NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Plasma di Batui Merugikan. Dinas TPHP Banggai Tertutup, Walhi Siap Ajukan Gugatan

Reportase Minggu, 26 /11/ 2017 04:10:25 8583 Pembaca  

Buah sawit (FOTO: Irfan Manoarfa / transsulawesi.com)
Buah sawit (FOTO: Irfan Manoarfa / transsulawesi.com)

Transsulawesi.com, Batui - Petani kelapa sawit yang tergabung dalam kelompok plasma Ondo-ondolu, Kecamatan Batui, yang sebelumnya berada dibawah naungan PT. Sawindo Cemerlang, kini menolak 200 Ha lahan sawit milik mereka dikelola anak perusahaan Kencana Agri Ltd tersebut.

Petani menilai perjanjian kesepakatan sisa hasil usaha (SHU) yang disodorkan perusahaan sangat merugikan mereka. Pasalnya dari pengalaman setelah setahun lamanya digarap perusahaan, mereka hanya dibayar 300 ribu rupiah.

“Sehingga kalau dihitung dengan itu, berarti sebulannya petani hanya dapat Rp 25 ribu untuk hasil per satu hektarnya,” tutur Hadu salah satu pemilik lahan plasma di Ondo-ondolu. Sabtu (25/11/2017)

Padahal sebelumnya, lanjut Hadu, lahan yang kini menjadi perkebunan sawit tersebut, dulunya merupakan lahan produktif dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

Karena setelah tidak digarap lagi sebagai sawah tadah hujan, lahan ini ditumbuhi ribuan pohon tanaman rakyat jenis kohumama, dan nilainya belasan juta rupiah untuk setiap pengangkutan.

“Tapi karena iming iming plasma lebih menjanjikan, terpaksa kita setuju digusur. Dan kenyataanya hasilnya hanya harga pembeli garam,” tutur Hadu penuh sesal.

Belum lagi istilah tanggung renteng yang diperkenalkan perusahaan Sawindo, sungguh sangat merugikan, imbuh Hadu. Karena dalam setiap blok kelompok, secara bersama sama ikut menangung kredit pemilik plasma lainnya yang hasil panennya jauh lebih rendah.

“Jadi semisalnya ada diantara satu anggota kelompok yang hasil panennya dibawah rata rata masa buah normal, maka kita semua sebagai bagian dari kelompok tersebut, wajib ikut menutupi kekurangan mereka dalam pelunasan kredit pada perusahaan,” jelasnya.

Dominan resiko yang dihadapi juga lebih besar, ketika antar kebun tidak memiliki akses jalan pengangkutan, maka dijamin buah akan terbuang sia sia. Walau demikian, perusahaan tetap akan mengenakan kewajiban pelunasan berdasarkan istilah tanggung renteng.

Faktanya, seperti lahan milik Muslim, dalam satu hektar hanya ada empat pohon tanaman sawit, walau demikian angka kredit senilai 63 Juta tetap berlaku.

“Bagimana bisa hanya ada empat pohon terus dianggap punya hutang puluhan juta, dan bagimana cara melunasinya, tentu tanggung renteng jadi jawabannya,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, Hadu dan kawan kawan menolak PT. Sawindo untuk kembali mengambil buah dari lahan plasma mereka.  

Hadu sendiri hanya merupakan salah satu pemilik lahan plasma dari ratusan pemilik lahan lainnya yang mengeluhkan hal tersebut, sehingga dalam tiga bulan terakhir para petani datang ke Pemerintah Kabupaten Banggai.

Sayangnya dalam beberapa pertemuan yang digelar pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), pihak TPHP cenderung melegalkan cara cara perkebunan  yang merugikan masyarakat.

“Pokoknya banyak yang bilang sudah kemasukan angin,” imbuhnya.

BACA: Petani Plasma Sawindo Cemerlang Meradang

Sementara itu di pihak lain, Lembaga Swadaya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulwesi Tengah yang  turut pula mendampingi petani baik di Kecamatan Batui maupun Batui Selatan, kini tengah berupaya melakukan gugatan terhadap  Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam kaitannya ketertutupan informasi pemerintah soal perkebunan sawit didaerah ini.

Seperti yang diungkap Kepala Departemen Advokasi dan Pembelaan Hukum Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah, Abdi Lasita dalam siaran persnya, ia mengatakan ada pratek menutup-nutupi informasi publik oleh Kepala Dinas TPHP Kabupaten Banggai terkait permitaan dokumen perkebunan sawit dikabupaten Banggai.

“Harusnya jika pemerintah tidak memberikan informasi ini, maka dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan.”  Rilisnya, Rabu, 22 November 2017.

Budi Staf advokasi dan Pembelahaan Hukum  Walhi Sulteng kembali mempertegas, bahwa saat ini adalah era keterbukaan, apalagi dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelengaraan pemerintahan kepada masyarakat, namun kewajiban yang diamanatkan undang-undang tersebut tidak dilakukan oleh dinas TPHP kabupaten Banggai.

“sebagai organisasi masayarakat sipil kami sangat kecewa dengan sikap kepala dinas” demikian ucap Budi.

“Sudah tiga kali kami menyurat kepada Bupati dan Dinas TPHP terkait permitaan dokumen namun sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait dokumen perkebunan sawit dikabupaten Banggai, ada dua disposisi dari bupati yang kami terima untuk dapat mengakses dokumen di dinas TPHP, pertama tertanggal 10 November 2016 dan kedua 19 Januari 2017 dan 21 Juli 2017, namun tidak ada juga penjelasan yang masuk akal dari pihak dinas.” tandas Budi.

BACA : Walhi Sulteng Minta Bupati Banggai Evaluasi Kepala Dinas TPHP Terkait Informasi Publik

(SAM/IRF)

 


 
BERITA TERKINI

#HEADLINE


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan