai secara komprehensif kandungan isi “luar-dalam” substansi wacana perubahan nama Banggai Kepulauan itu terhadap aspek kemanfaatannya bagi daerah dan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, pemerintahan dan faktor sosio kultural dan sejarah Banggai Kepulauan itu sendiri. Sebagai generasi yang berpikir, baiknya kita harus memahami bahwa proses pembentukan Banggai Kepulauan menjadi sebuah Kabupaten bukanlah tanpa sebab dan jatuh gratis dari langit, tapi pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan proses perjuangan panjang yang membutuhkan “energi” besar dari para leluhur sebagai aktor “pembentuknya”.

Dan dari cara yang benar ini, kita akan menggunakan beragam faktor-faktor itu untuk menjadi pendekatan yang rasional dalam membentuk konstruksi berpikir arif dan bijak dalam membedah kepentingan dan tujuan perubahan nama Banggai Kepulauan; apakah diperlukan atau tidak. Sehingga ouput dan cita rasa menu "perubahan nama kabupaten" akan berbeda dari menu dagangan yang didapat dari hasil "gorengan" yang hanya menggunakan api dari sebatang atau dua batang lilin di pinggir jalan. Dan yang tak kalah penting dari semua itu adalah menghindari "silent agenda" atau adanya proyek lain dibalik semangat merubah nama kabupaten Banggai Kepulauan itu.

Dan dalam konteks ini, tepat apa yang ditulis Sukmaji Indro Tjahyono dalam sebuah pengantar dalam buku “Pergeseran-Pergeseran Politik Dalam Masyarakat (Suatu Pendekatan Kebudayaan Politik)” karya Dennis Kavanagh (1981), bahwa "kepalsuan-kepalsuan perlu diungkap, karena setiap kata dari mulut pelaku politik selalu berbisa sebelum diteliti sempurna".


*Ditulis dibukit Bukit (pinggir) Trikora, 1 Januari 2018

*Penulis Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Yogyakarta)


 


 
BERITA TERKINI

#HEADLINE


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan