FOTO: Kasatreskrim AKP Evri Susanto, SH,SIk saat pimpin penangkapan penambang emas illegal di dataran bulan
FOTO: Kasatreskrim AKP Evri Susanto, SH,SIk saat pimpin penangkapan penambang emas illegal di dataran bulan

Transsulawesi.com, Touna -Tim Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Tojo Una-Una, Sulteng, menangkap tiga orang masing-masing berinisial J, S dan M  karena telah melakukan penambangan emas secara ilegal di Dataran Bulan, Kecamatan Ampana Tete, Touna.

Sementara tiga orang lainnya masing-masing berinisial PE, TE dan TA masih diburu polisi. "Tiga orang yang kami amankan saat ini statusnya masih saksi, mereka masih terus menjalani pemeriksaan, tiga orang lainnya jadi DPO yang masih kami buru," kata Kepala Satreskrim Polres Touna AKP Evri Susanto, SH,SIk, baru-baru ini.

Menurutnya tiga orang yang berasal dari Manado tersebut ditangkap Minggu 12 November 2017, saat sedang menambang emas secara illegal dilokasi bekas penambangan yang pernah dihentikan oleh polisi.

"Jadi dilokasi tersebut dulu ada bekas penambangan yang telah dihentikan polisi. Nah, mereka ini kembali datang untuk menambang," urainya menambahkan, selain memeriksa tiga orang, polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa alat untuk menambang.

"Semua barang bukti yang kami sita saat ini ada diamankan di Mapolres Touna," tambahnya, masing-masing adalah enam unit tromol, dua mesin penggerak tromol, satu kipas angin, 35 karung berisi material tambang serta 1,5 Kg air raksa mercuri.

Berdasarkan informasi, para penambang illegal ini sudah melakukan aktifitas penambangan selama tiga pekan terakhir ini. "Berdasarkan laporan warga sekitar itulah kami langsung melakukan penangkapan dan mengamankan para penambang illegal," ucap AKP Evri yang baru satu pekan menjabat Kasat Reskrim Polres Touna itu.

Penambangan illegal yang menggunakan merkuri selain dapat merusak lingkungan, sambung AKP Evriata, juga  pemakaian merkuri telah dilarang pemerintah berdasarkan regulasi yang diterbitkan pada tahun 2001, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 

Sementara itu, bila terbukti bersalah, para penambang illegal dapa dapat dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aktivitas pertambangan yang dilakukannya tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan ancaman  hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

(al)