NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Pengelolaan Limbah Masih Buruk, DPR Perlu Turun Lapangan

Reportase Senin, 13 /11/ 2017 05:36:53 13260 Pembaca  

Lokasi ternak unggas yang menurut warga terpapar limbah
Lokasi ternak unggas yang menurut warga terpapar limbah

Transsulawesi.com, Luwuk - Kesadaran para pelaku usaha dan bermacam industri di Kabupaten Banggai dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) masih memprihatinkan. Disusul sikap apatis warga serta korban terkena dampak yang enggan mengadu akhirnya membuat para pelaku usaha belum serius mengelolah B3 yang dihasilkan.

Tercatat baru ada sekali pengaduan terkait isu limbah industri dikurun 2017, namun hal itu tidak terbukti. Pasalnya perusahaan yang diadukan telah memenuhi standard pengelolaan limbah, bahkan tuntas serta mendapat Grade terbaik dalam penanganan B3.

Hingga seiring waktu, penanganan persoalan limbah seolah telah terselesaikan secara umum, padahal DPRD baru melakukan pada satu atau dua tempat usaha industri.

Sementara diketauhi, di Kabupaten Banggai ada banyak industri yang perlu disorot terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan, baik dari skala besar maupun kecil. Termasuk di antaranya perkebunan dan pabrik kelapa sawit,  rumah sakit , dan sejumlah klinik kesehatan yang juga berpotensi menghasilkan limbah berbahaya.

Irwanto Kulap salah satu aleg di DPRD Banggai yang pernah melakukan monitoring terkait pengelolaan limbah, ketika dihubungi transsulawesi.com, singkat menanggapi persoalan tersebut, mengingat dirinya sudah di Komisi III yang sebelumnya duduk di Komisi I.

“Maaf saya sudah di Komisi III, terkait dengan pengelolaan limbah sudah bukan gawean (tugas) kami.” Ujar Irwanto, Kamis (9/11/2017)

Tapi jika ada persoalan terkait limbah, baik itu menyangkut dampak maupun pengelolaan yang tidak benar , Irwanto mengatakan akan tetap menerima namun akan diteruskan ke Komisi yang menanganinya.

“Nanti kami teruskan ke komisi yang menanganinya”.

Keluhan Warga

Sebelumnya isu mengenai limbah, baru muncul dipermukaan pada awal pekan November 2017 ini, menyusul aksi protes salah satu warga pengusaha ayam petelur di Dusun Noge, Desa Nonong, Kecamatan Batui terhadap eksplorasi sumur gas.

Pengusaha yang diketauhi bernama Ismail (32) mengaku kerap merugi akibat banyak unggas miliknya mati lantaran lingkungan di sekitar kandang sudah tercemari limbah beracun.

“Perlu saya sampaikan tingkat kematian pada unggas pada sebelas bulan, sudah mencapai 35%. Hal ini sudah seringkali saya sampaikan baik pada pihak Wika-Technip maupun pada Pertamina EP serta Pertamina Asset 4 tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,” keluh Ismail, Jumat (10/11/2017)

Tidak hanya itu pula, Ismail menambahkan keluhannya, jika ia dan pembantunya sulit menjaga kandang unggas akibat bau kondensat yang menyengat saat malam maupun pagi hari.

“Dampak lainnya yakni bau dari Kondensat yang sangat menyengat pada pagi dan malam hari, membuat sesak nafas jika menghirup nya,” imbuh Ismail.

 

Salah satu jenis limbah PKS dari cangkang buah sawit yang dibiarkan tanpa ada pengelolaan lanjutan. FOTO: Istimewa

DPR Perlu Monitor Pengelolaan Limbah B3

Berangkat dari kasus Ismail, sangat dimungkinkan  DPRD Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPLH kembali kelapangan untuk memonitor penanganan limbah oleh para pelaku usaha di Kabupaten Banggai tanpa pengecualian. 

Mengingat Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) menjadi satu diantara persyaratan yang mutlak dipenuhi oleh industri dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Atau setiap bulan perusahaan harus melakukan uji air limbah. Dari sampel uji limbah ini, bentuk pencemaran limbah dari industri akan terpantau.

Menyikapi pengawasan dan aduan warga terkait dugaan maupun pelanggaran pelaku usaha atas ketentuan pengelolaan limbah B3, Djufri Diko anggota legislatif di DPRD Banggai memberikan lampu hijau bagi masyarakat yang terkena dampak.

“Saya kira kalu ada data dan dilaporkan ke Komisi II DPRD, saya jamin kami akan cek kelapangan,” ujar Djufri, Kamis (9/11/2017)

Dan kemudian dalam proses aduan atau laporan, “tentu ada rekomendasi sesuai tahapan yang berlaku tatib di DPRD,” tutur Djufri meyakinkan.  

 

(SYF)


 
BERITA TERKINI

#HEADLINE


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan