NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Regional

Dana Desa di Bualemo A Mendapat Soroton Ada Indikasi Korupsi

Jum'at, 27 /10/ 2017 01:20:53 27760 Pembaca  

Muhammad Gufran Lahmad (Foto:Facebook/rake.wiraboemi)
Muhammad Gufran Lahmad (Foto:Facebook/rake.wiraboemi)

Transsulawesi.com, Bualemo -- Penggunaan anggaran dana desa Bulaemo A mendapatkan soroton tajam dari warga dan kalangan aktivis. Pasalnya ada beberapa hal dalam pelaksanaanya yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurut Muhammad Gufran Lahmad aktivis yang sering mengadvokasi persolaan di masyarakat. Ia melihat ada beberapa hal yang perlu di benahi terkait mekanisme transparansi dana desa.

Dari laporan warga kepadanya, Gufran memaparkan beberapa indikasi modus korupsi  yang ia temui di  lapangan terkait adanya indikasi korupsi dan nepotisme pada penggunaan anggaran dana desa.

Dalam kasus dana desa di Bualemo A misalnya, ada lima point yang perlu dicermati bersama guna pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Pertama, dalam penunjukan anggota tim pengelolahan kegiatan (TPK), pemerintah desa tidak melaksanakan prinsip pengelolahan kegiatan ADD, dengan tidak melibatkan BPD lembaga desa lainya dan masyarakat.

Kedua, masyarakat tidak mengetahui siapa anggota TPK sampai barang bantuan dibagikan, terkesan ini disembunyikan.

Ketiga, ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak mendapatkan padahal KTP sudah diambil oleh kadus, namun yang mendapatkan bantuan orang yang sudah pernah dapat ditahun sebelumnya. Misalnya, kelurga kades ada beberapa orang dapat, juga salah satu ASN yang keluarga kades juga.

Keempat, tidak pernah diadakan rapat pmbahasan ADD dengan masyarakat, setiap rapat dilksanakan di masjid dan rumah kades, bukan di kantor desa.

Kelima, pembagian bantuan, berupa mesin paras rumput dan ketinting, dibagikan malam hari oleh kadus bukan TPK dan bukan pada jam kerja siang hari.

Terkait penggunaan dana desa di Bualemo A yang terindikasi adanya Nepotisme dan Korupsi. Gufran mendapatkan laporan salah seorang warga, Adris Tahawali, meminta camat segera menyelesaikan persoalan ini. Namun menurutnya, masyarakat berencana akan mengadukan hal ini ke Bupati dan kejaksaan.

“pengawasan terhadap penggunaan dana desa adalah tanggung jawab bersama, karena dana desa adalah uang yang bersumber dari rakyat juga”. Ujar Muhammad Gufran yang dikenal dengan sapaan Rano.

(Mhr)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan