Farauq N. Ubaidillah, S.Pd
Farauq N. Ubaidillah, S.Pd

Secara letak geografis Kabupaten Banggai Laut berada di ujung timur pulau Sulawesi (tepatnya di ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah) dan merupakan daerah yang memiliki banyak gugusan pulau besar, sedang dan kecil. Kabupaten ini terbentuk pada tanggal 11 Januari 2013 berdasarkan UU Nomor  5 tahun 2013 yang terdiri dari 7 kecamatan yakni Banggai, Banggai Tengah, Banggai Utara, Banggai Selatan, Labobo, Bangkurung, dan Bokan Kepulauan. Empat kecamatan berada di Pulau Banggai sedangkan 3 kecamatan berbentuk kepulauan sendiri.

Melihat kondisi geografis kabupaten Banggai Laut yang berbentuk gugusan pulau-pulau maka memerlukan strategi dan pola dalam pembangunan sumberdaya alam dan pembangunan manusianya. Sehingga tujuan pemekaran kabupaten Banggai Laut sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 5 Tahun 2013 konsideran Menimbang huruf a, b, dan c akan segara bisa terwujud. Salah satu isi konsideran huruf c berbunyi “bahwa pembentukan Kabupaten Banggai Laut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah”

Poin penting yang menjadi perhatian kita masyarakat Banggai Laut yakni ada pada pembangunan, kemasyarakatan, dan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Bukannya saya menafikkan pelayanan di bidang pemerintahan. Tetapi sebagai daerah kepulauan maka pembangunan, kemasyarakatan dan pemanfatan potensi daerah menjadi urat nadi yang akan memperkokoh pelayanan pemerintahan itu sendiri di Kabupaten Banggai Laut.

Sektor pembangunan ini mesti melibatkan stakeholder yang ada di daerah dengan tidak melupakan asas dan prinsip pembangunan yang adil, merata, transparan, akuntabel, dan tidak berpihak. Pembangunan infrastruktur harus mengedepankan kualitas dan kemanfaatan yang komprehensif. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan investor.

Di sektor kemasyarakatan ini mesti jelas sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Banggai Laut. Pembangunan masyarakat adalah pembangunan manusia yang berkarakter. Membangun manusia sama dengan membangun investasi intangible (aset daerah yang tidak pernah habis). Ada banyak cara membangun manusia bukan melulu via sekolah. Mensuport organisasi lokal dan adat bagian juga dari membangun manusia Banggai Laut.

Sektor terakhir adalah pemanfaatan potensi daerah. Potensi daerah di Kabupaten Banggai Laut sangat beragam. Apabila kita eksplorasi ada banyak potensi daerah yang bisa kita identifikasi dan inventarisir menjadi potensi untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat Banggai Laut. Anugerah laut yang luas dengan isinya berupa ragam menjadi potensi unggulan yang apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan bijak bestari maka masyarakat Banggai Laut akan sejahtera dan makmur. Sumberdaya alam di darat ada beraneka tanaman kebun yang memiliki nilai tinggi seperti cengkeh, pala, kelapa, dll. Potensi daerah yang tak kalah besarnya adalah pariwisata. Pariwisita merupakan bisnis yang sangat potensia untuk dikembangkan di Banggai laut. Pariwisata mampu menggerakan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Kenapa menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah? Karena sektor pariwisata mampu melibatkan banyak pelalu usaha di suatu daerah. Sehingga masyarakat dan dunia usaha akan tumbuh dan berkembang bersama.

Setelah mengetahui tujuan mekarnya kabupaten Banggai Laut  dan potensi-potensi yang ada di Banggai laut. Terus mau jadi apa Kabupaten Banggai Laut?

Menurut kami, pemerintah kabupaten banggai laut harus berani mengambil posisi yang jelas di tingkat provinsi Sulawesi Tengah dan bahkan di Pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut mesti melibatkan semua stakeholder di Banggai Laut, di Provinsi Sulawesi Tengah, dan di Pemerintahan Republik Indonesia.

Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik mesti berdasarkan kebutuhan real di masyarakat Banggai Laut. Perencanaan menjadi real apabila dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabilitas, adil merata dan tidak berpihak. Selain perencanaan yang baik juga membutuhkan pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Pelaksanaan proyek harus betul-betul sesuai standar dan petunjuk teknis.

Kalau arah, tujuan, potensi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berproses secara baik dan benar maka secarah otomatis pertanyaan di atas akan mudah terjawab. Sudah siapkah?

Farauq N. Ubaidillah, S.Pd

Pemerhati Lingkungan dan Kebijakan Publik