NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Sidang Kasus UU ITE, Saksi Sebut Kapolres Touna Minta Paket Jatah Proyek

Metro Sulawesi Selasa, 28 /11/ 2017 22:10:07 6823 Pembaca  

Fadli Husain PH terdakwa Muhammad Aksa
Fadli Husain PH terdakwa Muhammad Aksa

Transsulawesi.com, Ampana -  kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa pegiat anti korupsi Tojo Una-Una Muhammad Aksa yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Poso semakin menarik diikuti. Pasalnya, sidang yang menyeret nama Kapolres Touna AKBP Bagus Setiyono sebagai saksi pelapor itu mulai menguak kebenaran tudingan yang disampaikan Direktur Touna Corruption Watch (TCW) itu melalui akun facebooknya.

Pada sidang yang ke 13 yang di gelar Senin 27 November 2017 lalu dengan agenda sidang  menkonfrontir saksi pelapor Kapolres Tojo Una-Una AKBP Bagus Setiyono dan saksi meringankan terdakwa Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Touna Armansyah alias Amang tidak bisa dihadiri oleh Amang

Namun hal itu tidak menjadi masalah. Sebab pada sidang senin sebelumnya Amang telah memberi keterangan kepada mejalis hakim. Menurut PH terdakwa Fadli Husain bahwa, saksi yang telah memberi keterangan tidak perlu lagi dihadirkan kembali sebagai saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 185 UU nomor 8 tahun 81 bahwa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah adalah sah.

"Seharusnya agenda sidang senin kemarin itu adalah meminta keterangan saksi ahli bahasa, tapi  jaksa penuntut umum meminta saksi Armansyah kembali dihadirkan untuk dikonfrontir dengan saksi pelapor kapolres Touna," kata PH Fadli Husain Selasa 28 November 2017. 

Kata Fadli, dalam kesaksian Armansyah yang disampaikan dalam sidang sebelumnya dia mengaku bahwa, adalah betul bahwa Kapores Touna AKBP Bagus Setiyono memberikan dokumen perusahaan kepadanya selaku Ketua ULP  agar dapat mengerjakan proyek di Pemda Touna.

"Dalam keterangan saksi Armansyah  menyebutkan, dia didatangi utusan kapolres bernama Toni Lanta, kemudian oleh Toni Lanta minta Armansyah untuk bertemu kapolres. Saat itu Armansyah bertemu kapolres diruang kerjanya yang  memberikan sebanyak delapan dokumen perusahaan untuk dapat mengerjakan proyek di Pemda Touna,  yang disertai tulisan tangan yang didalamnya tercantum nama paket proyek dan nominal anggarannya sekitar Rp20 miliyar," ujar PH Fadli Husain. 

Makanya, pada sidang Senin 27 November 2017 lalu kapolres membantah bahwa tidak pernah ketemu Armansyah selaku ketua ULP dan tidak pernah menyerahkan dokumen dan tulisan tangan meminta proyek kepada Armansyah.

Seperti diketahui, pegiat anti korupsi di Sulteng Muhammad Aksa dilaporkan Kapolres Tojo Una-Una AKBP  Bagus Setiyono karena statusnya di facebooknya yang menulis "akan melakukan investigasi kasus korupsi di Polres Touna.

TCW Bawa Laporan Dugaan Kapolres Minta Proyek di Pemda

Sebelumnya seperti yang pernah diberitakan media ini, Ketua Lembaga Swadaya Pemantau Korupsi di Touna atau Touna Corruption Watch  (TCW) Mohamad Aksa secara resmi melaporkan Kapolres Touna AKBP Bagus Setiyono ke Propam Polda Sulteng,  Agustus 2017.

Laporan dengan nomor tanda terima : STPL/105/VIII/2017/Yanduan dilayangkan dengan indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kapolres, diantaranya permintaan proyek ke Pemerintah Daerah Touna (Tojo Unauna).

“Kami melaporkan Kapolres Touna karena diduga minta-minta proyek. Kapolres diduga telah menyalahgunakan  jabatannya,” ungkap Aksa di Palu Jumat (8/4/2017).

Ditambahkan Ketua TCW, dugaan minta proyek oleh oknum Kapolres tersebut tidak main main, bahkan nilainya mencapai miliran rupiah, mulai dari proyek Insfrastruktur jalan hingga proyek lainnya.

“Bukti yang kami pegang cukup kuat, bahkan videonya (permintaan proyek) pun ada untuk membuktikan ini,” beber dia.

Termasuk dokumen perusahaan yang melibatkan perwira polisi tersebut juga sudah dipegang TCW, “Dari Palu dan ada yang perusaan dari Poso”.

Sehingga rekan TCW lainnya, Fikri menambahkan tindakan Kapolres Bagus sudah melanggar  PP Nomor 2 tahun 2003, pasal 5 poin (a) yang menjelaskan larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara Pemerintah/Kepolisian RI.

(al)


 
BERITA TERKINI

#HEADLINE


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan